Istimewa

Bandar Narkoba di OKI Disergap BNN, Dengan BB Sabu Seberat 567,18 Gram Asal Batam

  • Petugas saat memberikan keterangan kepada awak media Ghending Sriwijaya roni paslah

TRIBUNUSBANYUASINLIVE | OKI – Dedi Irawan, seorang pria, di Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumsel, ditangkap BNN. Ia ditangkap berikut sabu setengah kilogram asal Batam yang belum sempat diedarkan.

Dari informasi dihimpun, Dedi ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) OKI saat sedang berada di Jalan Raya Lingkis, Jejawi, OKI, pada Selasa (16/2/2021) malam.

Dimana sebelumnya, tersangka sempat mencoba mengelabui petugas. Barang haram yang dikirim dari Batam tersebut sempat transit dulu di Jakarta dan dibungkus dengan selimut.

“Bandar sabu atas nama Dedi Irawan kita sergap berikut barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat 567,18 gram,” kata Kepala BNNP OKI, AKBP Agung Sugiono kepada wartawan, Rabu (17/2/2021) Kemarin.

Anggota BNNP OKI menyebut, penyergapan bandar Narkotika jenis sabu-sabu, berawal dari adanya informasi mengenai pengiriman paket mencurigakan atas nama Dedi yang dikirimkan melalui jasa ekspedisi pengiriman barang cepat.

“Pada November 2020 lalu, tersangkak ini sempat menghubungi sopir bus jurusan Palembang-Tulung Selapan. Dalam percakapan tersebut tersangka memberitahu ada barang titipannya di mobil tersebut dan minta diantarkan ke rumahnya di kawasan Tulung Selapan Ulu,” terang Agung.

Dari informasi tersebut, Polisi kemudian melakukan penyelidikan berupa Control Delivery ke alamat tujuan, namun sayangnya, pengintaian petugas terendus, sehingga tersangka berhasil melarikan diri.

“Tersangka saat itu berhasil kabur. Anggota hanya mengamankan barang bukti dan seorang sopir bus,” tuturnya. Setelah hampir 3 bulan buron, Polisi terus melakukan penyelidikan mendalam hingga kembali didapati informasi keberadaan tersangka.

“Selasa malam kemarin kita mendapatkan laporan jika tersangka akan berangkat menuju ke Kota Palembang dengan menggunakan kendaraan roda empat,” imbuhnya.

Dari laporan tersebut, Polisi melakukan penyisiran dan memberhentikan sebuah kendaraan travel yang di tumpangi tersangka berikut paket narkotika jenis sabu.

“Tersangka disergap di Jalan Raya Lingkis, Jejawi, OKI, pada Selasa (16/2/2021) malam. Tersangka memang sudah menjadi target kami sejak beberapa bulan lalu, karena merupakan bandar besar kelas kakap di wilayah Kabupaten OKI,” ungkapnya.

Selain mengamankan tersangka dan paket sabu, Polisi juga menyita 3 buah ponsel dari tangan tersangka. Sedangkan dari pengakuan tersangka ke Polisi, barang haram tersebut sengaja dikirim menggunakan jasa pengiriman ekspedisi.

“Dari pengakuan tersangka, barang haram tersebut sengaja dikirim dari Batam menggunakan jasa ekspedisi TIKI,” tutupnya (Rn/)

Istimewa

H. ASKOLANI, Surat Pengaduan Nomor : 018/TBS-MBM/BA.SL/2020 Perbup Nomor Tahun 2018 Tentang RKPD Kab, Banyuasin Tahun 2019 NGAWUR

Foto Istimewa Bupati Banyuasin H. Askolani.

Tribunusbanyuasin.live | Banyuasin – Menyikapi pernyataan klarifikasi atas Surat Pengaduan yang Bernomor   : 018/TBS-MBM/BA.SL/2020 H. Askolani Jasi, SH, MH. sebagai Bupati Banyuasin Sumatera Selatan lewat pesan singkat Wa pribadinya tanggapi.

“NGAWUR” ia mengatakan Laporan dan pengaduan ini ngawur tidak di lengkapi dgn bukti dan fakta hukum.. banyak menyampaikan asumsi pribadi. Dan mengarah ke tindak pidana Fitnah dan membuat laporan palsu. Dan pelanggaran kode etik media.

Media tribunus.co.id lewat Biro Sumsel memintak kepada Yth : Bupati Banyuasin Sdr H. Askolani Jasi, SH, MH, untuk mengklarifikasi atas pernyataan yang menurut peraturan dan perundang-undangan tidak dapat dibenarkan.

Karena liriknya H. Askolani jasi menjawab dugaan KKN pada pekerjaan jalan tsb, tidak mencerminkan seorang Bupati Banyuasin akan tetapi pada umumnya jawaban yang seperti ini H. Askolani, seorang KONTRAKTOR atau secara pribadi, bukan sebagai Bupati Banyuasin Sumsel.

H. Askolani, Surat Pengaduan yang BANYUASIN, 06 JANUARI 2020 Nomor   : 018/TBS-MBM/BA.SL/2020 yang mengatakan Laporan dan pengaduan ini ngawur tidak di lengkapi dgn bukti dan fakta hukum.. banyak menyampaikan asumsi pribadi. Dan mengarah ke tindak pidana Fitnah dan membuat laporan palsu. Dan pelanggaran kode etik media. lewat pesan singkat Wa pribadinya, Kamis (23/01/2020) Kemarin.

Ini screenshot pernyataan dan ancaman keras H. Askolani atas laporan tersebut.
<p class="has-drop-cap has-text-align-justify" style="font-size:7px;line-height:1.9" value="<amp-fit-text layout="fixed-height" min-font-size="6" max-font-size="72" height="80">Sementara itu Surat Pengaduan Bertanggal <strong>BANYUASIN, 06 JANUARI 2020 </strong>Nomor   : <a href="https://docs.google.com/document/d/1rs2gtYxI7qsAsgGhtCl90JHMay9Y7bO-6m_w_inpOYU/edit?usp=drivesdk"><strong>018/TBS-MBM/BA.SL/2020</strong></a&gt; Surat tsb berlandaskan dokumen dari Peraturan Bupati Banyuasin Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 yang menyatakan bahwa di tahun 2019 di Dinas PUTR Kabupaten Banyuasin Sumsel menganggarkan Empat pekerjaan tersebut.Sementara itu Surat Pengaduan Bertanggal BANYUASIN, 06 JANUARI 2020 Nomor   : 018/TBS-MBM/BA.SL/2020 Surat tsb berlandaskan dokumen dari Peraturan Bupati Banyuasin Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 yang menyatakan bahwa di tahun 2019 di Dinas PUTR Kabupaten Banyuasin Sumsel menganggarkan Empat pekerjaan tersebut.

Peningkatan Jalan Sp. Jalan Lingkar – Pengumbuk Panjang jalan yang dibangun Kec. Rantau Bayur 5 Km 19.931.960.000 APBN 5 Km Rp.20.928.558.000.

Peningkatan Jalan Galang Tinggi – Ds. Galang Tinggi Panjang jalan yang dibangun Kec. Banyuasin III 5 Km 19.918.670.000 APBN 4 M x 200 M 20.914.603.500.

Pengecoran jalan Kedondong Raye – Galang Tinggi Panjang jalan yang dibangun Kec. Banyuasin III 6 M x 3 KM 5.000.000.000 APBD 6 M x 3 KM Rp.5.250.000.000.

Pemeliharaan Jalan Simpang Kedondong Tugu Hutan Larangan Kelurahan Kedondong Raye Rp.2.200.000.000, M Pekerjaan Konstruksi Tender August 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Dan yang pekerjaan yang satu ini tidak kita dapat kan di dalam RKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 kita lihat di SIRUP Pengadaan Barang Jasa mengatakan dan yang bekerja pada 2019 di PUTR Banyuasin : Peningkatan ruas jalan SP jalan lingkar – Pengumbuk Kecamatan Banyuasin lll Senilai Rp.6.689.932.497,00 yang mengerjakannya PT. Djalur Kencana Sakti memakai dana dari APBD/DAK Kabupaten Banyuasin tahun 2019.

Dalam penganggaran Pemkab Banyuasin Sumsel pada tahun 2019 tertuang di dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019. Dari Investigasi tim kami di lapangan menyatakan ke-Lima Proyek yang dianggarkan pada Jalan yang samah tersebut yang dikerjakan hanya Peningkatan ruas jalan SP jalan lingkar – Pengumbuk Kecamatan Banyuasin lll Senilai Rp.6.689.932.497,00 yang mengerjakannya PT. Djalur Kencana Sakti memakai dana dari APBD/DAK Kabupaten Banyuasin tahun 2019. Ini pun Pekerjaannya aut autan kurangnya Quality dan Quantity pekerjaan jalan tersebut. Kabupaten Banyuasin Sumsel “Demokratisasi dan free market ekonomi”

Yang diketahui Ke-5 Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan pada jalur jalan yang sama pada Rute dimana tempat jalan yang dianggarkan pembangunan Petah Dari Dermaga Tebing Abang ke Simpang Kedondong Pangkalan Balai. melewati Jl. Palembang Betung/Jl. Sobri Bahatir.

40 mnt (18 km) 40 mnt bila lalu lintas seperti sekarang, Ke arah barat laut Belok kananB elok kanan ke Jl. Laskar A. Rahman 4.k Tiba di lokasi: Simpang Kedondong Pangkalan Balai

Maps, Peta Udara Jalan Simpang Kedondong Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin lll menuju Dermaga Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan : https://goo.gl/maps/mpY9WhLt5L2i8GBo9

Karena pada penyusunan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 – 2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 – 2032;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Tahun 2019 merupakan tahun periode RPJMD Kabupaten Banyuasin 2018 – 2023, yang pemilihan kepala daerah akan berlangsung pada tanggal 27 Juni mendatang, sehingga dalam perjalanannya akan juga menyesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih dengan tetap memperhatikan prioritas nasional dan provinsi Sumatera Selatan serta isu-isu strategis dan permasalahan di Kabupaten Banyuasin.

Apakah ini semua ngawur Bapak Bupati kalau ini ngawur seperti Bapak Bupati Banyuasin tadi sampaikan itu berarti Peraturan Bupati Banyuasin Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Ini ngawur dan suatu produk Perda yang salah.

Tentu orang-orang yang terlibat di dalam pembahasannya, Perbup ini dapat diyakini dan dituntut pertanggungjawabannya karena sudah merugikan semua pihak secara terus menerus di dalam hal ini Bupati, DPRD, Sekda, dan Kepala OPD Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tentu hal ini suatu kewajiban pemerintah untuk memberi tahu kan masalah tersebut pada publik dan pemerintah pusat guna menindaklanjuti KE-NGAWUR seperti Bapak Bupati Banyuasin tadi sampaikan.

<p class="has-drop-cap has-text-align-justify" style="line-height:2.0" value="<amp-fit-text layout="fixed-height" min-font-size="6" max-font-size="14" height="90"><em>Lalu yang dimaksud Bapak Bupati asumsi pribadi itu yg gimana dalam hal ini dan sepanjang ini saya tidak perna yang kata Bapak Bupati sampaikan berdasarkan asumsi pribadi, seandainya itu boleh saya lakukan to sudah pasti saya akan sampaikan yang pahit dan sakit itu menjadi teramat manis dan kesenangan yang terindah. (Rn).</em>Lalu yang dimaksud Bapak Bupati asumsi pribadi itu yg gimana dalam hal ini dan sepanjang ini saya tidak perna yang kata Bapak Bupati sampaikan berdasarkan asumsi pribadi, seandainya itu boleh saya lakukan to sudah pasti saya akan sampaikan yang pahit dan sakit itu menjadi teramat manis dan kesenangan yang terindah. (Rn).

https://tribunusbanyuasinlive.wordpress.com/2021/01/11/pemerataan-pembangunan-dan-penanggulangan-kemiskinan-bab-9-pemerataan-pembangunan-dan-penanggulangan-kemiskinan/

Istimewa

MASOHAN TMRB, Pembangunan Lanjutan Proyek Jembatan RB-ME Tunggu Ambruk Saja

Foto Istimewa, MASOHAN TMRB, Tokoh Masyarakat Kecamatan Rantau Bayur

TRIBUNUSBANYUASIN.LIVE | BANYUASIN – Pembangunan kelanjutan proyek jembatan penghubung antar daerah dalam Provinsi Sumatera Selatan yang dibangun di wilayah Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin kembali disoal masyarakat, Pasalnya dalam pengerjaan tiang jembatan yang membentang di atas aliran Sungai Musi itu diduga dikerjakan asal jadi.

Marwandi, MA. Ketua Presidium Ormas Masyarakat Banyuasin Menggugat (MBM) dan juga warga Kecamatan Rantau Bayur kepada wartawan mengatakan pelaksanaan pembangunan lanjutan jembatan itu dinilai sangat minimnya pengawasan yang dari pihak terkait, yang mengakibatkan pembangunan jembatan itu dikerjakan yang terkesan asal-asalan.

Lalu jelas Ketua Ormas MBM itu, kantor layanan pengadaan barang dan jasa kabupaten banyuasin mengumumkan lelang pembangunan jembatan RB-ME, tahun anggaran 2020 dengan ruang lingkup pekerjaan : Jalan menuju Jembatan, Pondasi jembatan, Badan Jembatan, Rangka atas jembatan dll, di putuskan yang kerjakan oleh KARYA SUMBER, KSO (PT. CAKRA KONSTRUKSI INDONESIA) Dengan Nomor Kontrak 630/04/LPJ-RB/KONTRAK/APBD/PU-TR/BKP/2020 mulai pekerjaan 14 September 2020 masa pekerjaan selama 90 hari kerja.

Dari yang kerjakan Karya Sumber KSO ini saja suda ada indikasi penyimpangan, di tambah lagi pada Oktober 2020, ditandatangani kontrak pembangunan jembatan rantau bayur muara enim tahun anggaran 2020 dengan nilai Rp.84.681.714.665,00  memakai anggaran dana bantuan dari provinsi sumatera selatan (Bangub) dengan ruang lingkup pekerjaan, jalan menuju jembatan, pondasi jembatan, bagian jembatan, rangka atas jembatan dan masa pelaksanaan selama 90 hari.

Setelah kontrak tersebut, PPK meminta pembuatan “engineer’s estimate” pembangunan jembatan RB-ME tahun anggaran 2020 kepada konsultan dan kontraktor meminta kenaikan harga satuan untuk beberapa pekerjaan.

Menduga kerja sama antara PPK dan kontraktor terkait penetapan harga perkiraan sendiri ini sudah terjadi dengan tahun jamak. Berikutnya sampai pelaksanaan pembangunan jembatan RB-ME dibiayai APBD Perubahan Provinsi Sumsel Tahun 2020.

Atas perbuatan itu, PPK Sdr Edi Sarwono diduga menerima uang kurang lebih sebesar Rp miliar atas tindakan yang dapat dikategorikan kolusi, serta pengaturan tender yang melanggar hukum yang dilakukan oleh PPK pembangunan jembatan RB-ME.

Seperti diketahui pembangunan jembatan di Tahun 2013 Pembangunan Jembatan Rantau Bayur Kec Rantau Bayur Rp 6000.000.000,00  27/12/2012, 15/01/2013, 30/01/2013, 15/12/2013 103.02 PUBM.

Tahun 2014 Pembangunan Jambatan Rantau Bayur Kec Rantau Bayur (tahap ll) oleh PT Karya Maju Utama, Rp 30.426.277.000,00 dan Pembangunan jambatan, Pendekar jambatan Rantau Bayur Kec Rantau Bayur PT Sekawan Maju Bersama Rp15.088.154.000,00.

Tahun 2015 Nomor 25.3/KPTS/PU BM/2015 Pembangunan Jembatan Rantau Bayur Kec Rantau Bayur (Tahap lll-b) Rp.17,494.566.000,00 Pembangunan Kepala Jembatan (Abubment) Jembatan Rantau Bayur Kec Rantau Bayur (Tahap lll-b) Rp 5.192.970.000,00.

Jembatan Rantau Bayur Pengumbuk, Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan 30968

https://maps.app.goo.gl/RhYqda1dLP1gYppR8

Total Dana 6.000.000.000 + 30.426.277.000 + 15.088.154.000 + 17.494.566.000 + 5.192.970.000 Rp74.201.967.000,00 dengan kondisi pembangunan Jembatan lebih kurang hanya ± 30% saja.

Pekerjaan Jembatan yang berada di Pengumbuk Kecamatan Rantau Bayur itu sudah lima tahun ini mangkrak 2016, 2017, dan 2018, 2019 dan 2020 dari desas,desus kabar burung (rumor) anggaran untuk tahun 2018 untuk pembangunan Jembatan Pengumbuk dianggarkan, senilai Rp : 27.Miliar.

Namun yang diberikan pada kontraktor hanya 1/3 dari 27.M itu ± Rp 8.M dengan alasan Loyalitas rekanan dalam mendukung pilkada serentak secara sah proyek pembangunannya senilai Rp.27.M dengan rincian dan kapasitas pengerjaannya, sesuai dengan nilai kontrak Rp 27.M, namun uang yang dibayarkan hanya 1/3 dari nilai Kontrak Rp 27.M. Rp 27.M – 1/3 : Rp.9.M, Itu artinya hanya Rp.9.Miliar Saja, lalu sisanya Rp.18.Miliar Nya”. Untuk jata PREMAN alkisa mengatakan modus lama gaya baru.

”Dalam proyek ini ditafsirkan terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar Rp.15 miliar dari nilai proyek pembangunan Jembatan RB-ME dengan tahun jamak anggaran tahun 2020 total Rp.84.681.714.665,00 miliar.

Jenis Kontrak Cara Pembayaran Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Satuan Kerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Bangunan Sipil Sub Klasifikasi Jembatan, Layang, Terowongan dan Subway SI 004 yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi dan pejabat berwenang SBU Memiliki Sertifikat Badan Usaha Bidang Jasa Pelaksana Spesialis Pekerjaan Pondasi, Termasuk Pemancangannya SP007 SIUJK yang masih berlaku

Kode RUP 26070629 Nama Paket Sumber Dana Lanjutan Pembangunan Jambatan Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur APBD Tanggal Pembuatan 12 Agustus 2020. Kode Tender 2605153 Paket Rp 37.475.649.781,17 Pemenang lelang : PT. KARYA MULIA NUGRAHA Alamat : Jalan Jend. Sudirman No.32E – Tanjung pandan – Belitung (Kab.) – Kep. Bangka Belitung, NPWP: 01.277.246.

Memiliki Sisa Kemampuan Nyata SKN dengan nilai paling kurang sama dengan 10 persen dari nilai total HPS, yang disertai dengan SKP Sisa Kemampuan Paket, dalam hal KSO dilakukan antara usaha kualifikasi menengah dengan usaha kualifikasi kecil Memiliki Kemampuan Dasar dengan nilai KD 3 x NPT sesuai sub bidang kualifikasi yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir.

Hal ini terlihat dari ikatan besi yang kurang baik, yang dikhawatirkan lagi nantinya cepat ambrok, sebab arus air sungai terpanjang dan terbesar di Sumatera Selatan sangat deras juga sebagai transportasi air yang sering dilintasi kapal besar. Kalau pengerjaanya sembrono semacam itu kami sebagai warga di disini yang pertama menanggung dampak yang kali pertama.

Yang sempat kami berbincang menurut Kata Pekerjanya lanjut Dia, dengan pemasangan besi sebagai tulang pengikat semacam itu akan langsung ngecor. Tapi kami melihat, padahal pemasangan besi pun belum siap. Nah, disinilah lemahnya pengawasan dan Kami khawatir, pemasangan besi belum siap langsung di cor. Kami jadi ragu akan kualitas bangunan ini nantinya, ungkapnya, Kamis (14/1/2021).

MASOHAN TMRB, Tokoh Masyarakat Kecamatan Rantau Bayur, menduga pemasangan besi yang belum siap, pihaknya juga menduga jarak pemasangan antara besi yang satu dengan yang lainya masih banyak kurang pas, bahkan sampai ditiadakan sama sekali, yang begitukan berbahaya tinggal tunggu ambruknya saja tegasnya.

Masohan meminta pihak terkait supaya benar-benar turun kelokasi guna mengawasi pekerjaan jembatan ini dan pihak Dinas PUTR Banyuasin agar standby di lokasi pembangunan. Terutama untuk pemasangan besi terutama di area laut sungai musih dan itu yang sangat dilakukan pemantauan.

Pembangunan Lanjutan Jembatan RB-ME, Karya Sumber KSO, Sarat KKN Bagi-bagi Uang Lintas Lembaga Hukum, Pemerintah.

“Yang selama ini sepengetahuan saya belum ada orang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, yang memantau langsung pemasangan besi di jembatan ini. Apalagi sampai mengawasi dan mengontrol lebih detail pembangunan jembatan ini,” jelasnya.

Bukan itu saja, pengerjaan jembatan ini yang membuat masyarakat sekitar curiga, karena tidak pernah melakukan pengecoran pada siang hari dan dilakukan lembur terus dan setiap melakukan pengecoran, pasti dilakukan pekerja di malam hari dan itu pun tidak ada pengawasan sama sekali.

Kepada awak media petugas pengawas pengerjaan proyek jembatan RB-ME, Sdr Bagong mengatakan, untuk pemasangan besi itu memang belum dipasang.

Pembangunan lanjutan jembatan RB-ME Diduga pemasangan besi yang belum siap, pihaknya juga menduga jarak pemasangan antara besi yang satu dengan yang lainya masih banyak kurang pas, bahkan sampai ditiadakan sama sekali

“Untuk pengecoran pada malam hari itu karena memang pemasangan besi belum siap. Siang harus menyelesaikan pemasangan besi dilanjutkan pengecoran di malam hari,” singkatnya.

Sementara sangat disayangkan oleh awak media, Kepala Dinas PUTR Banyuasin berusaha untuk dikonfirmasi hingga berulang kali ditemui di kantornya tidak pernah berhasil sekalipun melalui Pak Edi yang katanya yang membidangi pengerjaan jembatan itu, termasuk Kepala Dinas Kominfo sebagai corongnya Bupati Banyuasin pun saat ditemui di ruang kerjanya menurut stafnya Bapak sedang Dinas Luar, jawabnya.

TMRB, menambahkan, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) disusun berdasarkan analisis kompetensi setiap jabatan kerja, yang melibatkan para pelaku pelaksana lapangan dan ahlinya dari jabatan kerja yang bersangkutan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja No.SE.04/BPP/1997, tentang : Pola Standar Kualifikasi Keterampilan (SKK). Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Kep.70A/Men./2020 tentang : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Dan pedoman maupun petunjuk pelaksanaan lainnya yang relevan jelasnya.

Salah satu bukti tidak bertanggung jawab nya kontraktor yang mengerjakan proyek Jembatan RB-ME KARYA SUMBER, KSO (PT. CAKRA KONSTRUKSI INDONESIA) terhadap dampak lingkungan oleh pekerjaan jembatan RB-ME Baca berita di bawa ini :

https://tribunusbanyuasin.wordpress.com/2020/12/16/example-post-3/

Sedangkan finalisasi konsep SKKNI dilaksanakan dalam suatu Konvensi Nasional yang juga melibatkan para pakar dan narasumber yang berkaitan. Selanjutnya SKKNI disahkan oleh Menteri untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam pembinaan dan memenuhi persyaratan jabatan kerja yang berlaku secara nasional.

Seharusnya, dilakukan oleh pihak PUTR Kab Banyuasin mengecek ulang terlebih dahulu dengan sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk jabatan kerja jasa konstruksi dapat dipergunakan untuk meningkatkan produktivitas mutu tenaga kerja Indonesia dan mutu hasil pekerjaan di lapangan.

Disisi lainnya standar kompetensi kerja ini masih memerlukan penyempurnaan secara terus menerus sejalan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan kebutuhan Industri Konstruksi, sehingga setiap masukan untuk penyempurnaannya sangat diperlukan. (Rn).

Istimewa

SURAT PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME KABUPATEN BANYUASIN 2018-2019

SURAT PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME KABUPATEN BANYUASIN 2018



866 PAKET PEKERJAAN MAUPUN PENGADAAN PENUNJUKAN LANGSUNG (PL) KABUPATEN BANYUASIN SUMSEL TAHUN ANGGARAN 2018-,2019


1.1. BANYUASIN 05 AGUSTUS 2019

Nomor    : 01/TBS-MBM/BRO-SMSL/2019

Perihal : Kasus KKN Kabupaten Banyuasin Tahun 2018,2019.

Lampiran  : Terlampir.

Kepada Yth :

  • Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,
  • Kapolri,
  • Kapolda Sumsel,
  • Kepala Kejaksaan Agung RI,
  • Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel,
  • Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin, dan
  • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Dengan Hormat,
Sebelum kami menyampai kan perihal surat di atas. perkenankan lah kami menyampai kan ucapan selamat menjalankan aktifitas, semoga tuhan yang maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Bapak/Ibu aparat penegak hukum di bangsa Indonesia ini dimana pun berada beserta seluruh keluarga terciptanya, Amin.


Ada adagium yang sangat terkenal dalam hukum pidana iaitu,”lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang benar”. adagium ini menisyaratkan bahawa ketika satu orang benar atau tidak bersalah dijatuhi hukuman, maka Runtuhlah Hukum Itu.

Mengingat:
a. bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban bagi penyelenggara negara sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yang pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
b. bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan merupakan harapan bagi setiap warga masyarakat atas permasalahan yang disampaikan pada penyelenggara negara guna mendapatkan penyelesaian secara tuntas;
c. bahwa Kejaksaan Kepolisian, Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari penyelenggara negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan atas keluhan dan pengaduan masyarakat guna mendapatkan penyelesaian dan kepastian hukum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  • UU Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin.
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat Pasal 5 ayat (2).
  • PERDA Kabupaten Banyuasin No 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012-2032.
  • PP No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3)Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9).
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
  • Perda Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat atas Perda Kab Banyuasin Nomor 15 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi lembaga teknis daerah kabupaten Banyuasin.
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.
  • PERBUP Kabupaten Banyuasin Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018.
  • PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan uang daerah
  • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
  • Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/MENPAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator.

Atas dasar Pancasila dan UUD,45 dan konsep adagium ini terlahir dan dasar ini lah kami yang tergabung dalam lembaga, dan media masyarakat adat maupun nasional atas nama : Masyarakat Banyuasin Menggugat (MBM),  Media petisi.co dan Media tribunus.co.id Biro Sumatera Selatan.

  1. MBM, 
  2. Media Petisi.co Biro Sumsel, Dan 
  3. Media Tribunus.co.id Biro Sumsel.

Menyampaikan permasalahan yang sanggat kongred dan krusial suda seyogyanya segerah untuk ditindaklanjuti secara hukum yang berlaku dan berkualitas, terkait tingginya angka KKN di lingkungan pemerintahan kabupaten banyuasin yang semakin hari semakin meningkat dengan cepatnya bahkan tindakan rasua tersebut yang dilakukan pejabat banyuasin sekarang ini suda melampaui batasan-batasan kewajaran. 

“Hingga pelaku koruptor suda tidak lagi merasa malu dan takut untuk terus-menerus korupsi, di segala bidang pekerjaan dan kegiatan (kalau tidak ada uang nya tidak mau kerjakan) karena, walaupun masyarakat umum mengetahui kejahatan tersebut to masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa masalahnya’ Walaupun Dilaporkan ke pihak penegak hukum (Kepolisian,Kejaksaan) sama saja bunuh diri, karena terlapor tidak juga diproses hukum, diduga pihak penegak hukum (Asal ada Uang), suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari para koruptor itu sendiri, yang ada laporan kita tersebut tidak ditindaklanjuti dengan alasan, yang selalu dikatakan oleh pihak penegak hukum itu pada sang pelapor ialah “Karena laporan tersebut tidak memiliki bukti yang kuat” 

Selalu itu,.,..itu saja’ yang menjadi alasan sang pemegang keadilan. 

“Malah yang ada laporan itu dijadikan oleh oknum penegak hukum, dasar atau alasan mendapatkan bagian uang dari KKN yang sudah dilaporkan tersebut. walaupun laporan tersebut sudah melengkapi syarat-syarat dan mekanisme laporan namun itu lah alasan-Nya.

Padahal kita semua tahu kalau pihak penegak hukum melalui lobih lobihnya suda di suap oleh terlapor Sungguh tragis dan miris nasib sang pelapor menjadi bulan-bulanan dan kondisi tersebut dimanfaatkan oleh seng penegak hukum untuk meraup uang dengan tidak ada resiko sedikit pun.. Saat ini Saya mewakili seluruh masyarakat banyuasin meminta  Kepada Yth :

  • Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,
  • Kapolri,
  • Kapolda Sumsel,
  • Kepala Kejaksaan Agung RI,
  • Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel,
  • Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin, dan
  • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Untuk turun kelapang melihat kondisi yang sebenar benarnya yang terjadi di dalam bermasyarakat sosial dan beragama tidak ada kata-kata yang pantas mewakili kondisi saat ini rakyat Indonesia “ KRISIS” itu lah kata kata yang tepat buat masyarakat saat ini Rakyat Memanggil”,

1.2. Memperhatikan :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeluarkan fikiran dengan lisan, tulisan dan fikiran dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

2. UU. RI. No. 28 Tahun 1999 :Tentang Penyelenggaraan Negara Yang  Dan Bebas Dari KKN.

3. UU.RI.No.20 Tahun 2001 : Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. UU.RI.No.30 Tahun 2002 : Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana kpr upsi melalui upaya Koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. PPRI No 71 Th 2000 : Tentang tata cara pelaksanaan dan peran serta masyarakat dan pemberian dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
6. Undang-undang No 17 Th 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

7. UU.RI.No.14 Tahun 2008:Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

8. INPRES No.1 Tahun 2010 : Tentang Percepatan Pembangunan Nasional.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


1.3. Penting Untuk Ditindak Sesegera Mungkin :
Banyaknya pengaduan masyarakat dan hasil tim investigasi yang tergabung di dalamnya iaitu : MBM, Media Petisi.co Biro Sumsel, Dan Media Tribunus.co.id Biro Sumsel langsung turun kelapangan melihat langsung realisasi atas penganggaran lebih dari 866 paket PL yang sumber dananya dari APBN dan APBD Kabupaten Banyuasin tahun 2018,2019.

Dari hasil investigasi di lapangan terkuak fakta dan kenyataannya  Sangat mengejutkan rasa tidak percaya sampai seberani itu dalam menggunakan Uang atau Dana Pemerintah (rakyat) Markup, Semi Fiktif dan Fiktif Dengan Cara Tumpang tindih lintas anggaran, OPD, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dan LPSE, ULP serta swakelolah. 

Media Petisi.co tribunus.co.id Biro Sumatera Selatan Menyimpulkan dari berbagai pertimbangan yang rinci dan mendalam serta hasil analisa para ahli dan pandangan-pandangan secara hukum dari semua kalangan memutuskan dari penggunaan dana pemerintah Kab, Banyuasin tahun 2018 (penganggaran pada 866 PL dan ADD Anggaran Dana Desa) Teridentifikasi merupakan Mega Korupsi Pejabat (Kepala OPD, Camat, dan Kepala Desa bagi-bagi uang sesuai dengan kapasitas masing-masing Peranan).

Dapat diyakini melakukan korupsi alasannya politik balas budi sukses memenangkan salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Periode 2018-2023, dan untuk mempersiapkan Pemilihan Presiden pada Tanggal 17 April 2019 nanti.


1,4. Kendala dan Permasalahan yang Selalu Dihadapi atas Penegakkan Hukum :
PANCASILA dan UUD,45 Hak-hak dasar manusia Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukanNya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya. Pemerintah menjamin atas hak Institusi setiap warga negara untuk mendapatkan jaminan” menjadi pertanyaan yang besar atas pihak penegak hukum dan pemerintah daerah sampai berita diterbitkan masalah ini sudah kami sampaikan pada :

  1. Bupati Banyuasin, 
  2. Inspektorat Kab Banyuasin,

Yang jadi permasalahan lagi baik berita maupun pengaduan dari masyarakat dijadikan pihak penegak hukum sebagai Suatu dasar atau memproses secara hukum yang terkait namun proses hukum nya hanya sampai tahapan damai ditempat (86) kolusi, kolaborasi antara pelaku korupsi dan oknum penegak hukum. ini semua masyarakat sudah sangat mengetahui yang membuat rasa ketidak percayaan masyarakat terhadap Pihak penegak hukum itu semakin tinggi khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini.


Saat pelapor atau wartawan tanyakan atas tindak lanjutnya atas pemberitaan atau pelaporan atas suatu kasus, eeh, malah  oknum penegak hukum tersebut, (Polisi,Kejaksaan) bermacam macam alasan yang tidak masuk akal, dan alasan mereka tersebut yang bersifat melemahkan pelopor,.. salah ini,,, salah ituu lah..kurang ini dan kurang itu lah kata si oknum, polisi atau kejaksaan. 

“Ini terjadi karena bagi mereka penegak hukum Free/tidak ada masalah sedikit pun padahal kembali ke tugas dan tanggung jawabNya seorang penegak hukum??….. Dapat disimpulkan dengan kebungkaman Instansi yang diberi Wewenang Oleh Pemerintah dan diatur dalam Per UU Yang berlaku merupakan suatu bukti keterlibatan oknum instansi penegak hukum tersebut.

http://www.tribunus.co.id/2018/12/866-paket-pl-alternatif-kkn-add.html?m=1

1,5. Dasar Pembahasan :
1.Hak-hak dasar manusia. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya.
2.Undang-undang No 40/1999 tentang Pers.
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara Pidana.
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5.Peraturan Kepala Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia No.7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI;
6.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
7.Peraturan Kepala Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat  Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

8.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
9.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  1. Pasal 4 Perkapolri 14/2011
  2. Pasal 1 Angka 24 dan angka 25 jo. Pasal 5 huruf dan Perkapolri 14/2011.

10. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
12. UU No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.
13. Ketetapan MPR No.X/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
14. UU No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
15. UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (KPK).

16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
17. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
18. Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.


Meminta tanggung jawabmu sebagai pejabat penegak hukum, untuk ditindaklanjuti terkait kasus korupsi penggunaan anggaran dana desa (ADD), APBN, dan APBD tahun anggaran 2018 Kabupaten Banyuasin sumsel, tersebut Polres Banyuasin dan Polda Sumsel, sampai saat ini tidak ada tindakan padahal tanggung jawab pengawasan anggaran dana desa yang dari APBN itu dari kita kepolisian (Polsek,Polres dan Polda) namun MoU pada beberapa waktu lalu sepertinya bukan pelaksanaan atau realisasi penggunaan ADD menjadi baik malah sebaliknya.
http://www.tribunus.co.id/2018/12/866-paket-pl-alternatif-kkn-add.html?m=1
https://nasional.kompas.com/read/2017/10/20/10285321/polri-kemendes-dan-kemendagri-kerja-sama-awasi-dana-desa
Bagaimana tidak korupsi (KKN) para kepala dinas, kepala desa dan kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin sepertinya sudah ada jaminan khusus dari Inspektorat, Kepolisian, Kejaksaan yang dikoordinir oleh Bupati Banyuasin, jaminan dari jeratan hukum.

Sementara, Bupati Banyuasin Pede saja karena ADD dan APBD bisa saling menutupi, dan mendapat prioritas dan komitmen dari dan bersama BPK dengan cara Kabupaten Banyuasin Sumsel diberikan predikat WTP oleh BPK, ada apa di balik semua ini..?? kalau anda orang yang baik kenapa tidak dari dulu anda lakukan, itu perlu anda pahami kejahatan mu itu suatu ukuran kebodohanmu” ketika anda disebut cerdas saya jadi kaget setengah mati loh di sini ada suatu kerja yang besar untuk Indonesia yang Nakal.
http://petisi.co/diduga-politik-balas-budi-kades-di-banyuasin-giliran-terbang-ke-bali/

1.6. Kabupaten Banyuasin Sumsel
Predikat dan penghargaan. Ini semua pencitraan yang menyesatkan, predikat dan penghargaan merupakan alternatif untuk KKN modus : anggaran dari APBD, APBN (ADD) sengaja di tumpang tindihkan, markup hingga fiktif.
Metode pelelangan : pengadaan langsung, penunjukan langsung, pemilihan langsung, lelang sederhana, lelang tender swakelola dan E-purchasing.
http://www.tribunus.co.id/2018/12/866-paket-pl-alternatif-kkn-add.html?m=1
https://id.scribd.com/document/382079510/Hasil-Penelitian-Dan-Temuan-Tindak-Kkn-Add-Di-Kab-Banyuasin
https://www.metrotubei.com/2017/08/13/icw-kades-dalam-dana-desa-banyak-membuat-mark-anggaranhingga-laporan-fiktif/
http://sulawesiekspress.com/2018/12/22/kapolri-satu-bulan-kasus-tak-terungkap-kapolres-diganti/
http://www.tribunus.co.id/2018/09/bentuk-bentuk-maladministrasi.html?m=1
http://www.tribunus.co.id/2018/09/aturan-perilaku-bagi-aparat-penegak.html?m=1


1.7. KABUPATEN BANYUASIN SUMSEL PILKADA SERENTAK 2018
Berselang beberapa hari setelah pilkada Kabupaten Banyuasin Sumsel usai diumumkan oleh KPU paslon suara terbanyak atau pemenangnya yang dimenangkan oleh paslon nomor urut 05 pasangan Askolani, Slamet dari partai PDIP Bupati, Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih, 304 Kepala Desa, 19 Camat beserta Sekcam, Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres, Seluruh Kepala Dinas (OPD), Sekda, 45 anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, Dll.

Diterbangkan ke-Bali selama satu minggu dengan alasan pelatihan namun informasi yang didapatkan untuk kepentingan politik untuk hadapi pilpres 2019 dan untuk sepakati lakukan KKN ADD dari APBN APBD Kab Banyuasin.

http://petisi.co/diduga-politik-balas-budi-kades-di-banyuasin-giliran-terbang-ke-bali/https://tribunus-antara.com/2018/08/01/politik-balas-budi-hebat-bimtek-para-kades-kabupaten-banyuasin-di-bali.html

MBM Vs Bupati Banyuasin


1.8. Kesimpulan …
Dari penganggaran 866 paket LP Pemkab Banyuasin Sumsel, yang sumber dana dari APBD dan APBN tahun anggaran 2018 Kabupaten Banyuasin Sumsel dapat diyakini melanggar hukum karena tidak mengacu pada 3 prinsip dasar pengadaan sesuai diatur di Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa maksimal Rp200.000.000, jika nilai pengadaan dan atau pekerjaan nilainya lebih dari Rp200.000.000, harus dilakukan melalui proses lelang tender di LPSE tidak di perboleh kan melalui penunjukan langsung atau pemilihan langsung melalui ULP, SIRUP.

Dari 866 paket yang melalui ULP, SIRUP tersebut maka harus ditinjau kembali atas penggunaan uang pemerintah yang terkesan dihambur-hamburkan dengan tujuan bagi bagi uang kenapa tidak menurut pantauan kami masyarakat Kabupaten Banyuasin melalui media tibunus.co.id hampir semua SKPD OPD sampai di tingkat pemerintah desa, Kepala Desa (ADD) ditemukan KKN merujuk ke KKN Fiktif yang menghabiskan anggaran Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan lebih dari 400 M. belum lagi ditambah ADD (APBD/APBN)  APH harus memproses secara hukum.


1.9. Nilai Korupsi dari Dinas Kesehatan PL 2018 Fiktif 

Pembangunan IPAL di sepuluh titik, sembilan puskesmas satu ruma sakit yang sumber dananya dari APBN, lalu dianggarkan lagi dari dana APBD.

7 DINAS KESEHATAN Pengadaan IPAL Puskesmas Dana Mulya 349.000.000 Pemilihan Langsung Lainnya.

776 Dinas Kesehatan Pembangunan IPAL Rumah Sakit Pratama Sukajadi 1.400.000.000 Tender Lainnya APBN.

693 Dinas Kesehatan Pengadaan IPAL Puskesmas Rp 3.141.000.000,  Lelang Cepat APBD.

14 DINAS KESEHATAN Pengadaan IPAL Puskesmas Pengumbuk 349.000.000 Pemilihan Langsung Lainnya.

Ini lah IPAL di Puskesmas Pengumbuk Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumsel Yang Menelan dana Rp 349.000.000


Dari 80 Paket Pengadaan dan Pekerjaan PL Di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018 Untuk Dugaan Sementara Pekerjaan yang FIKTIF

Diduga Merugikan Negara : Rp349.000.000 + Rp349.000.000 + Rp1.400.000.000 + Rp3.141.000.000 M. = Rp5,41 M.

http://www.tribunus.co.id/2018/12/866-paket-pl-alternatif-kkn-add.html?m=1

Dokumen Realisasi 866 PL Kabupaten Banyuasin Sumsel Tahun 2018 :

https://docs.google.com/document/d/1m7XLvxEJ4hkYxROXXKh6ALSTLgjFZCpaeIzMD6-fTus/edit?usp=drivesdk

Dari penjelasan Dailani PPK Pembangunan IPAL tersebut
https://youtu.be/SJnzaGp3YZ       


1.10. DAFTAR PL DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUASIN SUMSEL 2018


DINAS KESEHATAN PAKET : 80 PL

7 DINAS KESEHATAN Pengadaan IPAL Puskesmas Dana Mulya 349.000.000 Pemilihan Langsung Lainnya.
8 DINAS KESEHATAN Pengadaan IPAL Puskesmas Sungsang 349.000.000 Pemilihan Langsung Lainnya
9 DINAS KESEHATAN Pengadaan IPAL Puskesmas Daya Utama 349.000.000 Pemilihan Langsung Lainnya
10 DINAS KESEHATAN Pengadaan IPAL Puskesmas Petaling 349.000.000 Pemilihan Langsung Lainnya
13 DINAS KESEHATAN Pengadaan IPAL Puskesmas Mariana 349.000.000 Pemilihan Langsung Lainnya
14 DINAS KESEHATAN Pengadaan IPAL Puskesmas Pengumbuk 349.000.000 Pemilihan Langsung Lainnya
278 DINAS KESEHATAN Pengadaan IPAL Puskesmas Sumber 349.000.000 Lelang Sederhana Lainnya
279 DINAS KESEHATAN Pengadaan IPAL Puskesmas Tirta Harja 349.000.000 Pemilihan Langsung Lainnya
280 DINAS KESEHATAN Pengadaan IPAL Puskesmas Rambutan 349.000.000 Pemilihan Langsung Lainnya
776 DINAS KESEHATAN Pembangunan IPAL Rumah Sakit Pratama Sukajadi 1.400.000.000 Tender Lainnya

649    DINAS KESEHATAN    Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas PKM Daya Utama    1.000.000.000    Pemilihan Langsung    APBD
650    DINAS KESEHATAN    Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas PKM Mariana    1.500.000.002    Pemilihan Langsung    APBD
651    DINAS KESEHATAN    Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas PKM Dana Mulya    1.000.000.000    Pemilihan Langsung    APBD
652    DINAS KESEHATAN    Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas PKM Sungsang Kec.BA ll    2.500.000.000    Pemilihan Langsung    APBD
653    DINAS KESEHATAN    Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas PKM Tirta Harja    1.000.000.000    Pemilihan Langsung    APBD
654    DINAS KESEHATAN    Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas PKM Petaling    1.000.000.000    Pemilihan Langsung    APBD
655    DINAS KESEHATAN    Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas PKM Sumber Kec.Pulau rimau    1.000.000.000    Pemilihan Langsung    APBD

693    DINAS KESEHATAN    Pengadaan IPAL Puskesmas    3.141.000.000    Lelang Cepat    APBD

Dugaan Sementara Pekerjaannya Tidak Selesai Mangkrak Markup (PL)



694    DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN    Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK Perumahan)    4.845.000.000    Lelang Sederhana    APBD
695    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pembanguan Turap Jalan Sabar Jaya Mariana Kec. Banyuasin I    3.100.000.000    Pemilihan Langsung    APBD
696    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pembangunan Jembatan Desa Sumber Mekar Mukti Kecamatan Tanjung Lago    1.250.000.000    Pemilihan Langsung    APBD


1.5.DOKUMEN PENDUKUNG ATAS LAPORAN BERNOMOR LAPOR : 01/TBS-MBM/LS3-JPKP/2019

80 PAKET PL DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUASIN DAN 24 PAKET PL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUASIN (RSUD) TAHUN ANGGARAN 2018


1.8. Kesimpulan …
Dari penganggaran 866 paket LP Pemkab Banyuasin Sumsel, dan Pada DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUASIN 80 PAKET PL DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUASIN (RSUD) 24 PAKET PL  TAHUN ANGGARAN 2018 Paket Pengadaan Barang Jasa Dengan Penunjukan Langsung yang sumber dana dari APBD dan APBN tahun anggaran 2018 Kabupaten Banyuasin Sumsel dapat diyakini melanggar hukum karena tidak mengacu pada 3 prinsip dasar pengadaan sesuai diatur di Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa maksimal Rp200.000.000, jika nilai pengadaan dan atau pekerjaan nilainya lebih dari Rp200.000.000, harus dilakukan melalui proses lelang tender di LPSE tidak di perboleh kan melalui penunjukan langsung atau pemilihan langsung melalui ULP, SIRUP.

Dari 866 paket yang melalui ULP, SIRUP tersebut maka harus ditinjau kembali atas penggunaan uang pemerintah yang terkesan dihambur-hamburkan dengan tujuan bagi bagi uang kenapa tidak menurut pantauan kami masyarakat Kabupaten Banyuasin melalui media tibunus.co.id hampir semua SKPD OPD sampai di tingkat pemerintah desa, Kepala Desa (ADD) ditemukan KKN merujuk ke KKN Fiktif yang menghabiskan anggaran Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan lebih dari 400 M. belum lagi ditambah ADD (APBD/APBN)  APH harus memproses secara hukum.


Dengan metode PL walaupun nilai objek pekerjaan tersebut rp 200 juta Up namun yang terjadi dan menjadi temuan di lapangan pekerjaan tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan anggarannya Beberapa modus yang dimainkan untuk mengelabui para sosial kontrol dan masyarakat, satu pekerjaan dua anggaran dari satu SKPD dan ada juga dari dua SKPD yang berbeda dan dari satu sumber dana (APBD,APBN) ada juga dari dua sumber dana iaitu APBD juga APBN Banyak juga ditemukan satu Pekerjaan dua penganggaran dari APBD juga dari ADD (Anggaran Dana Desa) ketika kita evaluasi dengan cara paket pekerjaan yang nilai pekerjaannya di atas Rp 200 juta bisa dijadikan PL kemungkinan besar satu pekerjaan dua penganggaran dengan cara dari dua metode LPSE juga ULP, SIRUP (lelang tender juga PL) Masala, Kasus tersebut gamplang terungkap ketika tim audit BPK bekerja dengan profesional.


1.12. Persyaratan PL …
salah satu yang tidak dilakukan oleh penganggaran melalui Pengadaan Langsung maupun Penunjukan langsung oleh OPD di Pemkab Banyuasin Sumsel tahun anggaran 2018 ini adalah tidak melakukan survey harga pasar/toko setempat yang memproduksi barang yang sejenis (pengadaan barang) Data tersebut merupakan salah satu data selain HPS dan harga dari rekanan pemenang keg PL itu Hal ini sangat diyakini PPK/PPTK tidak melakukan itu data yang dimiliki PPK/PPTK penganggaran untuk PL 2018 tidak Valid dan Penganggaran Paket PL yang sumber dana dari APBN/APBD Kabupaten Banyuasin tahun 2018 tersebut tidak memenuhi dari 3 prinsip utama pengadaan barang/jasa yang harus ditaati yaitu :
1. Legal aspek, 

2. Tidak fiktif, dan 

3. Azas manfaat.

Masing2 prinsip tersebut terukur dan merupakan dominan unsur PIDANA dan kita suda temukan penganggaran tersebut tidak memenuhi 3 prinsip dasar penganggaran yang menggunakan uang negara.


Fiktif.

Ini Ipal yang ada di Puskesmas Kec, Muara Padang Bahkan Kepala Puskesmas di Suruh Beli Pipa Paralon Sendiri Bukti.

7    DINAS KESEHATAN    Pengadaan IPAL Puskesmas Dana Mulya    349.000.000    Pemilihan Langsung    Lainnya


8    DINAS KESEHATAN    Pengadaan IPAL Puskesmas Sungsang    349.000.000    Pemilihan Langsung    Lainnya


9    DINAS KESEHATAN    Pengadaan IPAL Puskesmas Daya Utama    349.000.000    Pemilihan Langsung    Lainnya


10    DINAS KESEHATAN    Pengadaan IPAL Puskesmas Petaling    349.000.000    Pemilihan Langsung    Lainnya


13    DINAS KESEHATAN    Pengadaan IPAL Puskesmas Mariana    349.000.000    Pemilihan Langsung    Lainnya

Fiktif

Dari penjelasan Dailani PPK Pembangunan IPAL tersebut
https://youtu.be/SJnzaGp3YZ

14    DINAS KESEHATAN    Pengadaan IPAL Puskesmas Pengumbuk    349.000.000    Pemilihan Langsung    Lainnya

277    DINAS KESEHATAN    Pengadaan Jarum Suntik    36.700.000    Pengadaan Langsung    APBD


278    DINAS KESEHATAN    Pengadaan IPAL Puskesmas Sumber    349.000.000    Lelang Sederhana    Lainnya


279    DINAS KESEHATAN    Pengadaan IPAL Puskesmas Tirta Harja    349.000.000    Pemilihan Langsung    Lainnya


280    DINAS KESEHATAN    Pengadaan IPAL Puskesmas Rambutan    349.000.000    Pemilihan Langsung    Lainnya


281    DINAS KESEHATAN    Pemasangan Listrik Rumah sakit Pratama Sukajadi    190.000.000    Penunjukan Langsung    APBD


283    DINAS KESEHATAN    Pemeliharaan Kendaraan DInas    69.200.000    Pengadaan Langsung    APBD


284    DINAS KESEHATAN    Service spead boat    20.000.000    Pengadaan Langsung    APBD

311    DINAS KESEHATAN    Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer All in one 31 Puskesmas    2.325.000.000    e-Purchasing    APBD


312    DINAS KESEHATAN    Pengadaan Android Puskesmas    495.000.000    e-Purchasing    APBD


313    DINAS KESEHATAN    Pengadaan laptop    60.000.000    Pengadaan Langsung    APBD


314    DINAS KESEHATAN    Pengadaan Printer    34.293.000    Pengadaan Langsung    APBD


315    DINAS KESEHATAN    Arsip partisi subbag Perencaan dan Keuangan    34.000.000    Pengadaan Langsung    APBD

317    DINAS KESEHATAN    Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Komunikasi Radio psc 119    109.955.296    Pengadaan Langsung    Lainnya


318    DINAS KESEHATAN    Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Komunikasi Belanja Modal Handy Talky    24.000.000    Pengadaan Langsung    APBD

364    DINAS KESEHATAN    Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor Lainnya    172.324.000    Pengadaan Langsung    Lainnya


369    DINAS KESEHATAN    Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas Pembantu Bukit Kec.Betung    200.000.000    Pemilihan Langsung    APBD


370    DINAS KESEHATAN    Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas Pembantu Lubuk Karet Kec.Betung    200.000.000    Pemilihan Langsung    APBD

385    DINAS KESEHATAN    Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas Pembantu Tirto Sari    200.000.000    Pemilihan Langsung    APBD


386    DINAS KESEHATAN    Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas Pembantu Sungai Rebo    200.000.000    Pemilihan Langsung    APBD


387    DINAS KESEHATAN    Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas Pembantu Plajau Ulu Kec.Banyuasin lll    200.000.000    Pemilihan Langsung    APBD


388    DINAS KESEHATAN    Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas Pembantu Lubuk Saung    200.000.000    Pemilihan Langsung    APBD


389    DINAS KESEHATAN    Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat    146.640.000    Pengadaan Langsung    Lainnya


390    DINAS KESEHATAN    Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pendingin    243.025.000    Pengadaan Langsung    Lainnya


391    DINAS KESEHATAN    Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Dapur    24.000.000    Pengadaan Langsung    Lainnya


392    DINAS KESEHATAN    Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)    18.000.000    Pengadaan Langsung    Lainnya


393    DINAS KESEHATAN    Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer    229.800.000    Pengadaan Langsung    Lainnya


394    DINAS KESEHATAN    Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Jaringan    350.000.000    Pengadaan Langsung    Lainnya


395    DINAS KESEHATAN    Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum    114.900.000    Pengadaan Langsung    Lainnya


396    DINAS KESEHATAN    Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi    300.000.000    Pengadaan Langsung    Lainnya


397    DINAS KESEHATAN    Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Bantu Keamanan    12.000.000    Pengadaan Langsung    Lainnya


398    DINAS KESEHATAN    Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor    68.000.000    Pengadaan Langsung    Lainnya


399    DINAS KESEHATAN    Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Bangunan Air Tawar    35.000.000    Pengadaan Langsung    Lainnya


400    DINAS KESEHATAN    Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Instalasi Air Kotor    130.000.000    Pengadaan Langsung    Lainnya

401    DINAS KESEHATAN    Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jaringan Distribusi    33.000.000    Pengadaan Langsung    Lainnya


402    DINAS KESEHATAN    Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pengadaan Tanaman Hias    11.500.000    Pengadaan Langsung    Lainnya


403    DINAS KESEHATAN    Belanja Alat alat Kedokteran Non Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal    49.300.000    e-Purchasing    Lainnya


404    DINAS KESEHATAN    Belanja Cetak    32.500.000    Pengadaan Langsung    Lainnya


405    DINAS KESEHATAN    Belanja Bahan Obat Obatan    7.015.474.000    e-Purchasing    Lainnya


406    DINAS KESEHATAN    Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum    1.521.126.639    e-Purchasing    APBD


407    DINAS KESEHATAN    Pengadaan kendaraan Pusling roda empat Double Gardan    1.100.000.000    e-Purchasing    Lainnya


408    DINAS KESEHATAN    Pengadaan Kendaraan Pusling Roda Empat Singel Gardan    385.000.000    e-Purchasing    Lainnya


409    DINAS KESEHATAN    Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kesehatan    6.986.371.702    e-Purchasing    Lainnya


410    DINAS KESEHATAN    Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pendingin    792.200.000    e-Purchasing    Lainnya

435    DINAS KESEHATAN    Pembuatan Lapangan parkir Puskesmas Sembawa    150.000.000    Pengadaan Langsung    Lainnya


436    DINAS KESEHATAN    Pembuatan Lapangan parkir Puskesmas Suak Tape    150.000.000    Pengadaan Langsung    Lainnya


437    DINAS KESEHATAN    Pembuatan Pagar Puskesmas Telang jaya Betung    180.000.000    Pengadaan Langsung    Lainnya


438    DINAS KESEHATAN    Review RAB Rumah Sakit Pratama Sukajadi    30.000.000    Pengadaan Langsung    Lainnya


439    DINAS KESEHATAN    Pengawasan Rumah Sakit Pratama Sukajadi    50.000.000    Pengadaan Langsung    Lainnya


440    DINAS KESEHATAN    Izin Operasi Radio jaringan telkomunikasi    70.000.000    Pengadaan Langsung    APBD

647    DINAS KESEHATAN    Pengadaan Peralatan Rumah Tangga RS Pratama Makarti dan RS Pratama Sukajadi    92.340.000    Pengadaan Langsung    APBD


648    DINAS KESEHATAN    Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan    100.685.750    Pengadaan Langsung    APBD


649    DINAS KESEHATAN    Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas PKM Daya Utama    1.000.000.000    Pemilihan Langsung    APBD


650    DINAS KESEHATAN    Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas PKM Mariana    1.500.000.002    Pemilihan Langsung    APBD


651    DINAS KESEHATAN    Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas PKM Dana Mulya    1.000.000.000    Pemilihan Langsung    APBD


652    DINAS KESEHATAN    Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas PKM Sungsang Kec.BA ll    2.500.000.000    Pemilihan Langsung    APBD


653    DINAS KESEHATAN    Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas PKM Tirta Harja    1.000.000.000    Pemilihan Langsung    APBD


654    DINAS KESEHATAN    Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas PKM Petaling    1.000.000.000    Pemilihan Langsung    APBD


655    DINAS KESEHATAN    Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas PKM Sumber Kec.Pulau rimau    1.000.000.000    Pemilihan Langsung    APBD

693    DINAS KESEHATAN    Pengadaan IPAL Puskesmas    3.141.000.000    Lelang Cepat    APBD


694    DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN    Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK Perumahan)    4.845.000.000    Lelang Sederhana    APBD


695    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pembanguan Turap Jalan Sabar Jaya Mariana Kec. Banyuasin I    3.100.000.000    Pemilihan Langsung    APBD


696    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pembangunan Jembatan Desa Sumber Mekar Mukti Kecamatan Tanjung Lago    1.250.000.000    Pemilihan Langsung    APBD


697    DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI    Pembangunan Gedung SD    500.000.000    Tender    Lainnya


699    DINAS KESEHATAN    Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum    1.020.500.000    Lelang Sederhana    APBD

702    DINAS KESEHATAN    Pembangunan Rumah Sakit Sukajadi    1.920.000.000    Pemilihan Langsung    APBD

717    DINAS KESEHATAN    Pembangunan Rumah Sakit Air kumbang    500.000.000    Pemilihan Langsung    APBD


718    DINAS KESEHATAN    Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Betung    1.100.000.000    Pemilihan Langsung    APBD

776    DINAS KESEHATAN    Pembangunan IPAL Rumah Sakit Pratama Sukajadi    1.400.000.000    Tender    Lainnya


777    DINAS KESEHATAN    Penggadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Pratama Sukajadi    1.500.000.000    e-Purchasing    Lainnya


778    DINAS KESEHATAN    Belanja Modal Alat Kesehatan Puskesmas    695.616.500    e-Purchasing    Lainnya


779    DINAS KESEHATAN    Pengadaan Mobil Jenazah Single Gardan    325.000.000    e-Purchasing    Lainnya


780    DINAS KESEHATAN    Pengadaan Ambulance single Gardan    320.000.000    e-Purchasing    Lainnya

Untuk dugaan sementara dan yang baru ter investigasi Oleh Tim Pencari Fakta baru 4 Titik Diduga Sudah Merugikan Negara Senilai : Rp.349.000.000 + Rp.349.000.000 + Rp.1.400.000.000 + Rp.3.141.000.000, M = Rp.5,41 M.

7    DINAS KESEHATAN    Pengadaan IPAL Puskesmas Dana Mulya    349.000.000    Pemilihan Langsung    Lainnya

14    DINAS KESEHATAN    Pengadaan IPAL Puskesmas Pengumbuk    349.000.000    Pemilihan Langsung    Lainnya

693    DINAS KESEHATAN    Pengadaan IPAL Puskesmas    3.141.000.000    Lelang Cepat    APBD

776    DINAS KESEHATAN    Pembangunan IPAL Rumah Sakit Pratama Sukajadi    1.400.000.000    Tender    Lainnya


24 PAKET PL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2018


288    RUMAH SAKIT UMUM DAERAH    PREMI ASURANSI KENDARAAN    43.000.000    PENGADAAN LANGSUNG    APBD


289    RUMAH SAKIT UMUM DAERAH    PENGADAAN PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIHAN    200.000.000    PENGADAAN LANGSUNG    APBD


290    RUMAH SAKIT UMUM DAERAH    PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR    80.506.000    PENGADAAN LANGSUNG    APBD


291    RUMAH SAKIT UMUM DAERAH    PENGADAAN CETAKAN    200.000.000    PENGADAAN LANGSUNG    APBD


292    RUMAH SAKIT UMUM DAERAH    PENGADAAN ALAT LISTRIK    34.110.000    PENGADAAN LANGSUNG    APBD


293    RUMAH SAKIT UMUM DAERAH    PENGADAAN ALAT KESEHATAN    3.568.581.000    E-PURCHASING    APBD


294    RUMAH SAKIT UMUM DAERAH    PENGADAAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI    500.000.000    E-PURCHASING    APBD


295    RUMAH SAKIT UMUM DAERAH    PENGADAAN OBAT-OBATAN    759.220.487    E-PURCHASING    APBD


296    RUMAH SAKIT UMUM DAERAH    PENGADAAN BAHAN KIMIA DAN PUPUK    50.000.000    PENGADAAN LANGSUNG    APBD


297    RUMAH SAKIT UMUM DAERAH    PEMELIHARAAN INCENERATOR    100.000.000    PENGADAAN LANGSUNG    APBD


298    RUMAH SAKIT UMUM DAERAH    PEMELIHARAAN ALAT-ALAT KESEHATAN    170.000.000    PENGADAAN LANGSUNG    APBD


299    RUMAH SAKIT UMUM DAERAH    PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN    182.250.000    PENGADAAN LANGSUNG    APBD

340    RUMAH SAKIT UMUM DAERAH    PENGISIAN TABUNG GAS O2    195.500.000    PENUNJUKAN LANGSUNG    APBD


341    RUMAH SAKIT UMUM DAERAH    PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI RADIOLOGI DAN UPSRS    200.000.000    PENUNJUKAN LANGSUNG    APBD


342    RUMAH SAKIT UMUM DAERAH    PENGADAAN BAHAN-BAHAN OBAT-OBATAN    200.000.000    PENGADAAN LANGSUNG    APBD


343    RUMAH SAKIT UMUM DAERAH    PENGADAAN MAKAN MINUM PASIEN RUMAH SAKIT    528.000.000    LELANG SEDERHANA    APBD


344    RUMAH SAKIT UMUM DAERAH    PENGADAAN BARANG DAN JASA    1.933.100.000    E-PURCHASING    BLU

642    RUMAH SAKIT UMUM DAERAH    PENGADAAN LINEN    163.200.000    PENUNJUKAN LANGSUNG    APBD


643    RUMAH SAKIT UMUM DAERAH    PENGADAAN BELANJA MODAL    100.000.000    PENGADAAN LANGSUNG    BLU


644    RUMAH SAKIT UMUM DAERAH    PENGADAAN INSTALASI LISTRIK    600.000.000    LELANG UMUM    BLU


646    RUMAH SAKIT UMUM DAERAH    SISTEM INTEGRASI RUANG OPERASI (SIRO)    3.220.419.000    LELANG SEDERHANA    APBD

758    RUMAH SAKIT UMUM DAERAH    PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL    925.000.000    E-PURCHASING    BLU


759    RUMAH SAKIT UMUM DAERAH    PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN    500.000.000    E-PURCHASING    BLU

452    DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA    BELANJA SEWA PERLANGKAPAN JARINGAN INTERNET METROLINK KE RUMAH SAKIT UMUM DAERAH    50.000.000    PENGADAAN LANGSUNG    APBD


KETERANGAN :

SEKRETARIAT DAERAH PAKET : 23 PL

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PAKER : 24 PL.

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PAKET : 11 PL

DINAS PERIKANAN PAKET : 8 PL

DINAS KESEHATAN PAKET : 80 PL.

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PAKET : 303 PL.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PAKET : 187 PL.

PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN, TA 2018 PAGU ANGGARAN : 2,53 M, JASA LAINNYA LELANG CEPAT JANUARY 2018 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN DESA LEBUNG, LUBUK RENGAS, KEMANG BEJALU, PAGAR BULAN, PALDAS, RANTAU BAYUR, RANTAU HARAPAN, SEMUNTUL, SRI JAYA, SUKARELA, SUNGAI NAIK, TANJUNG MENANG, TALANG KEMANG DAN TEBING ABANG, YANG INFORMASI KAMI DAPAT PEMBUATAN PEMETAAN TANAH YANG DI DANAI OLEH APBN TAHUN 2018 ITU SEBANYAK 10.000 BIDANG, SERTIFIKAT DARI PROYEK TERSEBUT MALAH BUKAN UNTUK WARGA DI DESA YANG SUDA DI TULUSKAN PADA RAB DARI PEKERJAAN TERSEBU PROYEK SERTIFIKAT ITU SEBANYAK 10.000 BIDANG ATAU SURAT TSB DI TERUNTUKKAN SEBUAPERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT AMML, SAF.


Dengan metode pl walaupun nilai objek pekerjaan tersebut rp 200 juta up namun yang terjadi dan menjadi temuan di lapangan pekerjaan tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan anggarannya beberapa modus yang dimainkan untuk mengelabui para sosial kontrol dan masyarakat. Satu pekerjaan dua anggaran dari satu SKPD dan ada juga dari dua SKPD yang berbeda dan dari satu sumber dana (APBD,APBN) ada juga dari dua sumber dana iaitu APBD juga APBN banyak juga ditemukan satu pekerjaan dua penganggaran dari APBD juga dari ADD (Anggaran Dana Desa). ketika kita evaluasi dengan cara paket pekerjaan yang nilai pekerjaannya di atas Rp.200 juta bisa dijadikan pl kemungkinan besar satu pekerjaan dua penganggaran dengan cara dari dua metode LPSE juga ULP, SIRUP (lelang tender juga PL) Masala, Kasus tersebut gamplang terungkap ketika tim audit BPK bekerja dengan profesional.


1.12. Persyaratan PL …
salah satu yang tidak dilakukan oleh penganggaran melalui Pengadaan Langsung maupun Penunjukan langsung oleh OPD di Pemkab Banyuasin Sumsel tahun anggaran 2018 ini adalah tidak melakukan survey harga pasar/toko setempat yang memproduksi barang yang sejenis (pengadaan barang) Data tersebut merupakan salah satu data selain HPS dan harga dari rekanan pemenang keg PL itu hal ini sangat diyakini PPK/PPTK tidak melakukan itu data yang dimiliki PPK/PPTK penganggaran untuk PL 2018 tidak valid dan penganggaran Paket PL yang sumber dana dari APBN/APBD Kabupaten Banyuasin tahun 2018 tersebut tidak memenuhi dari 3 prinsip utama pengadaan barang/jasa yang harus ditaati yaitu :
1. Legal aspek,
2. Tidak fiktif, dan
3. Azas manfaat.
https://www.tribunus.co.id/2019/01/umir-tonoh-sh-ketua-ls3-kabupaten.html?m=1


1.13. Masing2 prinsip tersebut terukur dan merupakan dominan unsur PIDANA dan kita suda temukan penganggaran tersebut tidak memenuhi 3 prinsip dasar penganggaran yang menggunakan uang Pemerintah… masalah atau dan kasus tersebut sudah disampaikan pada :

  1. Bupati Banyuasin, 
  2. Inspektorat Kab Banyuasin,

1.14. Namun sayangnya saat ini belum ada tindakan yang berarti (penindakan tegas secara hukum) Kejahatan yang Terstruktur Sistematis dan Masif. kalau sudah seperti ini kemana lagi kami rakyat ini mau mengadu untuk meminta keadilan demi hak-hak yang merupakan jaminan serta kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi, pada setiap warga negara nya, berupa hak mendapat kehidupan yang layak, hak atas mendapat jaminan perlindungan hukum, kesetaraan dimata hukum  di setiap masing-masing warga negara serta kedudukannya wajib menjunjung tinggi hukum, dan Pemerintah menjamin atas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seutuh-utuhnya”. Namun sekarang ini pemerintah sendiri,lah yang menciptakan perbedaan itu, membuat perbedaan dari sudut pandang : 

  1. Uang, 
  2. Jabatan (Status Sosial), dan 
  3. Beking.

DUGAAN PEKERJAAN YANG TIDAK TEREALISASI DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANYUASIN 2019.


PERATURAN BUPATI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 55 TENTANG RKPD KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019 MENERANGKAN DAN MENGGARKAN DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEPERTI YANG SUDAH KITA TULISKAN INI, SETELAH KITA CROS CHEX DI SETIAP DESANYA DARI ANGGARAN TERSEBUT BANYAK YANG TIDAK TERIALISASI MELALUI APBD SEPERTI PERBUP RKPD TAHUN 2019 INI KEBANYAKAN KEGIATAN DI DESA SEMUANYA MENGGUNAKAN DANA DESA YANG DARI APBN. JADI SUDA DAPAT KAMI SIMPULKAN DARI ANGGARAN DI DINAS PMD KABUPATEN BANYUASIN SUMSEL TAHUN 2019 KUAT DUGAAN SARAT KKN.

RKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 disusun untuk meningkatkan sinergi perencanaan tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar daerah dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. 

RKPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 263 menyatakan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

RKPD menjadi pedoman bagi kepala Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun yang sama yang merupakan dasar dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Mengingat pentingnya peranan RKPD dalam kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan sebagai pedoman penyusunan RAPBD, maka RKPD baik dari kualitas proses penyusunan dan kualitas substansi dokumen ini.


Penyedian Adiministrasi Perkantoran Tersedianya Adiministrasi Perkantoran DPMD 12 Bulan 12.000.000,00 APBD 12 Bulan 13.800.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Jasa komuniasi, Sumber Air dan Listrik Untuk Kantor DPMD 12 Bulan 143.268.840,00 APBD 12 Bulan 164.759.166,00

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Peralatan Kantor DPMD 12 Bulan 7.475.000,00 APBD 12 Bulan 8.596.250,00

Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah Jaminan Barang Milik Daerah DPMD 12 Bulan 59.019.568,00 APBD 12 Bulan 67.872.503,20

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Operasional Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas DPMD 12 Bulan 19.987.000,00 APBD 12 Bulan 22.985.050,00 .

Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Jasa Administrasi Keuangan DPMD 12 Bulan 826.551.000,00 APBD 12 Bulan 950.533.650,00.

Penyedian Jasa Kebersihan Kantor Orang dan Peralatan Kebersihan Kantor DPMD 12 Bulan 85.854.158,00 APBD 12 Bulan 98.732.281,70

Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Selama 1 Tahun DPMD 12 Bulan 134.859.102,00 APBD 12 Bulan 155.087.967,30

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Perlengkapan Barang Cetak dan Pengandaan DPMD 12 Bulan 30.534.315,00 APBD 12 Bulan 35.114.462,25.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Perbaikan Instalasi dan Penerangan Listrik DPMD 12 Bulan 91.076.736,00 APBD 12 Bulan 104.738.246,40.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor DPMD 12 Bulan 70.000.000,00 APBD 12 Bulan 80.500.000,00.

Pelayanan Dokumentasi dan Arsip Tersedianya Pelayanan Dokumentasi DPMD 12 Bulan 180.000.000,00 APBD 12 Bulan 207.000.000,00.

Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran DPMD 12 Bulan 300.000.000,00 APBD 12 Bulan 345.000.000,00 .

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan UU Bahan Bacaan Surat kabar atau Majalah DPMD 12 Bulan 30.000.000,00 APBD 12 Bulan 34.500.000,00.

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bahan Logistik Kantor DPMD 12 Bulan 25.000.000,00 APBD 12 Bulan 28.750.000,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Koordinasi dan Konsutasi Luar Daerah DPMD 12 Bulan 350.000.000,00 APBD 12 Bulan 402.500.000,00.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Koordinasi dan Konsutasi Dalam Daerah DPMD 12 Bulan 150.000.000,00 APBD 12 Bulan 172.500.000,00.

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan dan Minum DPMD 12 Bulan 30.000.000,00 APBD 12 Bulan 34.500.000,00.

Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tersedianya Administrasi Pegawai DPMD 12 Bulan 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 17.250.000,00.

Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Tersedianya Administrasi Barang DPMD 12 Bulan 20.000.000,00 APBD 12 Bulan 23.000.000,00.

 –

Pengadaan Peralatan Kantor Tersediannya Peralatan Kantor DPMD 12 Bulan 86.250.000,00 APBD 10 Unit 99.187.500,00

Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersediannya Perlengkapan Kantor DPMD 12 Bulan 412.574.184,00 APBD Pkt 474.460.311,60.

Pemeliiharaan rutin / berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung kantor DPMD 12 Bulan 94.723.200,00 APBD pkt 108.931.680,00.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpeliharanya Rumah Jabatan DPMD 12 Bulan 184.000.000,00 APBD pkt 211.600.000,00.

Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan DPMD 12 Bulan 45.540.000,00 APBD pkt 52.371.000,00.

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor Terpeliharanya Gedung kantor DPMD 12 Bulan 150.000.000,00 APBD pkt 172.500.000,00.

emeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung kantor DPMD 12 Bulan 5.181.750,00 APBD pkt 5.959.012,50.

Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas DPMD 12 Bulan 105.000.000,00 APBD 3 unit 120.750.000,00.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas DPMD 1 Tahun 650.000.000,00 APBD 100 Stel 747.500.000,00.

Pengadaan Pakaian Olah Raga Beserta Perlengkapannya Tersedianya Olaha Raga DPMD 1 Tahun 30.000.000,00 APBD 100 Stel 34.500.000,00.

Pengadaan Pakaian Batik Tersedianya Pakaian Batik DPMD 1 Tahun 150.000.000,00 APBD 100 Stel 172.500.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan Pelatihan Formal DPMD 1 Tahun 187.200.000,00 APBD 1 Tahun 215.280.000,00

Bimbingan Teknis Peraturan perundangan-undangan Bimbingan Teknis undangan-undang DPMD DPMD 250.000.000,00 APBD 1 Tahun 287.500.000,00.

Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur Bimtek Aparatur DPMD 1 Tahun 187.200.000,00 APBD 1 Tahun 215.280.000,00.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD DPMD 1 Tahun 50.000.000,00 APBD 1 Keg 57.500.000,00.

Penyusunan Laporan keuangan semesteran Laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD DPMD 1 Tahun 50.000.000,00 APBD 1 Keg 57.500.000,00.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan capaian kinerja dan  realisasi kinerja SKPD DPMD 1 Tahun 15.000.000,00 APBD 1 Keg 17.250.000,00

Penyusunan Perencanaan Anggaran Perencanaan Anggaran DPMD 1 Tahun 15.000.000,00 APBD 1 Keg 17.250.000,00

Publikasi Kinerja Publikasi Kinerja DPMD 1 Tahun 20.000.000,00 APBD 1 Keg 23.000.000,00.

Penyusunan Renstra Penyusunan Renstra DPMD 1 Tahun 10.000.000,00 APBD 1 Keg 11.500.000,00.

Penyusunan Renja Penyusunan Renja DPMD 1 Tahun 10.000.000,00 APBD 1 Keg 11.500.000,00.

Fasilitasi dan pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa aparatur pemerintahan desa Kec/Desa 1 Tahun 200.000.000,00 APBD 1 Keg 230.000.000,00.

monitoring dan evaluasi di bidang pemerintahan desa laporan dan monitoring dan evaluasi di bidang pemerintahan desa Kec 1 Tahun 150.000.000,00 APBD 1 Keg 172.500.000,00.

penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dibidang pemerintahan desa buku administrasi desa Desa 1 Tahun 250.000.000,00 APBD 1 Keg 287.500.000,00.

pelatihan pembina teknis pemerintahan desa peningkatan kapasitas pembina teknis pemerintahan desa Kabupaten 1 Tahun 400.000.000,00 APBD 1 Keg 460.000.000,00.

fasilitasi pembentukan badan permusyawaratan desa terbentuknya badan permusyawaratan desa Desa 1 Tahun 500.000.000,00 APBD 1 Keg 575.000.000,00.

sosialisasi dan pembinaan umum bagi penitia pemilihan BPD Peningkatan kapasitas panitia Pemilihan BPD Desa 1 Tahun 400.000.000,00 APBD 1 Keg 460.000.000,00.

bimbingan teknis bagi anggota BPD terpilih Peningkatan kapasitas anggota BPD Desa 1 Tahun 100.000.000,00 APBD 1 Keg 115.000.000,00.

penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan monitoring kinerja badan permusyawaratan desa Buku administrasi BPD/Kinerja BPD Desa 1 Tahun 150.000.000,00 APBD 1 Keg 172.500.000,00.

penilaian kinerja lembaga BPD Penilian Lembaga BPD terbaik Desa 1 Tahun 200.000.000,00 APBD 1 Keg 230.000.000,00

fasilitasi penyelesaian permasalahan wilayah desa dan kelurahan Terselesainya permasalahan batas wilayah desa dan kelurahan Desa/kel 1 Tahun 200.000.000,00 APBD 1 Keg 230.000.000,00.

fasilitasi pembuatan peta wilayah desa dan kelurahan tersedianya Peta Administrasi Desa/Kelurahan Desa/kel 1 Tahun 400.000.000,00 APBD 1 Keg 460.000.000,00.

fasilitasi pemekaran desa dan dusun Pemekaran Desa dan Dusun sesuai aturan Desa/Dusun 1 Tahun 150.000.000 APBD 1 Keg 172.500.000,00.

fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa Batas desa yang Akurat Desa 1 Tahun 150.000.000 APBD 1 Keg 172.500.000,00.

Penyusunan Rancangan Peraturan Tingkat Daerah dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Penyusunan Rancangan Peraturan Tingkat Daerah dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 19 Kec 19 Kec 760.000.000 APBD 19 Kec 874.000.000,00.

Pembinaan Penyusunan Produk Hukum Desa Pembinaan Penyusunan Produk Hukum Desa 19 Kec 19 Kec 950.000.000 APBD 19 Kec Rp.1.092.500.000,00.

Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kelurahan Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kelurahan 19 Kec 19 Kec 950.000.000 APBD 19 Kec Rp.1.092.500.000,00.

Pembinaan Penyusunan Laporan Kepala Desa Pembinaan Penyusunan Laporan Kepala Desa 19 Kec 19 Kec 950.000.000 APBD 19 Kec Rp.1.092.500.000,00.

Pembinaan Penyusunan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Pembinaan Penyusunan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan 19 Kec 19 Kec 950.000.000 APBD 19 Kec Rp.1.092.500.000,00.

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 19 Kec 19 Kec 1.330.000.000 APBD 19 Kec Rp.1.529.500.000,00.

Pengembangan sarana dan prasarana Desa Pengembangan sarana dan prasarana Desa 19 Kec 19 Kec 1.615.000.000 APBD 19 Kec Rp.1.857.250.000,00.

Penanganan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Penanganan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa 19 Kec 19 Kec 950.000.000 APBD 19 Kec Rp.1.092.500.000,00.

Pengembangan Sistem Informasi Desa Pengembangan Sistem Informasi Desa 19 Kec 19 Kec 950.000.000 APBD 19 Kec Rp.1.092.500.000,00.

Pembinaan Penataan Evaluasi Perkembangan Desa Pembinaan Penataan Evaluasi Perkembangan Desa 19 Kec 19 Kec 950.000.000 APBD 19 Kec Rp.1.092.500.000,00.

Peningkatan Kapasitas Pembina Teknis Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Pembina Teknis Pemerintahan Desa 19 Kec 19 Kec 1.330.000.000 APBD 19 Kec Rp.1.529.500.000,00 .

Monitoring dan Evaluasi Program Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Monitoring dan Evaluasi Program Penataan Administrasi Pemerintahan Desa 19 Kec 19 Kec 950.000.000 APBD 19 Kec Rp.1.092.500.000,00.

 –

Penataan Desa Penataan Desa 19 Kec 288 Desa 2.880.000.000 APBD 288 Desa Rp.3.312.000.000,00.

Penataan Batas Desa dan Pemasangan Patok Desa Penataan Batas Desa dan Pemasangan Patok Desa 19 Kec 288 Desa 2.304.000.000 APBD 288 Desa Rp.2.649.600.000,00.

Pembinaan, Penataan Penilaian Evaluasi Perkembangan Desa Pembinaan, Penataan Penilaian Evaluasi Perkembangan Desa 19 Kec 288 Desa 4.320.000.000 APBD 288 Desa Rp.4.968.000.000,00 

Penyelenggaraan Pilkades dan Pelantikan Kepala Desa Terselenggaranya Pilkades dan Pelantikan Kepala Desa 19 Kec 80 Desa 8.000.000.000 APBD 80 Desa Rp.9.200.000.000,00.

Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Batas Desa 19 Kec 288 Desa 5.760.000.000 APBD 288 Desa Rp.6.624.000.000,00.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Bidang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Bidang 19 Kec 288 Desa 288.000.000 APBD 288 Desa 331.200.000,00.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 19 Kec 288 Desa 1.440.000.000 APBD 288 Desa Rp.1.656.000.000,00.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa 19 Kec 288 Desa 14.400.000.000 APBD 288 Desa Rp.16.560.000.000,00.

Evaluasi Bupati terhadap Produk Hukum Desa Evaluasi Bupati terhadap Produk Hukum Desa 19 Kec 288 Desa 1.440.000.000 APBD 288 Desa Rp.1.656.000.000,00.

 –

Pembinaan, Penataan, Penilaian Administrasi Keuangan Desa Pembinaan, Penataan, Penilaian Administrasi Keuangan Desa 19 Kec 288 Desa 230.400.000.000 APBD 288 Desa 264, 960.000.000,00 

Pembinaan, Penataan, Penilaian Administrasi Aset/ Kekayaan Desa Pembinaan, Penataan, Penilaian  Administrasi Aset/Kekayaan Desa 19 Kec 288 Desa 230.400.000.000 APBD 288 Desa Rp.264.960.000.000,00.

Perumusan, penyusunan dan penelitian kebijakan Administrasi keuangan serta kekayaan/aset desa Perumusan, penyusunan dan penelitian kebijakan Administrasi keuangan serta kekayaan/aset desa 19 Kec 288 Desa 115.200.000.000 APBD 288 Desa Rp.132.480.000.000,00.

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan penataan pengelolaan keuangan dan aset desa Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan penataan pengelolaan keuangan dan aset desa 19 Kec 288 Desa 144.000.000.000 APBD 288 Desa Rp.165.600.000.000,00.

Fasilitasi penyusunan dan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes Fasilitasi penyusunan dan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes 19 Kec 288 Desa 14.400.000.000 APBD 288 Desa Rp.16.560.000.000,00.

Penataan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan 19 Kec 288 Desa 350.000.000 APBD 288 Desa 402.500.000,00.

Pengembangan Sistem Informasi Pendataan Aset Desa (Aplikasi) Sistem Informasi Pendataan Aset Desa (Aplikasi) 19 Kec 288 Desa 250.000.000 APBD 288 Desa 287.500.000,00.

Pengelolaan Aset Desa Terkelolanya Aset Desa 19 Kec 288 Desa 350.000.000 APBD 288 Desa 402.500.000,00

Penilaian Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Banyuasin Lomba Desa Tingkat Kabupaten Banyuasin 19 Kec 288 Desa 250.000.000 APBD 288 Desa 287.500.000,00.

Pengembangan Sistem Informasi Desa (Aplikasi Profil Desa) Sistem Informasi Desa (Aplikasi Profil Desa) 19 Kec 288 Desa 250.000.000 APBD 288 Desa 287.500.000,00 .

Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK 19 Kec 288 Desa 150.000.000 APBD 288 Desa 172.500.000,00.

monitoring Evaluasi Program PKK terlaksananya TP PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang paham Adm PKK 19 Kec 288 Desa 100.000.000 APBD 288 Desa 115.000.000,00.

Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 19 Kec 288 Desa 120.000.000 APBD 288 Desa 138.000.000,00.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa 19 Kec 288 Desa 200.000.000 APBD 288 Desa 230.000.000,00.

Pembinaan bagi RT dan RW Pembinaan bagi RT dan RW 19 Kec 288 Desa 2.880.000.000 APBD 288 Desa Rp.3.312.000.000,00.

Bimbingan Teknis Gerakan PKK Bimbingan Teknis Gerakan PKK 19 Kec 288 Desa 14.400.000.000 APBD 288 Desa Rp.16.560.000.000,00.

PKK KB Kesehatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 19 Kec 288 Desa 250.000.000 APBD 288 Desa 287.500.000,00.

Pembinaan dan Pelestarian Adat Pembinaan dan Pelestarian Adat 19 Kec 288 Desa 200.000.000 APBD 288 Desa 230.000.000,00

 –

Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat 19 Kec 288 Desa 200.000.000 APBD 288 Desa 230.000.000,00.

penyelenggaraan pembinaan, bimbingan tenis serta pelatihan penyusunan RPJMDes dan RKPDes meningkatnya Sumber Daya Masyarakat 19 Kec 288 Desa 250.000.000 APBD 288 Desa 287.500.000,00.

Pembinaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa Pembinaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa 19 Kec 288 Desa 200.000.000 APBD 288 Desa 230.000.000,00.

Pembinaan dan Penilaian Gotong Royong Masyarakat Pembinaan dan Penilaian Gotong Royong Masyarakat 19 Kec 288 Desa 250.000.000 APBD 288 Desa 287.500.000,00.

Monitoring dan Evaluasi bidang Pembangunan partisipatif masyarakat Desa Monitoring dan Evaluasi bidang Pembangunan partisipatif masyarakat Desa 19 Kec 288 Desa 200.000.000 APBD 288 Desa 230.000.000,00.

Penataan dan peningkatan  Usaha Ekonomi Masyakat Desa FasilitasI Pembangunan BumDes / BumDes Bersama 19 Kec 177 Desa 380.000.000 APBD 177 Desa 437.000.000,00.

Penataan dan Optimalisasi Pasar Desa / Kawasan Perdesaan Optimalisasi Pasar Desa 19 Kec 19 Pasar Desa 380.000.000 APBD 19 Pasar Desa 437.000.000,00.

Inventarisasi Sarana dan Prasaran Tersedianya Data Sarana dan Prasarana di Desa 19 Kec 1 Keg 1.900.000.000 APBD 1 Keg Rp.2.185.000.000,00.

Penyusunan RPKP Dokumen RPKP 7 Kec 7 Kawasan 900.000.000 APBD Prioritas 7 Keg Rp.1.035.000.000,00.

Penataan Posyantekdes dan War Tersedianya Kelompok Pemanfaatan TTG Desa 10 Kec 10 Kec 200.000.000 APBD 1 Keg 230.000.000,00

Pengembangan dan Pemanfaatan TTG Tersedianya Alat TTG yang dikembangkan dan dimanfaatkan masyarakat serta terlaksananya Gelar TTG Nasional. 10 Kec 10 Kec 600.000.000 APBD 1 Keg 690.000.000,00.

Penyelenggaraan Gelar TTG Provinsi Sumatera Selatan Terlaksananya Gelar TTG Provinsi Sumatera Selatan 2019 1 Keg Gelar TTG Provinsi Sumsel 2019 2.000.000.000 APBD Prioritas Rp.2.300.000.000,00.

RP.823.615.294.853,00 

Rp.947.157.589.080,95

  1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1,62 M Jasa Lainnya Pengadaan Langsung    February 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA.
  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran    1,41 M Jasa Lainnya Pengadaan Langsung January 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA.

PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2018-2019 BPN BANYUASIN SUMSEL.

  1. Tidak Terealisasi nya Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan TA 2018 Pagu Anggaran Rp: 2,53 M Lelang Cepat January 2018 Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Kantor Pertanahan KABUPATEN BANYUASIN (Desa Lebung, Lubuk Rengas, Kemang Bejalu, Pagar Bulan,Paldas, Rantau Bayur,Rantau Harapan, Semuntul, SriJaya, Sukarela, Sungai Naik, Tanjung Menang, Talang Kemang dan Tebing Abang, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.)

PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2019 BPN BANYUASIN SUMSEL.

  1. Materi Teknis RDTR Kabupaten Banyuasin Rp 1,79 M Jasa Konsultansi Seleksi May 2019 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN    Direktorat Jenderal Tata Ruang.

Sumber : https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/penyedia/kldi/D483


Delapan Desa Yang Diduga Selewengkan Dana Desa (DD), Pendapatan Desa

Dan ini 15 Poin Temuan Korupsi Dana Desa di Kabupaten Banyuasin. https://id.scribd.com/document/381611021/Hasil-penelitian-dan-temuan-Penyelewengan-KKN-DD-di-Kabupaten-Banyuasin-Sumsel.

1 Desa Tebing Abang,

2 Desa Pagar Bulan,

3 Desa Lebung,

4 Desa Tanjung Tiga,

5 Desa Tanjung Pasir,

6 Desa Penandingan,

7 Desa Muara Abab,

8 Desa Sukarela.

Desa Tebing Abang ;

  1. 552 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengecoran Jalan penghubung Desa Rantau Bayur ke Desa Tebing Abang Kec. Rantau Bayur 185.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
  2. 553 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan jalan Desa Tebing Abang Kec. Rantau Bayur 200.000.000 Pengadaan Langsung APBD.

Tahun 2019 ;

  1. 941    Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Tebing Abang Kec. Rantau Bayur 195,00 JT Pekerjaan Konstruksi Seleksi March 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin    DINAS PERHUBUNGAN
  2. 1160    Pengecoran Jalan Desa Tebing Abang Kec. Rantau Bayur 190,00 JT Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Langsung March 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin    DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN   
  3. 1183    Pengecoran Jalan Desa Tebing Abang Dusun I Kec. Rantau Bayur 200,00 JT Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Langsung March 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Desa Pagar Bulan ;

  1. 554 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jalan Desa Pagar Bulan, Kec. Rantau Bayur 200.000.000 Pengadaan Langsung APBD.

Desa Lebung;

  1. 52 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pemasangan Lampu Jalan dan Penambahan Tiang Lampu di Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 150.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
  2. 173 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengecoran Jalan Lingkungan Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 150.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
  3. 555 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembuatan Tembok Penahan Tanah Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 200.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
  4. 686 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Perkerasan Jalan Poros Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 650.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
  5. 750 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengecoran Jalan Dalam Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 700.000.000 Tender APBD.

Di Tahun 2019;

  1. 751 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Perkerasan Jalan Poros Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 700.000.000 Tender APBD.Tahun 2019 ;
  2. 574    Lanjutan Pengecoran Jalan Poros Dalam Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 400,00 JT Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019    Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
  3. 665    Pemasangan Plapon Masjid Asror Desa Lebung Kec. Rantau bayur 100,00 JT    Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Langsung March 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin    DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
  4. 887    Pembangunan Musholah Dusun I Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 200,00 JT Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Langsung March 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin    DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
  5. 1009    Pembuatan Waduk untuk Irigasi Pertanian Desa Lebung Kec. Rantau Bayur    100,00 JT Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Langsung May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.
  6. 1164    Pengecoran Jalan Lingkungan Dalam Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 200,00 JT Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Langsung    March 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Desa Tanjung Tiga ;

  1. 176 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengecoran Jalan Setapak Dalam Desa Tanjung Tiga Dusun 02 Kec. Rantau Bayur 190.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
  2. 177 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengecoran Jalan Setapak Dalam Desa Tanjung Tiga Dusun I Kec. Rantau Bayur 190.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
  3. 618 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengecoran Jalan Dusun I ke Dusun II Desa Tanjung Tiga Kec. Rantau Bayur 185.000.000 Pengadaan Langsung APBD.

Desa Tanjung Pasir ;

  1. 65 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pembangunan Sumur Desa Tanjung Pasir Kec. Rantau Bayur 150.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
  2. 175 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengecoran Jalan Setapak Dalam Desa Tanjung Pasir Dusun 01 Kec. Rantau Bayur 190.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
  3. 178 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengecoran Jalan Setapak Dalam Desa Tanjung Pasir Dusun 2 Kec. Rantau Bayur 190.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
  4. 519 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Lanjutan pengerukan alur sungai jawa Desa Tanjung Pasir, Kec. Rantau Bayur 200.000.000 Pengadaan Langsung APBD. DESA TANJUNG PASIR.2019
  5. 883    Pembangunan Menara Masjid Al-muhajirin Desa Tanjung Pasir kec. Rantau Bayur 200,00 JT Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Langsung March 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

Desa Penandingan ;

  1. 179 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Cor Beton Jalan Dalam Desa Penandingan Kec. Rantau Bayur 150.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
  2. 181 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengecoran Jalan Desa Penandingan Dusun I RT. 1 Kec. Rantau Bayur 180.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
  3. 261 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pembangunan Jembatan Desa Penandingan Rt. 05 Kec. Rantau Bayur 100.000.000 Pengadaan Langsung APBD. DESA PENANDINGAN.Tahun 2019 :
  4. 561    Lanjutan Pembangunan Jembatan Lorong Desa Penandingan Kec. Rantau Bayur 100,00 JT Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Langsung    March 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

Desa Muara Abab ;

  1. 181 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengecoran Jalan Desa Penandingan Dusun I RT. 1 Kec. Rantau Bayur 180.000.000 Pengadaan Langsung APBD.
  2. 808 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Lanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa Muara Abab Kec. Rantau Bayur 100.000.000 Pengadaan Langsung APBDP.

Desa Sukarela ;

  1. 549    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pengecoran Jalan dalam Desa Sukarela Kec. Rantau Bayur    200.000.000    Pengadaan Langsung    APBD. 

Di TAHUN 2019 APBD;

  1. 657    Pemasangan Lampu Jalan Umum Eks. DKI Jakarta di Desa Sukarela dan Dusun IV Semuntul Kec. Rantau Bayur 140,00 JT Jasa Lainnya    Pengadaan Langsung March 2019    Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN.
  2. 967    Pembentukan Badan Jalan Desa Sukarela Sampai Desa Semuntul Kec. Rantau Bayur 190,00 JT Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Langsung    March 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN.
  3. 1135    Pengecoran Jalan Dalam Desa Sukarela Kec. Rantau Bayur 100,00 JT Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Langsung March 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN.
  4. 1181    Pengecoran Jalan Desa Sukarela Dusun II Kec. Rantau Bayur    200,00 JT Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Langsung March 2019    Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

1.15. Diduga pelaku koruptor tersebut ialah :

  • Bupati Banyuasin,
  • SEKDA Kab, Banyuasin,
  • Kepala BPN Banyuasin
  • Kepala Dinas Kesehatan
  • Kepala DPMD
  • Ketua DPRD Banyuasin,
  • Kepala Bagian ULP Banyuasin,LPSE Kab, Banyuasin.
  • Sambilan Kepala Desa serta Perangkat Desa.

1.16. Kebohongan Publik :

Suatu bukti ketidak transparanan nya ULP Kabupaten Banyuasin itu ialah dari pengakuan kepala bagian unit layanan pengadaan (ULP) pemerintah kabupaten banyuasin Muhammad Sujai pada hari Rabu (24/10/2018) lalu ia menerangkan dari 120 paket pengadaan barang dan jasa maupun tender yang harus dilaksanakan berjalan dengan sebagaimana mestinya pada hal paket pengadaan yang melalui ULP untuk tahun 2018 sebanyak lebih kurang 911 paket PL itu artinya pengakuan kepala bagian ULP yang hanya 120 itu diragukan kebenarannya.

Yang Kuat Memangsa Yang Lemah, Yang Kaya Memakan yang Miskin, dan Yang Berkuasa Menindas Warga Negaranya.

Inilah Faktanya ketidak hadirannya Pemerintah pada saat rakyatnya membutuhkan asupan pertolongan atas perlindungan secara hukum, untuk mendapat keadilan, kehidupan yang layak serba berkecukupan. demi menjamin atas kewajiban pemerintah pada setiap warga negaranya lalu apa artinya negara hukum dan rakyat pemegang kedaulatan itu”. 

Dunia tidak akan kekurangan alasan untuk menyalahkan yang benar dan/atau untuk membenarkan yang salah. Bagai manapun cerdiknya seseorang menyiasati kehidupannya, akhirnya ia akan menjadi orang yang kalah dan merugi juga, jika ia tidak mempunyai kejujuran dan keikhlasan dalam menjalani kehidupannya. Sesuatu yang baik untuk membangun kehidupan yang mulia dan bermartabat, tidak akan pernah tercapai, jika tidak memiliki tiga hal yaitu punya komitmen yang jelas, punya sikap konsisten, dan dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Ini lah cermin penegakkan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat selama ini, dapat ditarik kesimpulan, yang menjadi penentu salah satu perkara atau kasus adalah Uang, Jabatan dan atau status sosial, dan  Beking.

Bukan karena salah atau benar hukum dan UU Peraturan yang menjadi alasan para pejabat yang memiliki tarif hukum itu sendiri. Dari kejadian ini bisa kita lihat jelas lalu dimana tegaknya hukum Itu dan dimana kepedulian dan tanggung jawab si pemegang keadilan.

DI KABUPATEN BANYUASIN SUMSEL TIDAK MENDAPAT PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SEPERTI YANG BERBUNYI DI DALAM : PANCASILA, DAN UUD,45.

                   BANYUASIN 05 AGUSTUS 2019

                              Hormat Kami MBM

                                       MBM

         (MASYARAKAT BANYUASIN MENGGUGAT)

   RONI  PASLAH 

  (MEDIA TRIBUNUS.CO.ID PETISI.CO BIRO SUMSEL)

Tembusan :

  1. Presiden RI,
  2. Ketua DPR RI,
  3. Menteri Dalam Negeri,
  4. Menteri  Keuangan, dan
  5. Arsif Media Tribunus.co.id
  6. Arsif Media Petisi.co

Nama : Roni Paslah.

Alamat : Dusun 1 RT/RW : 04/01 Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

No.identitas,(KTP) : 1607111203820002 

Phone : +6282280023160

Email  : tribunusbanyuasin@gmail.com

Sumber Dokumen :

https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/penyedia/kldi/D483

SUMBER : HTTPS://SIRUP.LKPP.GO.ID/SIRUP/HOME/PENYEDIA/KLDI/D483

Informasi yang termuat di dalam dokumen ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.

Istimewa

Media Massa Pers, Salah Satu Upaya Untuk Memberikan Jaminan Terciptanya Keadilan (Supremasi Hukum)

TRIBUNUSBANYUASIN.LIVE – Media massa pers Supremasi Hukum adalah upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, wewenang berfungsi mendasari pelaksanaan kekuasaan yang sah.

UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers 

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

R Eep Saefulloh Fatah 

Pers merupakan pilar keempat bagi demokrasi (the fourth estate of democracy) dan mempunyai peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah.

Berdasarkan ketentuan pasal 33 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. 

Sementara itu Pasal 6 UU Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut ;

Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui menegakkan nilai nilai dasar demokrasi dan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia

Selain itu pers juga harus menghormati kebhinekaan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar melakukan pengawasan.

Sebagai pelaku Media Informasi

Pers itu memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi kepada masyarakat, dan masyarakat membeli surat kabar karena memerlukan informasi.

Fungsi Pendidikan Pers itu sebagai sarana pendidikan massa (mass Education), pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya.

Fungsi Hiburan Pers juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita berat (hard news) dan artikel-artikel yang berbobot. Berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, dan karikatur.

Fungsi Kontrol Sosial

Fungsi ini terkandung makna demokratis yang didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Social participation (keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan);

Social responsibility (pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat);

Social support (dukungan rakyat terhadap pemerintah); dan

Social control (kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah).

Sebagai Lembaga Ekonomi

Pers adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pers dapat memanfaatkan keadaan di sekitarnya sebagai nilai jual sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil produksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_40_99.htm

”Diharapkan untuk Aparat Penegak Hukum (APH) Instansi, Departemen, Lembaga, Ormas dll untuk dapat berintegritas, sinergi dan profesional dalam memahami dan mengambil sikap untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah di emban olehnya memerlukan loyalitas yang tinggi.

Banyak nya berita kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme seharusnya instansi yang berwenang untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak lanjut proses hukum nya bukan malah menunggu surat laporan resmi dari pelapor baru bisa di tindak lanjuti itu hanya kelit oknum APH itu saja.

TG. FEKRI JULIANSYAH, Pemerintah dan APH Harus Responsif Terhadap Pemberitaan Media Massa Kasus KKN Pemkab Banyuasin

Tokoh budayawan Nusantara asal Sumsel, Tuan Guru Fekri Juliansyah Bin Muslim dari Lembah Serunting

PALEMBANG,TRIBUNUS.CO.ID – TG. Fekri Juliansyah, S.IP., Menyimak dari pemberitaan media massa online tribunus.co.id dari berbagai tahapan dan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Pemkab Banyuasin provinsi Sumatera Selatan, Saya rasa pemerintah dalam hal ini Aparat Penegak Hukum (APH) harus responsif dan berkewajiban untuk mengungkap kasus kasus tipikor di Pemkab Banyuasin demi hukum.

Karena ini suatu alasan yang mendasar dari kejadian konflik-konflik horizontal yang terjadi dewasa ini di berbagai daerah di negara kita ini, dengan alasan rasa kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Senin (04/11/2019).

TG. Fekri Juliansyah, S.Ip. mencontohkan tindakan tipikor yang terjadi di Pemkab Banyuasin seperti Peningkatan ruas jalan SP jalan lingkar – Pengumbuk Kecamatan Banyuasin lll Senilai Rp.6,689.932.497,00 yang mengerjakannya PT. Djalur Kencana Sakti memakai dana dari APBD/DAK Kabupaten Banyuasin tahun 2019. 

Sekarang Peningkatan ruas jalan SP jalan lingkar – Pengumbuk Kecamatan Banyuasin lll Ini belum usai dikerjakan kira-kira baru 30% dengan kondisi jalan sudah mengelupas batu nya sudah keluar dan jalan pun sudah berdebu bisa di lihat pada foto di bawa ini habis kan uang pemerintah rakyat bermiliar2 kok kerjanya asal-asalan, jelasnya.

Baca juga :

https://www.tribunus.co.id/2019/08/pekerjaan-proyek-infrastruktur-dan.html?m=1

Lanjut Tokoh budayawan Nusantara asal Sumsel, Tuan Guru Fekri Juliansyah bin Muslim dari Lembah Serunting Pagar Alam Ini mengatakan, Tidak hanya proyek ini saja hampir semua proyek pekerjaan yang bernilai miliaran rupiah itu semuanya aut-autan dan asal-asalan tentu ini mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar. 

Lalu di mana pemerintah dan APH, ini kan uang rakyat belum lagi Proyek Rehab Jalan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa senilai Rp.8,26 M. pemenang lelang nya kalau tidak salah CV Bagus Bankit di sana seharusnya pihak Developer yang membangun jalan di perumahan yang ia bangun. Lebih jelasnya baca juga :

https://www.tribunus.co.id/2019/10/proyek-genderuwo-di-perum-mega-asri.html

Peningkatan ruas jalan SP jalan lingkar – Pengumbuk Kecamatan Banyuasin lll Senilai Rp.6,689.932.497,00 yang mengerjakannya PT. Djalur Kencana Sakti

Pemkab Banyuasin mala membangun jalan perumahan kompleks residen BTN dan Kompleks Perumahan Mega Asri ll menggunakan uang APBD, yang diduga anggaran yang digunakan tidak sedikit Rp.8,26 M., mohon APH untuk kasus tersebut segera di dalami karena untuk modus pencucian uang yang seperti ini sudah kerap terjadi di Pemkab Banyuasin Sumsel ini, jelasnya.

Proyek Rehab Jalan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa senilai Rp.8,26 M. pemenang lelang nya CV Bagus Bankit.

TG, Kemarin Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Selatan (Sumsel), sudah menyatakan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin pada tahun anggaran 2018 lalu telah mengalokasikan untuk belanja modal sebesar : Rp 285.489.609.049.

Dan telah direalisasikan per 30 November 2018 senilai Rp 170.278.520.009,74 atau 59 persen dari anggaran Proyek pembangunan Infrastruktur tersebut dilaksanakan oleh PT NMB dengan nomor Kontrak ;03/Kontrak/PPK-APBD/SP.LL/PUTR/2018 tertanggal 5 September 2018 dengan nilai anggaran sebesar Rp.4.716.621.863,48.

Peningkatan ruas jalan SP jalan lingkar – Pengumbuk Kecamatan Banyuasin lll Senilai Rp.6,689.932.497,00 yang mengerjakannya PT. Djalur Kencana Sakti

FITRA Sumsel juga menyampaikan, bahwa sebagaimana kesepakatan tertuang dalam berita acara pada pengujian kualitas beton Nomor: 02/BAK Quality/Belanja-Banyuasin/11/2018. tanggal 07 Desember 2018 antara BPK, PPK dan rekanan disebutkan bahwa pengujian kuat tekan mewakili mutu beton atas keseluruhan pekerjaan pada perkerasan beton yang ada di dalam kontrak yaitu dengan luas 1.507,20 m³.Kamis (15/8/2019).

Baca juga :

https://www.tribunus.co.id/2019/08/bpk-temukan-22-temuan-di-paket-pl-sekda.html?m=1

Namun dari laporan hasil uji tekan beton Laboratorium Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor : 10452/PL6.4.2/LP/2018, ternyata hasil pengujian pada lima sampel menunjukkan bahwa nilai kuat tekan beton rata-rata hanya sebesar 133,36 kg/cm² yang jauh di bawah standar sebagaimana tertuang dalam kesepakatan tersebut atau tidak mencapai kuat tekan beton yang telah ditetapkan dalam persyaratan yaitu K-250.

Baca juga ;

https://www.tribunus.co.id/2019/08/mega-korupsi-di-banyuasin-dilatar.html?m=1

Hal ini tentu sangat merugikan keuangan negara serta masyarakat pada umumnya, karena jalan yang dibangun dipastikan akan cepat rusak karena adanya pengurangan pada mutu beton dari K-250 menjadi K-133,36/cm². Sementara pembiayaan tetap dengan harga pada Spek K-250,” terang Nunik Handayani selaku Koordinator FITRA Sumsel Kamis (15/8/2019) Kemarin jelas TG.

Ia pun menilai permasalahan tersebut juga telah melanggar Perpres Nomor 4 Tahun 2015 terutama pada Pasal 6 huruf g dan Pasal 89 ayat 2 huruf a tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di revisi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, dan Pasal 55 KUHP.

TG, Sebagai warga negara yang baik kita semua harus patuh pada hukum entah itu masyarakat, polisi, jaksa, pejabat negara kah, bupati, gubernur hingga Presiden sekalipun. wajib patuh dan tunduk pada hukum yang diamanatkan oleh konstitusi. 

Pewarta : rn

Daftar Berita Yang Belum Ada Tindak Lanjut Dari APH;

https://www.tribunus.co.id/2019/11/tg-fekri-juliansyah-pemerintah-dan-aph.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/08/dana-pengadaan-pupuk-npk-untuk.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/05/di-kabupaten-banyuasin-dunia-pendidikan.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/07/di-kabupaten-banyuasin-runtuhnya-hukum.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/01/mbm-ls3-jpkp-tribunuscoid-dan-petisico.html

https://www.tribunus.co.id/2019/06/add-dihapuskan-yang-katanya-untuk.html

https://www.tribunus.co.id/2019/07/selama-pimpinan-dprd-kabupaten.html

https://www.tribunus.co.id/2019/07/di-kabupaten-banyuasin-runtuhnya-hukum.html

https://www.tribunus.co.id/2019/06/rapat-paripurna-dewan-minta-bupati.html

https://www.tribunus.co.id/2019/08/pekerjaan-proyek-infrastruktur-dan.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/05/diduga-sogok-oknum-auditor-inspektorat.html?m=1

http://www.tribunus.co.id/2019/02/syamsuri-haj-menagih-janji-kapolri.html?m=1

http://www.tribunus.co.id/2019/01/umir-tonoh-sh-ketua-ls3-kabupaten.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/08/bupati-pasang-badan-kasus-dd-diduga.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/08/5-perusahaan-perkebunan-langgar-amdal.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/08/bpk-temukan-22-temuan-di-paket-pl-sekda.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/01/mbm-ls3-jpkp-tribunuscoid-dan-petisico.html

https://www.tribunus.co.id/2019/08/mega-korupsi-di-banyuasin-dilatar.html?m=1

TERJADI LAGI DAN TERUS TERJADI, Pembangunan Jalan Poros Pulau Rimau Rp.19,92 M Sepanjang 5 KM Dinas PUTR APBD 2019 Sudah Retak dan Mengelupas https://www.tribunus.co.id/2019/10/terjadi-lagi-dan-terus-terjadi.html

https://www.tribunus.co.id/2019/10/proyek-genderuwo-di-perum-mega-asri.html

Korupsi Anggaran Publikasi 2018 Untuk Media Massa Pemkab Banyuasin Terbongkar https://www.tribunus.co.id/2019/10/korupsi-anggaran-publikasi-2018-untuk.html

“Dokumentasi media tribunus.co.id Biro Sumsel”



BPK Temukan 22 Temuan di Paket PL Sekda, dan Lebih Rp 1 Miliar Hasil Mark-Up Spek Mutu Beton di Dinas PUTR Banyuasin

BANYUASIN,TRIBUNUS.CO.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) kembali menemukan adanya potensi korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini, dugaan Mark-Up Spek Mutu Beton di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Banyuasin. Temuan ini terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) Tahun 2019.

Melansir buku IHPS II 2018 melalui keterangan tertulis secara resmi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (15/8/2019), diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin pada tahun anggaran 2018 lalu telah mengalokasikan untuk belanja modal sebesar : Rp 285.489.609.049.

Baca juga berita di bawa ini :

http://www.tribunus.co.id/2018/12/866-paket-pl-alternatif-kkn-add.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/01/kpk-selidiki-kasus-pengadaan-barang.html

Pemkab Banyuasin Pada Pengadaan barang jasa yang menggunakan metode Penunjukan Langsung (PL) tahun 2018 kemarin BPK melakukan pemeriksaan terkait ada 22 temuan pada paket PL di Sekda Kab, Banyuasin namun untuk meminta  lebih rinci Pemkab Banyuasin baik pun BPK enggan memberikan secara rinci.

Dan telah direalisasikan per 30 November 2018 senilai Rp 170.278.520.009,74 atau 59 persen dari anggaran yang diantaranya, direalisasikan untuk pembangunan pada peningkatan jalan dari Simpang Lubuk Lancang Menuju Kecamatan Pulau Rimau.

Baca juga berita di bawa ini :

https://www.tribunus.co.id/2019/01/mbm-ls3-jpkp-tribunuscoid-dan-petisico.html

https://www.tribunus.co.id/2019/05/diduga-sogok-oknum-auditor-inspektorat.html

Proyek pembangunan Infrastruktur tersebut dilaksanakan oleh PT NMB dengan nomor Kontrak ; 03/Kontrak/PPK-APBD/SP.LL/PUTR/2018

tertanggal 5 September 2018 dengan nilai anggaran sebesar Rp4.716.621.863,48.

Untuk Pembangunan Di Kecamatan Pulau Rimau Dinas PUTR, Pengganggaran di tahun 2018.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENINGKATAN JALAN DARI SIMPANG LUBUK LANCANG MENUJU KEC. PULAU RIMAU 5.000.000.000 TENDER APBD.

742    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Penghubung Primer I Desa Mukut Kec. Pulau Rimau 1.500.000.000 Tender APBD.


743    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Kelapa Dua menuju Desa Sumber Mukti Kec. Pulau Rimau 240.000.000    Tender    APBD.


744    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Box Culvert Desa Sumber Agung Kec. Pulau Rimau 400.000.000 Tender    APBD.


745    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Box Culvert Desa Sumber Agung Kec. Pulau Rimau 400.000.000 Tender APBD.


666    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengecoran Jalan Poros, Trans Pulau Rimau Jembatan Tanah Kering Ke PT. Agro Kec. Pulau Rimau 750.000.000    Pemilihan Langsung APBD.


667    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Desa Buana Mukti Kec. Pulau Rimau    300.000.000 Pemilihan Langsung APBD.

672    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Primer Satu Melalui Primer Satu Kec. Pulau Rimau. 750.000.000 Pemilihan Langsung APBD.

PUTR, Pengganggaran di tahun 2019.

Peningkatan Jalan dari simpang Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh menuju Kecamatan Pulau Rimau (Lanjutan) 77,09 M Pekerjaan Konstruksi Tender April 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Peningkatan Ruas Jalan LB. Lancang – TL Betung 19,92 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

FITRA Sumsel menyampaikan, bahwa sebagaimana kesepakatan tertuang dalam berita acara pada pengujian kualitas beton Nomor:02/BAKQuality/Belanja-Banyuasin/11/2018. tanggal 07 Desember 2018 antara BPK, PPK dan Rekanan disebutkan bahwa pengujian kuat tekan mewakili mutu beton atas keseluruhan pekerjaan pada perkerasan beton yang ada di dalam kontrak yaitu dengan luas 1.507,20 m³.

Namun dari laporan hasil uji tekan beton Laboratorium Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor : 10452/PL6.4.2/LP/2018, ternyata hasil pengujian pada lima sampel menunjukkan bahwa nilai kuat tekan beton rata-rata hanya sebesar 133,36 kg/cm² yang jauh dibawah standar sebagaimana tertuang dalam kesepakatan tersebut atau tidak mencapai kuat tekan beton yang telah ditetapkan dalam persyaratan yaitu K-250.

Baca juga di bagian ini :

http://www.tribunus.co.id/2019/01/umir-tonoh-sh-ketua-ls3-kabupaten.html?m=1

http://www.tribunus.co.id/2019/02/syamsuri-haj-menagih-janji-kapolri.html?m=1

“Hal ini tentu sangat merugikan keuangan negara serta masyarakat pada umumnya, karena jalan yang dibangun dipastikan akan cepat rusak karena adanya pengurangan pada mutu beton dari K-250 menjadi K-133,36/cm². Sementara pembiayaan tetap dengan harga pada Spek K-250,” terang Nunik Handayani selaku Koordinator FITRA Sumsel Kamis (15/8/2019) Kemarin.

Ia pun menilai permasalahan tersebut juga telah melanggar Perpres Nomor 4 Tahun 2015 terutama pada Pasal 6 huruf g dan Pasal 89 ayat 2 huruf a tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Baca juga :

http://www.tribunus.co.id/2019/01/mbm-pengungkapan-kasus-korupsi-yang.html?m=1

Karena itu, selaku Lembaga Pemantau Transparansi Anggaran Daerah, FITRA meminta pihak yang diduga telah melanggar kesepakatan kontrak kerja sama pengerjaan proyek tersebut untuk segera memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan kembali ke Kas Daerah.

“Kami juga meminta Inspektorat daerah serta Aparat Penegak Hukum untuk segera memeriksa dan memproses secara hukum pihak-pihak terkait yang telah mengakibatkan kerugian pada keuangan negara atas permasalahan ini,” tegasnya.


FRB, Demokan Kejari Banyuasin Tuntut Adanya Dugaan Mark-Up Pembangunan Jalan Kecamatan Pulau Rimau

Foto; massa FRB aksi di halaman depan kantor Kejaksaan Negeri Banyuasin Sumsel Senin(02/09/2019).

BANYUASIN,TRIBUNUS.CO.ID – Forum Rakyat Banyuasin (FRB) berunjuk rasa dalam satu hari di tiga titik masing-masing masing2 FBR aksi di depan Kantor Inspektorat dilanjutkan ke depan kantor DPRD terahir di halaman depan kantor Kejari Banyuasin, menuntut adanya dugaan Mark-Up dan KKN pembangunan jalan Kecamatan Pulau Rimau menuju Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin Sumsel, FRB mengadakan aksi di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin, Senin (02/09), Kemarin.

FRB menuntut atas selalu rakyat dijadikan tameng oleh pihak pemerintah namun pada hakikatnya pejabat pemerintah itu hanya untuk bisa mengambil atau meng korupsi dana proyek pembangunan tersebut, massa FRB meminta pihak Kejari Banyuasin mengusut tuntas dugaan Mark-Up Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada proyek pembangunan Jalan Simpang Lubuk Lancang menuju Kecamatan Pulau Rimau, tahun anggaran 2018, tersebut.

Seperti yang suda di temukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), BPK menyatakan adanya potensi korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini, dugaan Mark-Up Spek Mutu Beton di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Banyuasin. Temuan ini terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) Tahun 2019.

Melansir buku IHPS II 2018 melalui keterangan tertulis secara resmi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (15/8/2019), diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin pada tahun anggaran 2018 lalu telah mengalokasikan untuk belanja modal sebesar : Rp 285.489.609.049.

Dan telah direalisasikan per 30 November 2018 senilai Rp 170.278.520.009,74 atau 59 persen dari anggaran yang diantaranya, direalisasikan untuk pembangunan pada peningkatan jalan dari Simpang Lubuk Lancang Menuju Kecamatan Pulau Rimau seperti yang suda di beritakan beberapa waktu lalu dengan judul beritanya : BPK Temukan 22 Temuan di Paket PL Sekda, dan Lebih Rp 1 Miliar Hasil Mark-Up Spek Mutu Beton di Dinas PUTR Banyuasin.

Baca selengkapnya pada berita di bawa ini :

https://www.tribunus.co.id/2019/08/bpk-temukan-22-temuan-di-paket-pl-sekda.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/01/kpk-selidiki-kasus-pengadaan-barang.html

Adanya indikasi korupsi dalam kegiatan Pembangunan jalan simpang Desa Lubuk Lancang – Pulau Rimau tahun anggaran 2018. Maka kami meminta kepada Kejaksaan untuk segera memanggil pihak ketiga yaitu CV NMB.

“Selain pihak perusahaan juga Kejari harus memeriksa PPK dan Tim PHO, karena diduga sudah lalai dalam tugas sehingga menyebabkan kerugian negara,” tegas Dimas selaku Koordinator Aksi.

Sambung Indosapri selaku Koordinator Lapangan, juga menyebutkan, Dalam waktu 2 X 24 jam, akan membuat laporan tertulis ke pihak Kejari Banyuasin. “Selain laporan juga kami akan melengkapi data yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan Jalan Desa Lubuk Lancang – Pulau Rimau,” lugas dia.

Lebih jelas baca juga berita di bawa ini :

https://www.tribunus.co.id/2019/08/pekerjaan-proyek-infrastruktur-dan.html?m=1

Untuk di dua tahun belakangan ini saja Tahun 2018-2019, pemerinta Kabupaten Banyuasin sudah kucurkan dana pembangunan jalan Kecamatan Pulau Rimau sebesar Rp 103,5.M (Seratus Tiga,Lima Miliar) seandainya ini terealisasi dengan maksimal tentu sudah tidak ada lagi permasalahan jalan untuk di Kec Pulau Rimau.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Mochamad Jefri SH, melalui Kasi Intel, Kejari Habibi SH, menegaskan, akan segera menindaklanjuti laporan dari rekan-rekan FRB. ”Tentu kami juga berharap, agar rekan-rekan menyampaikan laporan disertai data pendukung, sehingga persoalan ini dapat dibuka secara terang benderang,” ujar dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika ditemukan adanya unsur pidana dan adanya kerugian negara, maka Kejari Banyuasin akan menindaklanjuti dengan profesional. “Akan segera kita panggil dan rekan-rekan juga harus melengkapi data, sehingga membantu kinerja Kejari Banyuasin dalam mengungkap persoalan ini,” ujar dia lantang di hadapan pendemo.

Pewarta : rn/ad

https://www.tribunus.co.id/2019/09/frb-demokan-kejari-banyuasin-tuntut.html


Foto : Peningkatan ruas jalan SP jalan lingkar – Pengumbuk Kecamatan Banyuasin lll Senilai Rp6,689.932.497,00


Lanjutan Peningkatan Jalan Dengan Tanah Pilihan Ruas Jalan Air Batu Banyu Urip di Desa Bangun Sari Kec. Tanjung Lago    1,00 M Pekerjaan Konstruksi Tender    May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Lanjutan Pembangunan Gedung Kejari Kab. Banyuasin 2,30 M Pekerjaan Konstruksi Tender April 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

Lanjutan Pengecoran Jalan Camat II Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa 2,50 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Rehab Jalan Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa    8,26 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Pengadaan SIRO/MOT 4,00 M Barang Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

Pembangunan D.I.R Upang Jaya Kec. Muara Telang 5,00 M    Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Peningkatan Jalan Sungai Dua Prajen Kecamatan Rambutan 13,58 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Peningkatan Ruas Jalan LB. Lancang – TL Betung 19,92 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Pengaspalan jalan Poros Desa Lubuk Karet, Taja Raya II dan Taja Mulya Kecamatan Betung 30,63 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Lanjutan Pengecoran Jalan Lubuk Saung Kec. Banyuasin III 1,18 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Peningkatan Ruas Jalan Muara Padang – Muara Sugihan Kec. Muara Padang    81,84 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Pengerasan Jalan Poros Kenten – SMPN 3 Tl Kelapa Kec. Talang Kelapa 1,20 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG. 

Pengadaan SIRO/MOT 4,00 M Barang Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

Pembangunan D.I.R Upang Jaya Kec. Muara Telang 5,00 M    Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Peningkatan Jalan Sungai Dua Prajen Kecamatan Rambutan 13,58 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Peningkatan Jalan dari simpang Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh menuju Kecamatan Pulau Rimau (Lanjutan) 77,09 M Pekerjaan Konstruksi Tender April 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

DPMD

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Rp 1,62 M Jasa Lainnya Pengadaan Langsung February 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,41 M Jasa Lainnya Pengadaan Langsung January 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

BPN KABUPATEN BANYUASIN 2019

Materi Teknis RDTR Kabupaten Banyuasin 1,79 M Jasa Konsultansi Seleksi May 2019 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Direktorat Jenderal Tata Ruang.   

Materi Teknis RDTR Kabupaten Musi Banyuasin 1,81 M    Jasa Konsultansi Seleksi May 2019 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Direktorat Jenderal Tata Ruang.

BPN Kabupaten Banyuasin Untuk Tahun 2018.

Tidak Terealisasi nya Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan TA 2018 Pagu Anggaran Rp: 2,53 M  Lelang Cepat January 2018 Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Kantor Pertanahan KABUPATEN BANYUASIN Desa Lebung, Lubuk Rengas, Kemang Bejalu, Pagar Bulan,Paldas, Rantau Bayur,Rantau Harapan, Semuntul, SriJaya, Sukarela, Sungai Naik, Tanjung Menang, Talang Kemangdan Tebing Abang, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Sumber : 

https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/penyedia/kldi/D483

Pewarta : rn


Pekerjaan Proyek Infrastruktur dan Struktur Pemkab Banyuasin Dikuasai Sendiri Oleh Pemegang Kekuasaan 

Poto istimewa kantor bupati kabupaten banyuasin provinsi Sumsel.

BANYUASIN,TRIBUNUS.CO.ID – Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk  mempercepat proses pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan Visi Banyuasin Bangkit yang dicanangkan oleh Bupati Banyuasin H. Askolani hampir di setiap kesempatan Banyuasin Banking selalu disuarakan untuk mewujudkan itu yang paling pokok adalah tersedianya Infrastruktur yang baik.

Salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi, dan bisa memastikan di sektor belanja infrastruktur dan struktur di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin Sumsel, bebas dan bersih dari tindak KKN karena dengan menernak binakkan oknum2 yang merupakan dulunya pelaku koruptor pemain lama itu sama hal Pemkab Banyuasin tidak komitmen.

Baca juga :

https://www.tribunus.co.id/2019/07/di-kabupaten-banyuasin-runtuhnya-hukum.html

https://www.tribunus.co.id/2019/01/mbm-pengungkapan-kasus-korupsi-yang.html?m=1

Mantan aktivis Sumsel yang sekarang ini baru mau coba-coba menjadi kontraktor sebut saja Hg ia mengatakan, dilihat dari masalah yang ada sudah jelas Banyuasin Bangkit yang selalu di kumandang kan itu hanya omong kosong saja dan pencitraan belakang karena bagi mereka ini suatu hal yang biasa saja, gelasnya, Palembang Senin 05/08/2019,Kemarin.

“Sambung Nya, karna kestabilan ekonomi secara makro sangat bergantung pada Infrastruktur (krusial) bagi usaha penanggulangan kemiskinan, khususnya di Kabupaten Banyuasin karena kestabilan ekonomi makro ini penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang merupakan determinan/faktor penentu bagi penanggulangan kemiskinan.

Baca juga :

https://www.tribunus.co.id/2019/08/laporan-kasus-kkn-dana-pira-apbd-dd.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/06/rapat-paripurna-dewan-minta-bupati.html

Seperti yang kita ketahui setiap penganggaran menggunakan uang negara harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku berasaskan Unsur kebermanfaatan atas kepentingan umum yang Berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia apa pun bentuk, nama, kettreria dan sumbernya. 

Entah itu dana dari APBN, APBD, Bantuan Dari Pihak pihak lain atau Dari Swadaya masyarakat. Namun tetap demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan bagi setiap warga negaranya terangnya.

Hg, dari dugaan KKN di Pemkab Banyuasin sekarang ini ketika digali lebih dalam lagi.? Wauu.. Wauuu parah sangat”. rupanya kabupaten banyuasin Sumsel yang begitu luas dan beraneka ragam suku dan budayanya ini dikendalikan hanya beberapa orang saja.

Poto Jalan Penghubung kota kecamatan pulau rimau rusak berat.

Terkait pekerjaan proyek pembangunan baik tender, penunjukan langsung dan macam-macamnya itu dari yang kecil sampai yang besar semua dikendalikan atau dengan kata lain dipegang oleh pemegang kekuasaan swakelola., mau dikerjakan, mau tidak itu suka-suka mereka hanya orang2 dia lah yang tahu dari ini saja sangat jelas terlihat, salah satu tanda-tandanya atas dugaan tadi sepele saja coba kita sama2 lihat pada setiap proyek pembangunan hampir semuanya tidak memasang papan nama proyek atau monitoring

Ini dapat dikatakan bukan lagi kejahatan Korupsi yang lebih tepatnya ini suatu Konspirasi terselubung berbingkai NKRI, Mereka hanya punya satu sudut pandang yang secara rasional itu memungkinkan menurut mereka sayang nya sistem kita ini yang memberi peluang yang sangat memungkinkan dan secara leluasa membangun rangkaian anak rantai mengikat satu sama lain di dalam lingkaran nya” ini sulit sekali ditembus terkecuali ada masyarakat yang kekuatannya besar ikut andil dalam membantu kita tegas mantan aktivis Sumsel.

Terkait masalah ini Pemkab Banyuasin dalam hal ini Bupati Banyuasin H. Askolani belum memberikan keterangan, di hubungi melalui media WhatsApp oleh awak media, Senin (05/08/19),Kemarin.

Poto pertemuan tertutup Ketua DPRD dengan Plt Sekda Banyuasin di hotel mewa di kota Palembang.

Saat ditanya bagaimana dengan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk  cegah  korupsi di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018 tentang APIP.

Baca juga :

https://www.tribunus.co.id/2019/05/diduga-sogok-oknum-auditor-inspektorat.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/01/yek-karim-potret-kemikinan-masyarakat.html?m=1

ini sebenarnya mereka (Inspektorat Kabupaten Banyuasin) yang paling bertanggung jawab terhadap masalah tersebut eh malah seakan2 kami yang membantu tugas dan tanggung jawab mereka bagaikan musuh baginya..?? lalu ada apa ini…!!!!

Di dalam pernyataan Inspektur Inspektorat banyuasin hasil audit mereka di tembuskan langsung pada Polres (Tipikor) dan Kejari (Pidsus) Banyuasin

Namun sampai sekarang masih belum ada penindakan secara hukum yang ada hanya kasak kusuk lobi-lobi yang mempunyai nilai kasus dana desa ada delapan desa yang sudah dilaporkan pada Inspektorat Banyuasin pekan kemarin.

Hg, Saya akui memang sangat luar biasa saya rasa tidak ada yang lebih enak lagi dari ini (modus yang di mainkan) ini lah yang di maksud di dalam istilah permainan kartu (ngocok netak bagi kartu sendiri yang lakukan).

Diduga penganggaran Untuk pekerjaan di pengadaan barang dan jasa dengan metode Penunjukan Langsung di Pemkab Banyuasin lebih kurang 950 Paket di tahun 2018 pengadaan tersebut tidak sesuai dengan asas penganggaran penggunaan uang pemerintah ia itu asas kebermanfaatan dan pembangunan yang berkeadilan serta program tata ruang daerah sama halnya pada tahun ini 2019.

Dari 950 Paket pengadaan barang jasa Pemkab Banyuasin 2018 dari anggaran dana Pira sebanyak 406 Paket dengan nilai dana Rp 73.500.000.000, total nilainya PL Kab Banyuasin 2018 lebih dari Rp 250.000.000.000, (Dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Simak Pengakuan Sekda Banyuasin Ir. H. Firmansyah, M.Sc, di bawa ini :

BAPPEDA Senilai Rp 1.000.000.000, Paket Pekerjaan  1 Paket klasifikasi pengadaan barang dan jasa Penunjukan Langsung (PL) ; PUTR Senilai  Rp 26.581.000.000, Paket pekerjaan 120 Paket PL ; PERKIMTAN Senilai Rp 38.889.000.000, Paket pekerjaan  248 Paket, KESRA Senilai Rp 530.000.000,  Paket pekerjaan 3 Paket; DISDIKPORA senilai  Rp 1.405.000.000, Paket pekerjaan  7 Paket; DISHUB Senilai Rp1.645.000.000, Paket pekerjaan 11 Paket; 

BPKAD Senilai Rp1.300.000.000, Paket pekerjaan 6 Paket; PERIKANAN senilai Rp 600.000.000, Paket pekerjaan 4 Paket; PERTANIAN Senilai Rp 800.000.000, Paket pekerjaan 1 Paket; DISKOPERINDAG Senilai Rp 200.000.000, Paket pekerjaan 1 Paket; KABAG UMUM Senilai Rp 200.000.000, Paket pekerjaan 1 Paket; KOMINFO Senilai Rp 50.000.000, Paket pekerjaan 1 Paket; dan PETERNAKAN Senilai Rp 300.000.000, Paket perkerjaan 2 Peket Total anggarannya RP 73.500.000.000, Paket pekerjaan  406 Paket dokumen daftar dana Pira dari 45 anggota DPRD Banyuasin.

Pewarta : rn

https://www.tribunus.co.id/2019/08/pekerjaan-proyek-infrastruktur-dan.html?m=1

http://www.tribunus.co.id/2018/06/aleh-aleh-piradprd-banyuasin-boyong.html


DOKUMEN PENGADUAN TERKAIT ANGGARAN TAHUN 2018 DI DINAS PU TR KAB, BANYUASIN SUMSEL

1.1. BANYUASIN 19 JANUARI 2019

Nomor   : 01/TBS-MBM/LS3-JPKP/2019

Perihal  : Kasus KKN Kabupaten Banyuasin Tahun 2018.

Lampiran  : Terlampir.

Kepada Yth :

  • Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,
  • Kapolri,
  • Kapolda Sumsel,
  • Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel,
  • Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin,
  • Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan
  • Ketua Ombudsman RI.

Suda Dikirim ke : Direktorat Pengaduan Masyarakat PO Box 575 Jakarta 10120. alamat Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950.

Dikirim Juga Ke Polda Sumsel, Kejaksaan Negeri Banyuasin, Kejaksaan Tinggi Sumsel, Kejaksaan Agung RI, BPK RI, dan Ombudsman RI.


1.4.DOKUMEN PENDUKUNG ATAS LAPORAN BERNOMOR LAPOR : 01/TBS-MBM/LS3-JPKP/2019

187 PAKET PEKERJAAN DAN PENGADAAN (PL)DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUASIN SUMSEL TAHUN 2018



1.8. Kesimpulan …
Dari penganggaran 866 paket LP Pemkab Banyuasin Sumsel, dan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Banyuasin Sumsel Tahun Anggaran 2018 Ada 187 Paket Pengadaan Barang Jasa Dengan Penunjukan Langsung yang sumber dana dari APBD dan APBN tahun anggaran 2018 Kabupaten Banyuasin Sumsel dapat diyakini melanggar hukum karena tidak mengacu pada 3 prinsip dasar pengadaan sesuai diatur di Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa maksimal Rp200.000.000, jika nilai pengadaan dan atau pekerjaan nilainya lebih dari Rp200.000.000, harus dilakukan melalui proses lelang tender di LPSE tidak di perboleh kan melalui penunjukan langsung atau pemilihan langsung melalui ULP, SIRUP.

Dari 866 paket yang melalui ULP, SIRUP tersebut maka harus ditinjau kembali atas penggunaan uang pemerintah yang terkesan dihambur-hamburkan dengan tujuan bagi bagi uang kenapa tidak menurut pantauan kami masyarakat Kabupaten Banyuasin melalui media tibunus.co.id hampir semua SKPD OPD sampai di tingkat pemerintah desa, Kepala Desa (ADD) ditemukan KKN merujuk ke KKN Fiktif yang menghabiskan anggaran Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan lebih dari 400 M. belum lagi ditambah ADD (APBD/APBN)  APH harus memproses secara hukum.


Dengan metode PL walaupun nilai objek pekerjaan tersebut rp 200 juta Up namun yang terjadi dan menjadi temuan di lapangan pekerjaan tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan anggarannya Beberapa modus yang dimainkan untuk mengelabui para sosial kontrol dan masyarakat, satu pekerjaan dua anggaran dari satu SKPD dan ada juga dari dua SKPD yang berbeda dan dari satu sumber dana (APBD,APBN) ada juga dari dua sumber dana iaitu APBD juga APBN Banyak juga ditemukan satu Pekerjaan dua penganggaran dari APBD juga dari ADD (Anggaran Dana Desa) ketika kita evaluasi dengan cara paket pekerjaan yang nilai pekerjaannya di atas Rp 200 juta bisa dijadikan PL kemungkinan besar satu pekerjaan dua penganggaran dengan cara dari dua metode LPSE juga ULP, SIRUP (lelang tender juga PL) Masala, Kasus tersebut gamplang terungkap ketika tim audit BPK bekerja dengan profesional.


1.12. Persyaratan PL …
salah satu yang tidak dilakukan oleh penganggaran melalui Pengadaan Langsung maupun Penunjukan langsung oleh OPD di Pemkab Banyuasin Sumsel tahun anggaran 2018 ini adalah tidak melakukan survey harga pasar/toko setempat yang memproduksi barang yang sejenis (pengadaan barang) Data tersebut merupakan salah satu data selain HPS dan harga dari rekanan pemenang keg PL itu Hal ini sangat diyakini PPK/PPTK tidak melakukan itu data yang dimiliki PPK/PPTK penganggaran untuk PL 2018 tidak Valid dan Penganggaran Paket PL yang sumber dana dari APBN/APBD Kabupaten Banyuasin tahun 2018 tersebut tidak memenuhi dari 3 prinsip utama pengadaan barang/jasa yang harus ditaati yaitu :
1. Legal aspek, 2. Tidak fiktif, dan 3. Azas manfaat.


499    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBUATAN DRAINASE DESA PALDAS KEC. RANTAU BAYUR 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


500    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PRESERVASI JALAN POROS JALAN CAMAT II KELURAHAN SUKAJADI KEC. TALANG KELAPA    200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.

501 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PRESERVASI LANTAI JEMBATAN BESI DESA TELANG LUBUK KEC. SUMBER MARGA TELANG 180.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


502 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN DRAINASE DUSUN 3 DESA TIRTA KENCANA KEC. MAKARTI JAYA 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


503 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN POROS TALANG JAYA DESA TAJA RAYA 1 KEC. BETUNG 100.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


504 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMELIHARAAN SUNGAI SUKAJADI KECAMATAN TALANG KELAPA 100.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


505 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN BOX CULVERT JALAN TL ANDONG MENUJU DESA SUNGAI DUA KEC. RAMBUTAN 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


506 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMELIHARAAN SUNGAI KEDONDONG RAYE KECAMATAN BANYUASIN III 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


507 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN DRAINASE DAN GORONG GORONG JALAN KERAMAT RAYA JALAN TALANG KERAMAT KEL. KENTEN LAUT KEC. TALANG KELAPA 195.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


508 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMELIHARAAN SUNGAI RIOSELI KECAMATAN BANYUASIN III 140.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


509 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMELIHARAAN SUNGAI LALANG SEMBAWA KEECAMATAN SEMBAWA 100.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


510 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMELIHARAAN SALURAN PENGAIRAN DI DESA MUARA BARU KECAMATAN MAKARTI JAYA 75.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


511 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMELIHARAAN SALURAN PENGAIRAN DI DESA TELANG SARI KECAMATAN TANJUNG LAGO 75.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


512 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMELIHARAAN SALURAN PENGAIRAN DI DESA SUKADAMAI KECAMATAN TANJUNG LAGO 75.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


513 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMELIHARAAN SALURAN PENGAIRAN DI DESA KARANG SARI KECAMATAN BANYUASIN II 75.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


514 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMELIHARAAN SALURAN PENGAIRAN DI DESA MEKAR SARI KECAMATAN BANYUASIN II 75.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


515 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN TALANG SOLEH DAN TALANG SURO KEC. BANYUASIN I 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


516 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG BELANJA PENYEDIAAN FASILITAS SEKRETARIAT KOMIR (KEGIATAN IPDMIP) 67.800.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


517 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN PARIT 2 DESA SRI TIGA KEC. SUMBER MARGA TELANG 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


518 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN PNPM DESA SRI TIGA KEC. SUMBER MARGA TELANG 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


519 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG LANJUTAN PENGERUKAN ALUR SUNGAI JAWA DESA TANJUNG PASIR, KEC. RANTAU BAYUR 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


520 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG NORMALISASI SALURAN TERSIER DAN SEKUNDER DALAM KEC. AIR KUMBANG 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


521 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENIMBUNAN BADAN JALAN DENGAN TANAH SETEMPAT DUSUN V DESA SUMBER JAYA, KEC. SUMBER MARGA TELANG 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


522 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN DUSUN II, DESA MARGA RAHAYU KEC. SUMBER MARGA TELANG 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


523 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGAWASAN KEGIATAN DIR SEMUNTUL 50.000.000    PENGADAAN LANGSUNG APBD


524 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN DUSUN V DESA BANGUN SARI KEC. TANJUNG LAGO 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


525 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN MENUJU MASJID ANNAWAWI DUSUN III DESA SUKADAMAI KEC. TANJUNG LAGO 100.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


526 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN DESA SUMBER MEKAR MUKTI, KEC. TANJUNG LAGO 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


527 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN DALAM DESA SUMBER MEKAR MUKTI, KEC. TANJUNG LAGO 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


528 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENIMBUNAN JALAN DENGAN TANAH PILIHAN DESA BUANA MUKTI KEC. PULAU RIMAU 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


529 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGAWASAN KEGIATAN DIR UPANG CEMARA 50.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


530    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENIMBUNAN JALAN USAHA TANI DENGAN TANAH PILIHAN/ TANAH MERAH DESA BANGUN SARI KEC. PULAU RIMAU 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


531 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENIMBUNAN JALAN USAHA TANI DESA TIRTA KENCANA KEC. PULAU RIMAU 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


532    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGAWASAN KEGIATAN DIR SRIMENANTI 50.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


533    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JALAN HAJI SAKRI DESA TELUK BETUNG KEC. PULAU RIMAU 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


534    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGAWASAN KEGIATAN DIR SEJAGUNG 50.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


535    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGAWASAN KEGIATAN DIR MUARA TELANG 50.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


536    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGAWASAN KEGIATAN DIR MUARA TELANG MARGA 50.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


537    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN DESA MAJATRA KECAMATAN PULAU RIMAU 190.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


538    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN CAMAT II MENUJU RUMAH USD MUSLIM KEC. TALANG KELAPA 200.000.000    PENGADAAN LANGSUNG  APBD.


539    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN PINTU AIR DESA SEBALIK KEC. TANJUNG LAGO 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


540    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN GOTONG ROYONG DESA KENTEN LAUT KEC. TALANG KELAPA 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


541    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN DESA KENTEN KEC. TALANG KELAPA. 200.000.000  PENGADAAN LANGSUNG APBD.


542    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN KELURAHAN SUKAMORO, KEC. TALANG KELAPA 100.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


543    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JALAN PENGHUBUNG ANTAR DESA DESA PALDAS KEC. RANTAU BAYUR    200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


544    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG REHABILITASI SALURAN SEKUNDER JALUR 15, 17, 19, 21 DESA RUKUN MAKMUR KEC. PULAU RIMAU 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


545    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG REHABILITASI SALURAN SEKUNDER JALUR 23, 25, 27, 28 DESA RUKUN MAKMUR KEC. PULAU RIMAU 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


546    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG LANJUTAN PEMASANGAN TEMBOK PENAHAN TANAH + PENIMBUNAN DESA LEBUNG DUSUN LIMA 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


547    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN DALAM DESA SEJAGUNG, KEC. RANTAU BAYUR 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


548    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN BADAN JALAN DESA SUNGAI NAIK KE DESA TALANG KEMANG, KEC. RANTAU BAYUR    200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


549    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN DALAM DESA SUKARELA KEC. RANTAU BAYUR    200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


550    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN DESA SEJAGUNG KEC. RANTAU BAYUR 100.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


551    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN SRIJAYA DUSUN KE IV KE DUSUN V DESA SRIJAYA KEC. RANTAU BAYUR    185.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


552    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN PENGHUBUNG DESA RANTAU BAYUR KE DESA TEBING ABANG KEC. RANTAU BAYUR 185.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


553    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JALAN DESA TEBING ABANG KEC. RANTAU BAYUR 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


554    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JALAN DESA PAGAR BULAN, KEC. RANTAU BAYUR    200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


555    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBUATAN TEMBOK PENAHAN TANAH DESA LEBUNG KEC. RANTAU BAYUR 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


556    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN TANGGUL DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN NURUL INSAN DESA UJUNG TANJUNG KEC. RANTAU BAYUR 100.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


557    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JALAN COR UPANG CERIA KEC. MUARA TELANG 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


558    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JALAN COR DESA KARANG BARU KEC. MUARA TELANG 150.000.000    PENGADAAN LANGSUNG APBD.


559    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JALAN COR DESA SRI TIGA KEC. MUARA TELANG 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


560    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PENGECORAN JALAN TELOK PAYO KEC. MUARA TELANG 175.000.000 PENGADAAN  LANGSUNG APBD.


561    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PENGECORAN JALAN DESA MUARA SUNGSANG KEC. MUARA TELANG 175.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


562    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PENIMBUNAN BADAN JALAN DENGAN TANAH SETEMPAT DUSUN IV, DESA SUMBER MULYA KEC. MUARA TELANG 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


563    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    LANJUTAN PEMBUATAN BADAN JALAN DESA DESA SUMBER MULYA KE DESA UPANG CEMARA KEC. MUARA TELANG 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


564    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PENIMBUNAN BADAN JALAN DESA TELANG MAKMUR KEC. MUARA TELANG 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


565    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PENIMBUNAN JALAN DESA TELANG MAKMUR MENUJU DESA MUKTI JAYA KEC. MUARA TELANG 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


566    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA MEKAR SARI KEC. TANJUNG LAGO. 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


567    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PENGECORAN JALAN DESA TELANG JAYA KE ARAH SMAN TELANG JAYA KEC. MUARA TELANG 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


568    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PENGERASAN JALAN PENGHUBUNG ANTAR DESA, DESA BERINGIN AGUNG KEC. MUARA SUGIHAN 120.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


569    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PENGERASAN JALAN PENGHUBUNG ANTAR DESA, DESA JALUR MULYO KEC. MUARA SUGIHAN 120.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


570    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN JEMBATAN USAHA TANI DESA SUMBER MEKAR MUKTI KEC. TANJUNG LAGO 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


571    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PENGERASAN JALAN PENGHUBUNG ANTAR DESA, DESA TIRTO HARJO KEC. MUARA SUGIHAN 120.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


572    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PENGECORAN JEMBATAN DUSUN V DESA BANGUN SARI, KEC. TANJUNG LAGO 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


573    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PENIMBUNAN JALAN MENGGUNAKAN TANAH SETEMPAT DESA TIRTA JAYA KEC. MUARA PADANG 190.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


574    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PENGECORAN JEMBATAN PERBATASAN DESA MULIA SARI, KEC. TANJUNG LAGO. 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


575    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PENGERASAN JALAN LORONG WARGA AREAL PERKEBUNAN JALAN BLOK 7 DESA SIDO MULYO DUSUN 02 KEC. AIR KUMBANG 190.000.000    PENGADAAN LANGSUNG APBD.


576    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PENGECORAN JEMBATAN PERBATASAN RT 13 DAN RT 14 DESA MULIASARI KEC. TANJUNG LAGO. 150.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


577    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PENIMBUNAN DENGAN TANAH SETEMPAT DESA SALEK AGUNG KE DESA SALEK MAKMUR, KEC. AIR SALEK 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


578    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PENGECORAN JEMBATAN DUSUN II DESA SUKADAMAI KEC. TANJUNG LAGO. 150.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


579    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PENIMBUNAN DENGAN TANAH SETEMPAT DESA SALEK MAKMUR KE DESA SALEK AGUNG, KEC. AIR SALEK    200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


580    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PENGERASAN JALAN DENGAN KORAL DESA ENGGAL REJO, KEC. AIR SALEK 150.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


581    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PENGERASAN JALAN DENGAN KORAL DESA SALEK AGUNG KE DESA SALEK MUKTI, KEC. AIR SALEK    150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


582    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PENIMBUNAN JALAN DENGAN TANAH SETEMPAT DESA SALEH MUKTI KEC. AIR SALEH 195.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


583    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN JALAN PENGHUBUNG DUSUN DESA RIMAU SUNGSANG, KECAMATAN BANYUASIN II 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


584    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN BADAN JALAN DESA RIMAU SUNGSANG, KECAMATAN BANYUASIN II 200.000.000    PENGADAAN LANGSUNG APBD.


585    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PENGECORAN JALAN POROS MENUJU SELPA DESA MENTEN KEC. RAMBUTAN 200.000.000    PENGADAAN LANGSUNG APBD.


586    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN JALAN KELURAHAN MAKARTI JAYA, KEC. MAKARTI JAYA 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


587    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN JERAMBAH SUAK BAKUNG DESA SUNGAI DUA KEC. RAMBUTAN 190.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


588    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN JEMBATAN DUSUN 3 DESA INDRAPURA, KEC. MUARA SUGIHAN. 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


589    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN JEMBATAN DUSUN 4 DESA SUGI WARAS, KEC. MUARA SUGIHAN 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


590    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN JEMBATAN DUSUN 2, DESA SUGI WARAS, KEC. MUARA SUGIHAN 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


591    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN JEMBATAN PARIT 4 KEC. MAKARTI JAYA 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


592    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN JEMBATAN PARIT 8 DESA UPANG MULYA KEC. MAKARTI JAYA 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


593    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA SIDOHARJO KEC. AIR SALEK 186.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


594    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA SALEK MULYA, KEC. AIR SALEK 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD


595 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA SALEK MULYA KEC. AIR SALEK 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


596 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DESA MARGO SUGIHAN KEC. MUARA PADANG 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


597 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DESA REJOSARI KEC. MUARA SUGIHAN 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


598 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN SDU DESA TELANG MAKMUR KEC. MUARA TELANG 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


599 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA TELANG MAKMUR DUSUN I KEC. MUARA TELANG 125.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


600 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA TELANG JAYA DUSUN IV RT 10 KEC. MUARA TELANG 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG.

601 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA TELANG KARYA DUSUN IV KEC. MUARA TELANG 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


602 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA TELANG KARYA DUSUN III KEC. MUARA TELANG 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


603    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA PANCA MUKTI DUSUN IV RT 19 KEC. MUARA TELANG. 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


604    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA SUMBER HIDUP DUSUN II KEC. MUARA TELANG. 125.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


605    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA MUKTI JAYA RW 04 KEC. MUARA TELANG 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


606    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN JEMBATAN TELANG KARYA KEC. MUARA TELANG 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


607    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN JEMBATAN MUKTI JAYA KEC. MUARA TELANG. 100.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


608    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN JEMBATAN TELANG MAKMUR KEC. MUARA TELANG. 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


609    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN JEMBATAN PANCA MUKTI KEC. MUARA TELANG. 100.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


610    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN JEMBATAN TELANG JAYA KEC. MUARA TELANG. 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


611    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA PENUGUAN, PULAU RIMAU. 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


612    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA SUKATANI RT 01 DUSUN I KEC. TANJUNG LAGO 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


613    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN JEMBATAN COR SDU RT 02 DESA BANYU URIP KEC. TANJUNG LAGO 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


614    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN JEMBATAN COR SDU RT 10 RW 05 DUSUN III DESA BANYU URIP KEC. TANJUNG LAGO    150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


615    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PENGECORAN JEMBATAN DESA PURWOSARI KEC. TANJUNG LAGO 200.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


616    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PENGECORAN JEMBATAN DUSUN II RT 15 DESA TELANGSARI KEC. TANJUNG LAGO 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


617    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PENGECORAN JEMBATAN DUSUN DESA TELANGSARI KEC. TANJUNG LAGO 150.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


618 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN DUSUN I KE DUSUN II DESA TANJUNG TIGA KEC. RANTAU BAYUR 185.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


619 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR 83.503.625 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


620 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGADAAN ALAT UKUR UNIVERSAL 55.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD


621 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGADAAN ALAT KANTOR LAINNYA 44.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


622 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGADAAN MEUBELAIR 155.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


623 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGADAAN ALAT PENDINGIN 40.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


624 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGADAAN PERSONAL KOMPUTER 92.000.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.


625    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PENGADAAN PERALATAN MINI KOMPUTER 24.500.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.

661    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN JEMBATAN SP2 DESA SIDO MAKMUR KEC. AIR KUMBANG 1.250.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG    APBD.


662    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    LANJUTAN PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON DESA TANAH PILIH KEC. BANYUASIN II 465.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


663    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN D.I.R SEMUNTUL 1.709.669.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


664    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PENGECORAN JALAN TAMAN BARU KELURAHAN SETERIO KECAMATAN BANYUASIN III 250.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


665    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PRESERVASI JEMBATAN PENGHUBUNG KE DESA LIMBANG MULYA KEC. SEMBAWA 1.500.000.000    PEMILIHAN LANGSUNG    APBD.


666    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN POROS, TRANS PULAU RIMAU JEMBATAN TANAH KERING KE PT. AGRO KEC. PULAU RIMAU 750.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG    APBD.


667 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA BUANA MUKTI KEC. PULAU RIMAU 300.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


668 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN TALANG DABUK DESA SUNGAI RENGIT KEC. TALANG KELAPA 600.000.000    PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


669 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN BOX CULVERT PERUMAHAN TIGA PUTRI KEL. TANAH MAS KEC. TALANG KELAPA 400.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


670 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENINGKATAN JALAN WALI SONGO DESA BUKIT KEC. BETUNG 750.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


671 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBUATAN PARIT JALAN POROS TALANG JAYA DESA TAJA MULYA KEC. BETUNG 400.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


672 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN PRIMER SATU MELALUI PRIMER SATU KEC. PULAU RIMAU.    750.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


673 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN DESA BARU KECAMATAN RAMBUTAN 800.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


674 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG LANJUTAN PENGERASAN JALAN DESA KELUANG KEC. TUNGKAL ILIR. 500.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


675 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN POROS DARI DESA TELUK TENGGULANG MENUJU DESA SUKAJAYA, PANCA MULYA DAN SUKA KARYA KEC. TUNGKAL ILIR 2.500.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


676 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN POROS DESA MUKTI JAYA KEC. MUARA TELANG 500.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG    APBD.


677 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA MEKAR SARI DUSUN 2 RT 09 KEC. MUARA TELANG 250.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


678 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN SPD DESA TELANG JAYA KEC. MUARA TELANG 250.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


679 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN MENUJU KANTOR CAMAT DESA MUARA TELANG KEC. SUMBER MARGA TELANG. 600.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


680 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN D.I.R MUARA TELANG 3.407.449.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


681 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN D.I.R MUARA TELANG MARGA  4.867.771.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


682 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN D.I.R UPANG CEMARA 5.424.223.000 LELANG UMUM APBD.


683 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON DESA PURWOSARI KEC. MAKARTI JAYA 1.250.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


684 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGASPALAN HOT MIX JALAN UTAMA KOMP. AZHAR PERMAI KEL. KENTEN KEC. TALANG KELAPA 500.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


685 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PRESERVASI JALAN JALAN AHMAD YANI KEL. AIR BATU 750.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


686 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PERKERASAN JALAN POROS DESA LEBUNG KEC. RANTAU BAYUR 650.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


687 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN D.I.R SEJAGUNG 6.261.400.000 LELANG UMUM APBD.


688 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN D.I.R SRIMENANTI 2.320.146.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


689 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG REHABILITASI SALURAN SEKUNDER DESA SUKA DAMAI KEC. TANJUNG LAGO 400.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


690 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN USAHA TANI DUSUN IV DESA SUMBER MEKAR MUKTI KEC. TANJUNG LAGO    400.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


691 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN DESA DAYA KESUMA – TIRTA MULYA KEC. MUARA SUGIHAN 300.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


692 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENINGKATAN JALAN SUNGAI RENGIT KUALA PUNTIAN KECAMATAN TANJUNG LAGO 19.479.000.000 LELANG UMUM APBD.

695 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUAN TURAP JALAN SABAR JAYA MARIANA KEC. BANYUASIN I 3.100.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.


696 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA SUMBER MEKAR MUKTI KECAMATAN TANJUNG LAGO 1.250.000.000 PEMILIHAN LANGSUNG APBD.

734 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN LORONG KERAMAT RAYA RT. 20 RW. 04 PERUM JAYA BERSAMA JALAN TALANG KERAMAT KEL. KENTEN LAUT KEC. TALANG KELAPA 250.000.000 TENDER APBD.


735 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DESA NUSA MAKMUR SEBOKOR KEC. AIR KUMBANG 1.250.000.000 TENDER APBD.


736 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DALAM KECAMATAN MUARA PADANG 250.000.000 TENDER APBD


737 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JALAN DESA SRI AGUNG KEC. BANYUASIN II 500.000.000 TENDER APBD.


738 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON DESA SUNGSANG IV KEC. BANYUASIN II 250.000.000 TENDER APBD.


739 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON DESA SUNGSANG II KEC BANYUASIN II 250.000.000 TENDER APBD.


740 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN KEL. PANGKALAN BALAI DS TALANG KEBANG, KEC. BANYUASIN III 450.000.000 TENDER APBD.


741 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PRESERVASI JALAN LINGKAR MULIA AGUNG – SETERIO KEC. BANYUASIN III 4.000.000.000 TENDER APBD.


742 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG PRIMER I DESA MUKUT KEC. PULAU RIMAU 1.500.000.000 TENDER APBD


743 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DESA KELAPA DUA MENUJU DESA SUMBER MUKTI KEC. PULAU RIMAU 240.000.000 TENDER APBD.


744 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN BOX CULVERT DESA SUMBER AGUNG KEC. PULAU RIMAU 400.000.000 TENDER APBD.


745 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN BOX CULVERT DESA SUMBER AGUNG KEC. PULAU RIMAU 400.000.000 TENDER APBD.


746 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN MARGA MULYO DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN RAMBUTAN 300.000.000 TENDER APBD.


747 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG LANJUTAN PENGECORAN JALAN MERITAI DESA SUNGAI PINANG KEC. RAMBUTAN 800.000.000 TENDER APBD.


748 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN SIMPANG RAMBUTAN MENDAL MENDIL KEC. RAMBUTAN 2.500.000.000 TENDER APBD.


749 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG LANJUTAN COR BETON JALAN GELEBAK DALAM KEC. RAMBUTAN    500.000.000 TENDER APBD.


750 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGECORAN JALAN DALAM DESA LEBUNG KEC. RANTAU BAYUR 700.000.000 TENDER APBD.


751 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PERKERASAN JALAN POROS DESA LEBUNG KEC. RANTAU BAYUR 700.000.000 TENDER APBD.


752 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENINGKATAN JALAN DARI SIMPANG LUBUK LANCANG MENUJU KEC. PULAU RIMAU 5.000.000.000 TENDER APBD.


753 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PRESERVASI JALAN TEGAL BINANGUN MENUJU PUSKESMAS JAKABARING KEC RAMBUTAN 2.500.000.000 TENDER APBD.


754 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENGERASAN JALAN SEBOKOR – MUARA PADANG KEC. MUARA PADANG 5.000.000.000 TENDER APBD.


755 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PEMBANGUNAN JEMBATAN USAHA TANI DESA SUKA DAMAI KEC. TANJUNG LAGO. 300.000.000 TENDER APBD


756    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA SRI MULYO KEC. AIR SALEH    1.250.000.000 TENDER APBD.


757    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    NORMALISASI SUNGAI MAINAN DESA SUNGAI RENGIT MURNI KECAMATAN TALANG KELAPA    350.000.000 TENDER APBD.

767    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    REVISI RENCANA TATA RUANG 307.500.000 PENGADAAN LANGSUNG APBD.

KETERANGAN :

SEKRETARIAT DAERAH PAKET : 23 PL

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PAKER : 24 PL.

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PAKET : 11 PL

DINAS PERIKANAN PAKET : 8 PL

DINAS KESEHATAN PAKET : 80 PL.

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PAKET : 303 PL.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PAKET : 187 PL.

PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN 

TA 2018   

PAGU ANGGARAN : 2,53 M

JASA LAINNYA    LELANG CEPAT    JANUARY 2018 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN   

DESA LEBUNG, LUBUK RENGAS, KEMANG BEJALU, PAGAR BULAN, PALDAS, RANTAU BAYUR, RANTAU HARAPAN, SEMUNTUL, SRI JAYA, SUKARELA, SUNGAI NAIK, TANJUNG MENANG, TALANG KEMANG DAN TEBING ABANG, KECAMATAN RANTAU BAYUR, KABUPATEN BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN.

DI KABUPATEN BANYUASIN SUMSEL TIDAK MENDAPAT PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SEPERTI YANG BERBUNYI DI DALAM : PANCASILA, DAN UUD,45.


Rehab Jalan Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa 8,26 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Pengadaan SIRO/MOT 4,00 M Barang Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pembangunan D.I.R Upang Jaya Kec. Muara Telang 5,00 M    Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Peningkatan Jalan Sungai Dua Prajen Kecamatan Rambutan 13,58 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Peningkatan Ruas Jalan LB. Lancang – TL Betung 19,92 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Pengaspalan jalan Poros Desa Lubuk Karet, Taja Raya II dan Taja Mulya Kecamatan Betung 30,63 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Lanjutan Pengecoran Jalan Lubuk Saung Kec. Banyuasin III. 1,18 M Pekerjaan Konstruksi Tender    May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Peningkatan Ruas Jalan Muara Padang – Muara Sugihan Kec. Muara Padang 81,84.M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.   

Pengerasan Jalan Poros Kenten – SMPN 3 Tl Kelapa Kec. Talang Kelapa 1,20 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG. 

Pengadaan SIRO/MOT 4,00 M Barang Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

Pembangunan D.I.R Upang Jaya Kec. Muara Telang 5,00 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Peningkatan Jalan Sungai Dua Prajen Kecamatan Rambutan 13,58 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Peningkatan Jalan dari simpang Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh menuju Kecamatan Pulau Rimau (Lanjutan) 77,09.M Pekerjaan Konstruksi Tender April 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

ANGGARAN TAHUN 2018 KABUPATEN BANYUASIN SUMSEL

PDAM TB
28    DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengembangan Jaringan SPAM Air Kumbang Desa Rimba Jaya Kec. Air Kumbang 1.503.850.000 Pemilihan Langsung APBD.
29    DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Penambahan Pipa Distribusi Pipa Sukajadi Kec. Talang Kelapa    6.943.550.000    Lelang Umum APBD.
30    DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengembangan IKK Muara Padang Desa Sumber Makmur Kec. Muara Padang 1.706.200.000 Pemilihan Langsung APBD.
31    DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Penyusunan DED Pipa Distribusi Air Kumbang Kec. Air Kumbang 45.974.600 Pengadaan Langsung APBD.

659    DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengembangan SPAM IKK Muara Sugihan Desa Tirto Harjo Kec. Muara Sugihan 3.325.000.000 Pemilihan Langsung APBD.

Kecamatan Pulau Rimau

742    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pembangunan Jembatan Penghubung Primer I Desa Mukut Kec. Pulau Rimau    1.500.000.000    Tender    APBD
743    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Kelapa Dua menuju Desa Sumber Mukti Kec. Pulau Rimau 240.000.000 Tender    APBD.
744    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pembangunan Box Culvert Desa Sumber Agung Kec. Pulau Rimau 400.000.000 Tender APBD.
745    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pembangunan Box Culvert Desa Sumber Agung Kec. Pulau Rimau 400.000.000 Tender APBD.
752    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Peningkatan Jalan dari Simpang Lubuk Lancang menuju Kec. Pulau Rimau 5.000.000.000 Tender APBD.

666    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pengecoran Jalan Poros, Trans Pulau Rimau Jembatan Tanah Kering Ke PT. Agro Kec. Pulau Rimau 750.000.000 Pemilihan Langsung APBD.
667    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pembangunan Jembatan Desa Buana Mukti Kec. Pulau Rimau 300.000.000 Pemilihan Langsung APBD.

672    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pembangunan Jembatan Primer Satu Melalui Primer Satu Kec. Pulau Rimau. 750.000.000 Pemilihan Langsung APBD

Peningkatan Perumahan

707    DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Pembangunan Pasar Rakyat Pangkalan Balai Baru 6.000.000.000 Lelang Umum APBN.

694    DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK Perumahan) 4.845.000.000    Lelang Sederhana APBD.

D.I.R

663    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pembangunan D.I.R Semuntul 1.709.669.000 Pemilihan Langsung APBD.

680    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pembangunan D.I.R Muara Telang 3.407.449.000    Pemilihan Langsung APBD.
681    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pembangunan D.I.R Muara Telang Marga 4.867.771.000    Pemilihan Langsung APBD.
682    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pembangunan D.I.R Upang Cemara 5.424.223.000    Lelang Umum    APBD.
683    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pembangunan Jembatan Beton Desa Purwosari Kec. Makarti Jaya 1.250.000.000 Pemilihan Langsung    APBD.
687    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pembangunan D.I.R Sejagung 6.261.400.000    Lelang Umum APBD.


688    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pembangunan D.I.R Srimenanti 2.320.146.000    Pemilihan Langsung APBD.

Pembangunan Jembatan dan Jalan

661    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pembangunan Jembatan SP2 Desa Sido Makmur Kec. Air Kumbang 1.250.000.000 Pemilihan Langsung APBD.


662    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Lanjutan Pembangunan Jerambah Beton Desa Tanah Pilih Kec. Banyuasin II 465.000.000    Pemilihan Langsung APBD.


664    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pengecoran Jalan Taman Baru Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III 250.000.000 Pemilihan Langsung APBD.


665    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Preservasi Jembatan penghubung ke Desa Limbang Mulya Kec. Sembawa    1.500.000.000    Pemilihan Langsung    APBD.


668    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pengerasan Jalan Talang Dabuk Desa Sungai Rengit Kec. Talang Kelapa 600.000.000    Pemilihan Langsung    APBD.


669    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pembangunan Box Culvert Perumahan Tiga Putri Kel. Tanah mas Kec. Talang Kelapa    400.000.000    Pemilihan Langsung    APBD.


670    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Peningkatan Jalan Wali Songo Desa Bukit Kec. Betung    750.000.000 Pemilihan Langsung APBD.


671    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pembuatan Parit Jalan Poros Talang Jaya Desa Taja Mulya Kec. Betung 400.000.000    Pemilihan Langsung APBD.

673    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pengecoran Jalan Desa Baru Kecamatan Rambutan    800.000.000 Pemilihan Langsung APBD.


674    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Lanjutan Pengerasan Jalan Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir. 500.000.000 Pemilihan Langsung APBD.


675    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pengerasan jalan poros dari Desa Teluk Tenggulang menuju Desa Sukajaya, Panca Mulya dan Suka Karya Kec. Tungkal Ilir 2.500.000.000 Pemilihan Langsung APBD.


676    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pengerasan Jalan Poros Desa Mukti Jaya Kec. Muara Telang 500.000.000 Pemilihan Langsung APBD.


677    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pembangunan Jembatan Desa Mekar Sari Dusun 2 RT 09 Kec. Muara Telang 250.000.000    Pemilihan Langsung APBD.


678    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan SPD Desa Telang Jaya Kec. Muara Telang 250.000.000 Pemilihan Langsung APBD.


679    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pengerasan Jalan menuju Kantor Camat Desa Muara Telang Kec. Sumber Marga Telang.    600.000.000    Pemilihan Langsung APBD.

689    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Rehabilitasi Saluran Sekunder Desa Suka Damai Kec. Tanjung Lago 400.000.000    Pemilihan Langsung APBD.


690    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengerasan Jalan Usaha Tani Dusun IV Desa Sumber Mekar Mukti Kec. Tanjung Lago    400.000.000 Pemilihan Langsung APBD.


691    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengerasan Jalan Desa Daya Kesuma – Tirta Mulya Kec. Muara Sugihan 300.000.000 Pemilihan Langsung APBD.


692    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Peningkatan Jalan Sungai Rengit Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago 19.479.000.000    Lelang Umum APBD.


693    DINAS KESEHATAN    Pengadaan IPAL Puskesmas 3.141.000.000    Lelang Cepat APBD.


695    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembanguan Turap Jalan Sabar Jaya Mariana Kec. Banyuasin I 3.100.000.000 Pemilihan Langsung APBD.


696    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Desa Sumber Mekar Mukti Kecamatan Tanjung Lago 1.250.000.000    Pemilihan Langsung APBD.


697    DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pembangunan Gedung SD 500.000.000 Tender Lainnya.


698    DINAS PERHUBUNGAN Pembangunan Dermaga Desa Sritiga Kecamatan Sumber Marga Telang 800.000.000 Pemilihan Langsung APBD.


699    DINAS KESEHATAN    Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum 1.020.500.000 Lelang Sederhana APBD,

741    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Preservasi Jalan Lingkar Mulia Agung – Seterio Kec. Banyuasin III 4.000.000.000 Tender    APBD.

746    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengecoran Jalan Marga Mulyo Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan 300.000.000 Tender APBD.


747    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Lanjutan Pengecoran Jalan Meritai Desa Sungai Pinang Kec. Rambutan 800.000.000 Tender APBD.


748    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pengecoran Jalan Simpang Rambutan Mendal Mendil Kec. Rambutan 2.500.000.000    Tender    APBD


749    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Lanjutan Cor Beton Jalan Gelebak Dalam Kec. Rambutan    500.000.000 Tender APBD


750    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengecoran Jalan Dalam Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 700.000.000    Tender    APBD


751    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Perkerasan Jalan Poros Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 700.000.000    Tender    APBD

753    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Preservasi Jalan Tegal Binangun menuju Puskesmas Jakabaring Kec Rambutan 2.500.000.000    Tender    APBD


754    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengerasan Jalan Sebokor – Muara Padang Kec. Muara Padang 5.000.000.000 Tender    APBD.


755    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Usaha Tani Desa Suka Damai Kec. Tanjung Lago. 300.000.000 Tender APBD.


756    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Desa Sri Mulyo Kec. Air Saleh 1.250.000.000 Tender APBD.


683    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pembangunan Jembatan Beton Desa Purwosari Kec. Makarti Jaya    1.250.000.000    Pemilihan Langsung    APBD


684    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pengaspalan Hot Mix Jalan Utama Komp. Azhar Permai Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa    500.000.000    Pemilihan Langsung    APBD


685    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Preservasi Jalan Jalan Ahmad Yani Kel. Air Batu    750.000.000    Pemilihan Langsung    APBD


686    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Perkerasan Jalan Poros Desa Lebung Kec. Rantau Bayur    650.000.000    Pemilihan Langsung    APBD

689    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Rehabilitasi Saluran Sekunder Desa Suka Damai Kec. Tanjung Lago    400.000.000    Pemilihan Langsung    APBD


690    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengerasan Jalan Usaha Tani Dusun IV Desa Sumber Mekar Mukti Kec. Tanjung Lago    400.000.000    Pemilihan Langsung APBD.


691    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pengerasan Jalan Desa Daya Kesuma – Tirta Mulya Kec. Muara Sugihan    300.000.000    Pemilihan Langsung    APBD


692    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Peningkatan Jalan Sungai Rengit Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago    19.479.000.000    Lelang Umum    APBD


693    DINAS KESEHATAN    Pengadaan IPAL Puskesmas    3.141.000.000    Lelang Cepat    APBD


695    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pembanguan Turap Jalan Sabar Jaya Mariana Kec. Banyuasin I 3.100.000.000 Pemilihan Langsung APBD.


696    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Desa Sumber Mekar Mukti Kecamatan Tanjung Lago 1.250.000.000    Pemilihan Langsung APBD.


697    DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI    Pembangunan Gedung SD    500.000.000    Tender    Lainnya


698    DINAS PERHUBUNGAN Pembangunan Dermaga Desa Sritiga Kecamatan Sumber Marga Telang    800.000.000 Pemilihan Langsung APBD.


699    DINAS KESEHATAN    Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum 1.020.500.000 Lelang Sederhana APBD.


684    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengaspalan Hot Mix Jalan Utama Komp. Azhar Permai Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa    500.000.000 Pemilihan Langsung APBD.


685    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Preservasi Jalan Jalan Ahmad Yani Kel. Air Batu 750.000.000 Pemilihan Langsung APBD.


686    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Perkerasan Jalan Poros Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 650.000.000 Pemilihan Langsung APBD.


689    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Rehabilitasi Saluran Sekunder Desa Suka Damai Kec. Tanjung Lago    400.000.000    Pemilihan Langsung    APBD


690    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG    Pengerasan Jalan Usaha Tani Dusun IV Desa Sumber Mekar Mukti Kec. Tanjung Lago    400.000.000    Pemilihan Langsung    APBD


691    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengerasan Jalan Desa Daya Kesuma – Tirta Mulya Kec. Muara Sugihan 300.000.000 Pemilihan Langsung APBD


692    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Peningkatan Jalan Sungai Rengit Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago 19.479.000.000    Lelang Umum APBD.


696    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Desa Sumber Mekar Mukti Kecamatan Tanjung Lago 1.250.000.000    Pemilihan Langsung APBD


697    DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  Pembangunan Gedung gSD 500.000.000 Tender Lainnya


698    DINAS PERHUBUNGAN Pembangunan Dermaga Desa Sritiga Kecamatan Sumber Marga Telang 800.000.000 Pemilihan Langsung APBD.


699    DINAS KESEHATAN    Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kedokteran Umum 1.020.500.000 Lelang Sederhana APBD.


703    DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pembangunan Tahap 1 Kantor dan Ruang Belajar Kontruksi 2 Lantai Ponpes Bahrul Ulum Kec. Tanjung Lago 500.000.000 Pemilihan Langsung APBD.

683    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pembangunan Jembatan Beton Desa Purwosari Kec. Makarti Jaya 1.250.000.000 Pemilihan Langsung APBD.


684    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengaspalan Hot Mix Jalan Utama Komp. Azhar Permai Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa 500.000.000 Pemilihan Langsung APBD.


685    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Preservasi Jalan Jalan Ahmad Yani Kel. Air Batu 750.000.000 Pemilihan Langsung APBD.


686    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Perkerasan Jalan Poros Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 650.000.000 Pemilihan Langsung APBD.



Mega Korupsi di Banyuasin Dilatar Belakangi Adanya Dugaan Negosiasi dan Praktek Jual Beli Hukum

Foto Ilustrasi Kabupaten Banyuasin yang tidak punya jati diri yang ada hanya dalam khayal dan dekorasinya belaka konsep meNutupi asap, Tinggalkan ungunan”

BANYUASIN,TRIBUNUS.CO.ID – Dengan melempemnya proses hukum dugaan tipikor pada pengadaan barang jasa di Pemkab Banyuasin Sumsel APBD tahun anggaran 2018 menguatkan kebenaran informasi dan rumor yang beredar desas desus di publik beberapa waktu lalu bahkan ada seorang Pejabat tinggi eselon ll berdinas di Pemkab Banyuasin tapi tidak tinggal di Kabupaten Banyuasin dengan nada tinggi mengatakan bentuk nasihat, mengatakan, walau sehebat apa pun dan selengkap apa pun data LSM atau media laporkan kasus korupsi Kabupaten Banyuasin ke Aparat Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

Saya tidak yakin bisa ditindaklanjuti yang ada’ kamu laporkan kasus korupsi pada pihak Kepolisian, Kejaksaan dan KPK itu sama hal, nge,enakkan orang penegak hukum itu saja mereka yang dapat uangnya orang yang melapor nya malah dapat masalah, kenapa bisa saya bilang demikian pelapor sudah pasti dapat kerugian waktu materi dan permusuhan”, itu jeles salah satu Kepala Dinas di Pemkab Banyuasin beberapa waktu lalu.

Sementara rumor dan desas-desus yang sering kali terdengar di publik bahwa adanya pertemuan secara pribadi antara pihak Pemda Banyuasin dan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tepatnya pada hari Selasa 19 Maret 2019 Pukul 12.40.WIB yang lalu dalam hal ini, Bupati Banyuasin ada pertemuan secara pribadi dengan tim penyidik KPK di salah satu tempat di wilaya Kota Palembang Sumsel sebut sumber tribunus.co.id yang tidak mau di sebutkan namanya.

Baca di bagian ini :

http://www.tribunus.co.id/2019/01/mbm-pengungkapan-kasus-korupsi-yang.html?m=1

Pada saat itu sedang gencar-gencarnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti atas dugaan tindak pidana korupsi yang bernilai ratusan miliar rupiah tersebut tapi saat ini sepertinya melempem seperti sirna dibuai angin sepoi- sepoi bebernya.


Padahal kemarin kalau tidak salah pada tanggal 20 Februari 2019 BPK melakukan pemeriksaan kedua untuk menindak lanjuti Dua Puluh Dua (22) temuan BPK pada bulan November- Desember 2018.

Foto Bukti laporan yang dijadikan pihak penegak hukum hanya untuk meraup keuntungan pribadi dan kelpmpok (pungli) dan kemitraan.


Baca di bagian ini :

https://www.tribunus.co.id/2019/08/pekerjaan-proyek-infrastruktur-dan.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/08/bpk-temukan-22-temuan-di-paket-pl-sekda.html?m=1

Tentang kegiatan di bagian fasilitas layanan pengadaan Setda. Kabupaten Banyuasin Sumsel itu artinya sekarang sudah memasuki tahapan penyidikan serta penuntutan atas kerugian negara pada 22 temuan tersebut.

Tindak pidana korupsi yang diatur oleh UU No. 31 tahun 1999, sebagaimana direvisi UU. RI. No. 20 Tahun 2001 : Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di simpulkan terdapat 30 jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu :

Kerugian Negara (Pasal 12 dan 3), Suap menyuap (Pasal 5 ayat 1 huruf a dan h, ayat 2, Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 16 ayat 2, Pasal 11, Pasal 12 ayat 1 huruf a, b, c, d, Pasal 13), Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 18, 9, 10 huruf a, b, c), Pemerasan (Pasal 12 huruf e, g, h), Perbuatan curang (Pasal 17 ayat 1 huruf a, b, c, d, ayat 2, Pasal 12 huruf h., Benturan kepentingan pengadaan (pasal 12 huruf I), Gratifikasi (Pasal 12 B jo 12 C), Tindak pidana lainnya yang berhubungan dengan korupsi (mencegah/ menghalangi- halangi penyidikan Tindak Pidana Korupsi antara lain Pasal-Pasal 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 35, 36).3 dan Penyertaan ; Pasal 55 KUHP.

Foto ilustrasi pemandangan masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuasin Sumsel.

Baca juga di bagian ini :

https://www.tribunus.co.id/2019/07/kenapa-bisa-kpk-tinggalkan-hutang.html

https://www.tribunus.co.id/2019/01/yek-karim-potret-kemikinan-masyarakat.html?m=1

Maka atas temuan tersebut didukung laporan demy laporan baik dalam bentuk berita dari media massa berbagai media massa dari yang cetak, online, baik pun yang elektronik memperkuat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) atas laporan yang Bernomor Lapor :

01/TBS-MBM/LS3-JPKP/2019 Sesuai dengan Putusan MK 130/PUU-XIII/2015 dan Pasal 109 ayat (1) KUHAP kegiatan penyidikan terdiri atas;

a. Penangkapan (pasal 1 butir 20 KUHAP) 

b. Penahanan (Pasal 1 Butir 21 KUHAP) 

c. Penggeledahan(Pasal 1 Butir 17 KUHAP) 

d. Penyitaan (Pasal 1 Butir  16 KUHAP), P-19 (Pasal 110 KUHAP.

Baca juga :

http://www.tribunus.co.id/2018/12/866-paket-pl-alternatif-kkn-add.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/01/kpk-selidiki-kasus-pengadaan-barang.html

Denggan melempemnya penegakkan hukum tipikor seperti saat ini menimbulkan huru-hara krisis ekonomi yang yang sangat dalam bahkan di tahun 2019 ini Pemkab Banyuasin membuat terobosan korupsi yang lebih spektakuler lagi sampai sampai menurut pantauan tim kami di lapangan semua paket pengadaan atau pun proyek pembangunan dari yang bernilai puluhan juta sampai yang ber ratusan miliar dikerjakan sendiri oleh pemegang kekuasaan dengan cara menggunakan jasa dari luar Kabupaten Banyuasin yang tujuannya untuk di rahasiakan.

Jasa luar dari Kabupaten Banyuasin yang dimaksud itu bukanlah orang luar yang sebenarnya, melainkan jasa kontraktor dan orang-orang yang terlibat di dalamnya itu orang2 terdekat bahkan keluarga sedarah mereka sendiri.

Foto Ilustrasi ini lah pemandangan Pejabat Pemkab Banyuasin Sumsel.

Baca juga berita di bawa ini :

https://www.tribunus.co.id/2019/01/mbm-ls3-jpkp-tribunuscoid-dan-petisico.html

https://www.tribunus.co.id/2019/05/diduga-sogok-oknum-auditor-inspektorat.html

Kalau sudah begini tidak perlu kita bicara masalah korupsi kolusi dan nepotisme lagi karena masalah di Pemkab Banyuasin ini sudah lengkap ibaratkan Kanker sudah stadium 4.

Dengan kondisi Pemkab Banyuasin yang seperti ini lah Fakta lapangan yang terjadi menguatkan kebenaran adanya negosiasi tawar menawar praktek jual beli hukum antara Pemkab Banyuasin Sumsel dengan KPK karena pada Selasa 19 Maret 2019 Bupati Banyuasin H. Askolani, SH, MH. Sebagai terlapor sementara pejabat KPK selaku Aparat Penegak hukum, 

Tentu tidak dibenarkan mengatur pertemuan secara pribadi antara terlapor dan aparat penegak hukum pada saat pertemuan berlangsung tim kita di lapangan memberitahukan hal itu melalui pesan singkat di akun WhatsApp ke nomor Kapoltabes Palembang dan Dumas KPK namun tidak ada respon.

Pada hal Bupati Banyuasin Sumatera Selatan H. Askolani, SH., MH.​ saat ini berkapasitas terlapor dan KPK pihak penegak hukum berdasarkan rumor yang beredar dan yang diketahui dari dulu sampai sekarang KPK khususnya untuk para koruptor-koruptor Kabupaten Banyuasin Sumsel, setiap tahunnya memberi Upeti pada oknum salah satu pimpinan KPK. ( saat ini juber prdn).

Baca berita di bawa ini :

http://www.tribunus.co.id/2019/01/mbm-pengungkapan-kasus-korupsi-yang.html?m=1

Menjadi pertanyaan memang boleh apa antaran terlapor dengan pihak penegak hukum (KPK) mengatur pertemuan secara pribadi,saat ini terjadi di Palembang, Sumatera Selatan., dengan kasus KKN Kabupaten Banyuasin, dan pada hari dan saat yang sama saya di telepon dengan menggunakan nomor : +622115578xxx Sebanyak Dua kali (2.X) panggilan dengan tenggang waktu antara panggilan pertama dan yang kedua tidak terlalu lama.

Hanya saja panggilan dari nomor : 

+622115578xxx Tidak dapat terangkat dikarenakan temponya hanya 2 sampai 4 detik saja selengkapnya dapat dibaca pada laporan media tribunus.co.id Biro Sumsel Pada KPK, Polda Sumsel, Kejari Banyuasin, Kejagung RI, BPK RI, Dan Ombudsman RI, Dengan Kode Seri Terbit : 1.HHHH. 1.7.DOKUMEN PENDUKUNG ATAS LAPORAN Nomor :

01/TBS-MBM/LS3-JPKP/2019.

Hukum tertinggi di dunia ini adalah hukum HAM yang resolusi diadopsikan oleh Majelis Umum PBB 61/295. Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat Pribumi.

“Pada Pasal 8 : 

1.Masyarakat pribumi dan tiap-tiap individu mempunyai hak untuk tidak menjadi korban pemusnahan dan perusakan kebudayaan, dan

2.Negara sebaiknya menyediakan mekanisme yang efektif untuk pencegahan dari dan perbaikan untuk : a) Segala aktifitas yang bertujuan, berakibat mengambil keutuhan mereka sebagai orang-orang yang berbeda, atau nilai-nilai budaya dan identitas etnis mereka.

b) Segala aktifitas yang mempunyai tujuan atau akibat pengambilalihan atas tanah wilayah dan sumber daya mereka. c) Segala bentuk pemaksaan pemindahan populasi yang mempunyai tujuan atau akibat kekerasan atau pengurangan beberapa hak mereka. d) Segala bentuk pemaksaan asimilasi dan integrasi. e) Segala bentuk propaganda yang dibuat yang bertujuan menimbulkan atau menghasilkan diskriminasi ras atau etnik yang ditujukan untuk melawan masyarakat pribumi.

Karena masyarakat pribumi telah menderita ketidakadilan sejarah sebagai hasil dari, timbal balik, kolonisasi dan pengambilalihan tanah, wilayah dan sumber-sumber daya mereka, hal demikian tersebut yang pada dasarnya menghalangi mereka melaksanakan hak-hak mereka untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keterwakilan mereka sendiri.

Pewarta : rn.

https://www.tribunus.co.id/2019/08/mega-korupsi-di-banyuasin-dilatar.html?m=1


5 Perusahaan Perkebunan Langgar AMDAL, Jalan Kecamatan Pulau Rimau, Banyuasin Rusak Parah 

BANYUASIN,TRIBUNUS.CO.ID – Kerusakan ruas jalan menuju wilayah Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, sampai saat ini masih membuat sakit nafas, selain bergelombang saat ini juga dalam kondisi berdebu, sudah berulang-ulang kali. 

“Pemerintah Kecamatan Pulau Rimau melayangkan surat untuk ke-5 perusahaan yang ada di Kecamatan Pulau Rimau di dalam surat resmi Camat Pulau Rimau tersebut berisi : Ke 5 Perusahaan (sebagai pengguna jalan) Untuk diminta bantuanya melakukan  penyekrapan biar rata mumpung musim panas ini. 

Tetapi tak satupun dari perusahaan yang merespon surat edaran Camat tersebut bahkan terkesan melecehkan kebijakan Pemkab Banyuasin, ucap Sekcam Pulau Rimau Sumito saat dibincangi wartawan di ruang kerjanya kemarin.

Baca juga di bagian ini :

https://www.tribunus.co.id/2019/08/pekerjaan-proyek-infrastruktur-dan.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/08/warga-kecamatan-pulau-rimau-meminta.html?m=1

Sumito mengatakan, kami dari pemerintah Kecamatan ini seperti pengemis saja, sudah berulang kali mengirim surat ke setiap perusahaan dengan tujuan meminta bantuan untuk menyekrap ruas jalan itu supaya tidak bergelombang, mumpung saat ini masih musim kemarau, agar lancar arus transportasi dari wilayah Pulau Rimau ini menuju pusat ibu kota Kabupaten.

Masih kata Sumito, padahal ruas jalan itu yang melintas justru yang banyak justru kendaraan milik perusahaan yang mengangkut hasil kebun perusahaan itu sendiri dan setiap harinya mungkin bisa ratusan unit truk angkutan milik perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada dalam wilayah Kecamatan Pulau Rimau.

“Ya, kami dari Pemerintah Kecamatan Pulau Rimau ini mengirim surat itu resmi dan hanya sekedar meminta bantuan di sekrap saja agar jalan itu tidak bergelombang dan bisa lancar arus kendaraan baik milik perusahaan itu sendiri maupun kendaraan pribadi milik warga setempat, namun tak satupun perusahaan yang menanggapinya”, ungkap Sumito dengan nada kecewa.

Lebih jauh Sumito menjelaskan, di Pulau Rimau ini ada 5 perusahaan yang kendaraanya selalu melintas di ruas jalan itu yang diantaranya Pt. Hamita Utama Karsa, PT. Agro, PT. CLS, PT. KSL dan PT. SHS Ex Transmikrasi Inklap Pemerintah oknum Pemerinta daera Kab, Banyuasin; (oknum) (Pt. MAR) Dari ke-5 perusahaan itu pernah ada respon hanya Pt. KSL saja tetapi melakukan perbaikan ruas jalan poros itu yang menuju ke lokasi perusahaan, namun ada perhatian walau hanya sekali-kali.

(Pt. MAR)

Seorang Security PT.MAR (Mitra Aneka Rejeki) Perkebunan Kelapa Sawit (ARTHA GRAHA GROUP) Lokasi Lubuk Lancang Kec, Suak Tapeh. Lubuk Karet, Kec, Betung, Air Senda Kec, Pulau Rimau. Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan 30958. Milik TW. Tommy Winatan PT MAR yang dulu PT SHS Surya Hutama Sawit

http://www.tribunus.co.id/2018/11/nasib-banyak-orang-terabaikan-ketika.html?m=1

Sedangkan yang kita ketahui truk angkutan aset dari Pt itu sering terlihat melebih tonase, melintas di ruas jalan kondisi bergelombang saja diatas 8 ton, sedangkan untuk di jalan cor saja oleh Bupati Banyuasin H Askolani memberikan kebijakan kapasitas tonase maksimal 9 ton saat Launching di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh beberapa waktu yang lalu untuk mulai pengerjaan jalan cor beton menuju ke Pulau Rimau itu.

Baca juga di bagian ini ;

https://www.tribunus.co.id/2019/08/bpk-temukan-22-temuan-di-paket-pl-sekda.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/08/mega-korupsi-di-banyuasin-dilatar.html?m=1

Dia menganggap perusahaan-perusahaan itu dianggap telah melecehkan kebijakan Pemkab Banyuasin, tentu harus dari pihak terkait di Pemkab Banyuasin supaya menindak tegas bagi pelanggar serta diberi sanksi berat agar kerusakan jalan poros itu tidak semakin parah kerusakanya.

Di dalam kesepakatan AMDAL tertuang tanggung jawab sosial dan dampak lingkungan sekitarnya dan setiap perusahaan wajib mengeluarkan dana bagi hasil atas masyarakat tempatan (adat) atau CSR secara terbuka dan transparan pada Masyarakat (Publik).

Masalah Jalan dan Jalan tidak ada henti-hentinya lagi.!!! Untuk di dua tahun belakangan ini saja 2018-2019, pemerinta kabupaten kucurkan dana pembangunan jalan Kecamatan Pulau Rimau ®Rp 103,5.M seandainya ini terealisasi dengan maksimal tentu sudah tidak ada lagi permasalahan jalan untuk di Kec Pulau Rimau.

Lain hal terjadinya yang seperti kasus demikian “Proyek pengecoran jalan di Teluk Betung Kecamatan Pulau Rimau,” kata anggota DPRD Banyuasin Dapil VI Budi Hartono kepada petisi.co, Jumat (14/7/2017).

Menurut wakil rakyat ini,  proyek pengecoran jalan ini biayanya dari APBD PU Bina Marga sebesar Rp 15 Miliar, sedangkan jalan yang dicor hanya 3 kilometer CV Rotari, http://petisi.co/anggota-dprd-banyuasin-kecewa-proyek-pengecoran-jalan-rp-15-m-untuk-3-km/

Di tahun 2018

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PENINGKATAN JALAN DARI SIMPANG LUBUK LANCANG MENUJU KEC. PULAU RIMAU 5.000.000.000 TENDER APBD.


666    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Pengecoran Jalan Poros, Trans Pulau Rimau Jembatan Tanah Kering Ke PT. Agro Kec. Pulau Rimau 750.000.000    Pemilihan Langsung APBD.

PUTR, Penganggaran di tahun 2019.

Peningkatan Jalan dari simpang Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh menuju Kecamatan Pulau Rimau (Lanjutan) 77,09 M Pekerjaan Konstruksi Tender April 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Peningkatan Ruas Jalan LB. Lancang – TL Betung 19,92 M Pekerjaan Konstruksi Tender May 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Pewarta : rn

Sumber : dari berbagai sumber

https://www.tribunus.co.id/2019/08/5-perusahaan-perkebunan-langgar-amdal.html?m=1



SUMBER DARI SEGALA KEJAHATAN YANG TERJADI DI KABUPATEN BANYUASIN PILKADA 2018.

1.Tahapan pendanaan :

Diduga Keras Sumber pendanaan dari Setiap (5) Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Sumsel Periode 2018-2023 dari hasil KKN tahun Anggaran 2017-2018 APBD Kabupaten Banyuasin.

Hutang Pemkab Banyuasin kepada pihak ke 3 Senilai Rp 170.M 

http://www.tribunus.co.id/2018/06/aleh-aleh-piradprd-banyuasin-boyong.html

Dana Aspirasi,Pira 45 DPR Tahun 2017-2018… 1,5 M X 45 Anggota DPR :

Dana Desa bersumber dari APBD Banyuasin Tahun anggaran 2017 yang merupakan janji politik Mantan Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian dan ini sudah masuk di dalam Peraturan Daerah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Kab Banyuasin Rp 400.000.000 X 304 desa :Rp… Setiap desa Se Kabupaten Banyuasin.

http://www.tribunus.co.id/2018/04/kebablasan-anggaran-titipan-pemegang.html?m=1

Tiga tahun Pembangunan jembatan Mangkrak Kebablasan Anggaran Titipan Pemegang Kekuasaan, Pembagunan Proyek Jembatan Rantau Bayur Mangkrak.

Kemungkinan besar pilkada Kab Banyuasin Sumsel,  PT.AMML, PT. R6B dan PT (SAP) Surya Agro Persada, PT PROVIDENT AGRO Tbk.

Diduga Hasil lobei Balter Lahan perkebunan di wilayah Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. https://nusantarakujaya21727943526.wordpress.com/2018/09/10/kawasan-hutan-dan-fungsinya-kabupaten-banyuasin-sumatera-selatan/?preview=true

“866 PAKET PEKERJAAN MAUPUN PENGADAAN PENUNJUKAN LANGSUNG (PL) KABUPATEN BANYUASIN SUMSEL TAHUN ANGGARAN 2018”   http://amperarakyatri.blogspot.com/2018/11/866-paket-pekerjaan-maupun-pengadaan.html

5. Sang Panglima memberikan Instruksi dan mengukur Seberapa jauh kesiapan.

http://www.tribunus.co.id/2018/06/kpudpanwaslu-dan-pemkab-banyuasin-rapat.

6. Untuk menutupi penggelembungan suara Anak dibawah umur (pelajar kelas 1,2 SMP di bikinin E KTP)

http://www.tribunus.co.id/2018/06/diduga-panwaslu-kpuddisdukcapil-dan.html?m=1

Diduga untuk Kepentingan Paslon, Disdukcapil Buatkan  E-KTP Anak SMP http://petisi.co/diduga-untuk-kepentingan-paslon-disdukcapil-buatkan-e-ktp-anak-smp/

7. Money Politik dan kotak Segel dibuka Pada saat kotak suara di PPK dan C1 yang berhologram diisi sesuai dengan keinginan. 

Ini Dilakukan oleh Paslon nomor urut 05. 

“C1 yang berhologram sengaja tidak tidak diberikan oleh KPU,Panwaslu C1 yang berhologram diisi oleh orang yang di khususkan bertujuan supaya hasilnya sesuai dengan apa yang sudah disepakati  (setiap kotak suara).

http://www.tribunus.co.id/2018/07/pilkada-banyuasin-dianggap-rusak-dan.html?m=1

8. KPUD Umumkan Kan Suara terbanyak. 

Sama halnya umum Pasangan calon yang terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Periode 2018-2023

http://www.tribunus.co.id/2018/07/resmi-lima-komisioner-tandatangani.html?m=1

http://www.tribunus.co.id/2018/06/kecurangan-pilkada-kab-banyuasin.html?m=1

http://www.tribunus.co.id/2018/07/pilkada-banyuasin-dianggap-rusak-dan.html

C1 Untuk KPPS sengaja dikosongkan oleh KPPS Biar Diisi isi sesuai dengan keinginan.

“Cara Membongkar Kotak untuk mengisi C1 yang Berhologram microtest sesuai dengan keinginan., hampir di 19 kecamatan dibuka secara diam diam yang bukan pada waktunya dan Wewenang Nya.



Pemeliharaan 1 (satu) unit Jembatan Besi Tanah Kering 1,25 M Pekerjaan Konstruksi    Tender September 2019    Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Pemeliharaan Jalan Lingkar Mulia Agung Seterio 3,00 M Pekerjaan Konstruksi    Tender    September 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Pembangunan 1 (satu) unit Jembatan Beton Desa Sido Mulyo 1,76 M Pekerjaan Konstruksi Tender September 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Peningkatan Jalan TPA Desa Lubuk Karet Kec. Betung 1,00 M Pekerjaan Konstruksi Tender September 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Peningkatan Jalan Padat Karya Kecamatan Sembawa 2,00 M Pekerjaan Konstruksi    Tender    September 2019    Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Pembangunan Tahap 3 Rumah Sakit Makarti Jaya    2,40 M Pekerjaan Konstruksi Tender August 2019. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS KESEHATAN.

Pembangunan Tahap 4 Rumah Sakit Sukajadi    3,10 M Pekerjaan Konstruksi Tender August 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS KESEHATAN.

Penimbunan Jalan Taja Mulya Tanjung Pasir    6,00 M Pekerjaan Konstruksi Tender August 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Pemeliharaan Jalan Simpang Kedondong Tugu Hutan Larangan Kelurahan Kedondong Raye 2,20 M Pekerjaan Konstruksi Tender August 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Pembangunan Gedung Diklat Kabupaten Banyuasin (Tahap V)    1,20 M Pekerjaan Konstruksi Tender July 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

Pembangunan Gedung Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banyuasin    1,50 M Pekerjaan Konstruksi Penunjukan Langsung July 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

Lanjutan Pembangunan Gedung DPMPTSP Kabupaten Banyuasin 1,20 M Pekerjaan Konstruksi    Tender    July 2019    Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

Pembangunan Rumah Asuh / Rumah Singgah Pangkalan Balai Kab. Banyuasin    1,00 M Pekerjaan Konstruksi Tender    July 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

1413    pengadaan kendaraan roda empat    1,64 M Barang Tender Cepat July 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERHUBUNGAN.

1415    Lanjutan Pembangunan Gedung Kejari Kab. Banyuasin 2,30 M Pekerjaan Konstruksi Tender July 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

1419    Lanjutan Pembangunan Gedung Aula Polres Kab. Banyuasin 1,20 M    Pekerjaan Konstruksi Tender    July 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

1425    Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin 1,35 M Barang    Tender    July 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin SEKRETARIAT DPRD.

1429    Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Pekerjaan Konstruksi Pisik 1,52 M Pekerjaan Konstruksi Tender July 2019 Kementerian Agama KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN.

Pembangunan Pasar Rakyat Saleh Agung Kecamatan Air Saleh    1,25 M Pekerjaan Konstruksi Tender June 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidik) 4,95 M Barang E-Purchasing June 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA       

1487    Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas Muara Telang 1,00 M Pekerjaan Konstruksi    Penunjukan Langsung    June 2019    Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin    DINAS KESEHATAN.

Pengadaan Bantuan benih Padi Rawa (80 kg/ha) di Kabupaten Musi Banyuasin    27,44 M Barang E-Purchasing    June 2019 Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.   

Pengadaan Bantuan Sarana Produksi Sayuran Daun di Kabupaten Banyuasin    2,40 M    Barang    Tender June 2019    Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan    DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.

PENGADAAN BANTUAN SARANA PRODUKSI SAYURAN DAUN DI KABUPATEN BANYUASIN

Kode RUP : 21732138

Nama Paket : Pengadaan Bantuan Sarana Produksi Sayuran Daun di Kabupaten Banyuasin.

KLPD : Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Satuan Kerja : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.

Tahun Anggaran : 2019.

Lokasi Pekerjaan

No.    Provinsi    Kabupaten/Kota    Detail Lokasi

1.    Sumatera Selatan    Banyuasin (Kab.)    Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin

Volume Pekerjaan : 800 Ha

Uraian Pekerjaan : Pengadaan Bantuan Sarana Produksi Sayuran Daun di Kabupaten Banyuasin

Spesifikasi Pekerjaan : Barang berupa Benih dan Sarana Produksi

Sumber Dana 1.APBN 2019 Kementerian Pertanian 07.1771.025.004.052.004.526311

Total Pagu ; 2400000000

Jenis Pengadaan : Barang,

Pemanfaatan Barang/Jasa : September 2019 – Desember 2019

Pelaksanaan Kontrak : Juni 2019  –    September 2019

Pemilihan Penyedia : Juni 2019  – Juni 2019

Pemeliharaan dan penyediaan jasa kebersihan kantor serta pembersih pendopoan rumah dinas Bupati (Bagian Umum) 1,90 M    Jasa Lainnya Tender February 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin SEKRETARIAT DAERAH.

Pemeliharaan 1 (satu) unit Jembatan Besi Tanah Kering 1,25 M Pekerjaan Konstruksi Tender    September 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG   

Pemeliharaan Jalan Lingkar Mulia Agung Seterio 3,00 M Pekerjaan Konstruksi Tender September 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas Muara Telang 1,00 M Pekerjaan Konstruksi    Penunjukan Langsung June 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS KESEHATAN.



BAB 9 PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB 9

PEMERATAAN PEMBANGUNAN
DAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB 9 PEMERATAAN PEMBANGUNAN
DAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

I. PENDAHULUAN

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pemba ngunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan nasional. Upaya mema jukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila diarahkan pada perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kaitan itu, Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh nega-ra. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemak muran rakyat. Selanjutnya, Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan   yang layak bagi kemanusiaan, dan Pasal 34 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Selaras dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengarahkan agar pem bangunan nasional dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat, serta harus benar-benar dapat di rasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek perta hanan keamanan, serta merupakan kehendak seluruh bangsa untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata, untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenteram, dan rasa ke adilan bagi seluruh rakyat.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional senantiasa memperhatikan asas-asas pem bangunan, antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pemba ngunan nasional harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan bagi pengembangan pribadi warga negara. Pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air, di mana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan serta dan menikmati hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanu siaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan

55

negara, serta menuju pada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan materiil dan spiritual.

Pembangunan yang merata materiil adalah perwujudan Kepu lauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat per kembangan ekonomi hams serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonomi yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila, dan mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta memi liki kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional de ngan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.

Pembangunan yang merata spiritual adalah pembangunan yang merata bagi masyarakat dalam pengembangan rohani, budaya, dan rasa kesetiakawanan sosialnya, yang tercermin dalam keselarasan hubungan antara manusia dan Tuhannya, antara sesama manusia, serta antara manusia dan lingkungan alam sekitarnya. Keselarasan hubungan ini dalam pembangunan nasional merupakan perwujudan kesatuan politik dan sosial wilayah Kepulauan Nusantara, bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad untuk mencapai cita-cita bangsa. Masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang merata dan seimbang, serta ada keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Rasa keadilan, keamanan, ketenteraman, dan kemajuan dari pembangunan dirasakan merata oleh seluruh rakyat sesuai dengan peran serta dan sumbangannya dalam pembangunan.

Pembangunan ekonomi yang ditujukan pada pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, ditandai oleh mantapnya dasar demokrasi ekonomi yang menumbuhkan ekonomi rakyat. Kaidah Penuntun dalam GBHN 1993 menyatakan bahwa sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terha dap manusia dan bangsa lain, sistem etatisme yang mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit di luar sektor negara, dan per saingan tidak sehat, serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat harus dihindari, karena bukan merupakan ciri pembangunan ekonomi yang bertujuan pada pembangunan yang berkeadilan sosial.

Sesuai dengan amanat UUD 1945, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang karena jika tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya. Usaha kecil, termasuk usaha tradisional dan usaha informal, serta usaha menengah sebagai bagian dari dunia usaha dalam semangat demokrasi ekonomi, mendapatkan peluang dan berkembang menuju kemandirian melalui kemitraan usaha yang sejajar dengan usaha besar baik usaha besar tersebut berupa usaha negara, koperasi, maupun swasta.

Pemerataan pembangunan sebagai wujud pelaksanaan demokrasi ekonomi adalah upaya pembangunan yang dilandasi dengan jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, di mana koperasi dikembangkan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri, sehingga dapat berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Pemerataan pembangunan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga

57

masyarakat di seluruh tanah air untuk menyumbangkan karyanya dengan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, serta mengembangkan kegiatan di semua aspek kehidupan. Pemerataan juga mempercepat pertumbuhan kelompok masyarakat, sektor, atau daerah yang tertinggal. Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah, dalam satu kesatuan perekonomi-an nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta      daerah secara optimal dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusan tara dan memperkukuh ketahanan nasional. Pembangunan yang merata dan berkeadilan adalah pembangunan yang lebih dapat menjamin kesinambungan karena didukung oleh peran serta aktif rakyat yang seluas-luasnya dan memanfaatkan potensi rakyat yang sebesar-besarnya.

Keberhasilan dalam pemerataan pembangunan merupakan modal utama dalam upaya bangsa meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian rakyat, memperkukuh kesetiakawanan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan mencegah proses muncul nya kemiskinan baru yang mungkin timbul. Kemiskinan adalah situasi serba kekurangan dari penduduk yang terwujud dalam dan disebabkan oleh terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin, dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Rendahnya pendapatan penduduk miskin mengakibatkan rendahnya pendidikan dan kesehatan sehingga mempengaruhi produktivitas mereka yang sudah rendah dan meningkatkan beban keter-gantungan bagi masyarakat. Penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan mencakup mereka yang berpendapatan sangat rendah, tidak berpendapatan tetap, atau tidak berpendapatan sama sekali.

Upaya bangsa dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan juga bertujuan menunjang upaya mewujudkan perekonomian nasional yang mandiri dan andal, serta mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.

58

Kesenjangan antar daerah, antar sektor, dan antar golongan ekonomi akan makin mengecil karena pembangunan yang makin merata, sehingga penduduk miskin diharapkan akan dapat makin berperan serta dalam pembangunan.

Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II), yang dimulai dengan Repelita VI seperti dinyatakan dalam GBHN 1993, tetap bertumpu kepada Trilogi Pembangunan. Upaya untuk memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluar gaan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang lain sekaligus sebagai modal untuk mewujudkan pemerataan pemba ngunan dan hasil-hasilnya dengan lebih memberi kesempatan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam pem bangunan, dijiwai semangat kekeluargaan, didukung oleh stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, melalui pembangunan yang berkelanjutan.

Bab ini dimaksudkan sebagai pengantar dan sekaligus merang kum upaya pemerataan pembangunan dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan yang akan dilaksanakan dalam PJP II sebagai upaya mengatasi masalah kesenjangan dan kemiskinan yang masih belum terselesaikan dalam PJP I.

II. PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN 

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM PJP I

Masalah pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan adalah sangat kompleks dan berdimensi luas. Agar pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan berjalan lebih efektif dan efisien, maka pelaksanaannya perlu memperhatikan hasil yang telah dicapai dan pengalaman yang diperoleh selama PJP I.

59

Upaya pemerataan pembangunan telah dilakukan sejak awal PJP I, dengan berbagai upaya di berbagai sektor seperti pertanian, kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan transmigrasi serta pembangunan desa. Sebagai bagian dari Trilogi Pembangunan, sejak Repelita III upaya pemerataan lebih digalakkan lagi yang dilaksanakan melalui kebijaksanaan delapan jalur pemerataan, yaitu (1) pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khusus nya pangan, sandang, dan perumahan; (2) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan; (3) pemerataan pembagian pendapatan; (4) pemerataan kesempatan kerja; (5) pemerataan kesempatan berusaha; (6) pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita; (7) pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air; dan (8) pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Penerapan kebijaksanaan pemerataan melalui delapan jalur pemerataan dalam kenyataan berkaitan dengan kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Mengikuti alur delapan jalur pemerataan, di bawah ini akan diuraikan secara singkat upaya pemerataan dan penanggu langan kemiskinan dalam PJP I.

Dalam mengatasi masalah kebutuhan pangan rakyat banyak, pembangunan pertanian terutama melalui revolusi hijau di bidang pertanian tanaman pangan padi, yang dilakukan dengan pola bimbingan massal (bimas), telah berhasil meningkatkan produksi dengan laju yang mencapai dua kali lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk. Keberhasilan dalam produksi pertanian tanaman pangan yang berkelanjutan inilah yang akhirnya dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Selanjutnya, keberhasilan peningkatan produksi padi melalui pola bimas itu diterapkan pula dalam mengembangkan komoditas lain seperti palawija, peternakan, perikanan, dan beberapa komoditas perkebunan.

60

Keberhasilan pembangunan pertanian juga telah memberikan sumbangan besar kepada stabilitas harga pangan yang pada giliran nya memberikan sumbangan pada upaya menekan laju inflasi dan memantapkan stabilitas ekonomi. Kebijaksanaan swasembada beras memberikan jaminan ketersediaan pangan yang mencukupi kebutuhan penduduk, sekaligus membantu mengentaskan penduduk dari kemiskinan. Keberhasilan sektor pertanian telah memberikan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan bagi sebagian besar masyarakat perdesaan yang mempunyai sumber penghasilan dari pertanian, antara lain melalui Bimas dan upaya intensifikasi lainnya, pengendalian harga, dan Program Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K). Dengan demikian, selama PJP I sektor pertanian memberikan sumbangan besar dalam mengentas kan penduduk dari kemiskinan dan dalam memeratakan dan meningkatkan pendapatan terutama petani.

Pembangunan industri yang pesat khususnya dalam bidang tekstil telah berhasil meningkatkan tersedianya sandang sehingga kebutuhan sandang bagi rakyat terpenuhi. Pembangunan berbagai industri yang menunjang pertanian seperti industri pupuk dan alat alat pertanian telah mendukung pembangunan pertanian, demikian pula industri pengolahan hasil-hasil pertanian. Dengan demikian, keterkaitan pembangunan industri dan pertanian dalam PJP I telah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pemera taan.

Dalam PJP I, pembangunan perumahan, khususnya bagi golongan penduduk berpendapatan rendah juga diberi perhatian, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pembangunan rumah layak dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat luas meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Di kota-kota dan sekitarnya dibangun tipe perumahan, yaitu rumah susun. (rusun), rumah sederhana (RS), dan rumah sangat sederhana (RSS). Di perkotaan dilakukan program perbaikan kampung sedang di desa dilakukan program pemugaran perumahan. Penyediaan rumah dilengkapi dengan fasilitas lingkungan yang dibutuhkan, di antaranya jalan, sarana air bersih, listrik, dan fasilitas umum lainnya.

61

Aspek penting dalam pemerataan pembangunan dan penanggu langan kemiskinan ialah pemerataan pendidikan, terutama pen didikan dasar. Angka partisipasi murni tingkat sekolah dasar (SD) termasuk madrasah ibtidaiyah (MI), yaitu rasio murid SD-MI berumur 7 – 12 tahun terhadap penduduk berusia 7 – 12 tahun telah naik dari 41,4 persen pada tahun 1968/69 menjadi 93,5 persen   pada tahun 1993/94 (naik 126 persen selama PJP I), sedangkan untuk tingkat sekolah lanjutan pertama naik lebih dari dua kali lipat selama PJP I. Keberhasilan ini disebabkan oleh adanya program wajib belajar bagi anak umur 7 – 12 tahun, serta pem bangunan gedung SD yang sekarang rata-rata telah mencapai lebih dari 2 gedung per desa. Keberhasilan di bidang pendidikan ini merupakan modal yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Di samping itu, bagi penduduk dewasa (di luar usia sekolah), telah diadakan program paket kerja sambil belajar yang bertujuan untuk menghilangkan buta aksara dan angka, buta bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar, serta sekaligus membantu mereka dalam berusaha. Upaya ini secara langsung memberi kesempatan bagi penduduk miskin untuk ikut menikmati hasil pembangunan dan melakukan usaha yang dapat meningkatkan pendapatan.

Untuk memeratakan pelayanan kesehatan telah dibangun 25.223 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan puskesmas pembantu serta pengadaan lebih dari 5.000 buah puskesmas keli ling bagi daerah-daerah terpencil atau daerah yang sulit dijangkau. Untuk lebih meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan, teruta ma pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, telah dibentuk lebih dari 241.000 pos pelayanan terpadu yang memadukan pelayanan kesehatan dengan keluarga berencana (KB). Dalam hubungan ini antara lain telah ditempatkan sekitar 19.400 bidan di perdesaan. Dengan demikian, pelayanan kesehatan telah makin menjangkau segenap lapisan masyarakat, termasuk penduduk miskin dan terpencil, serta makin merata di seluruh wilayah Indonesia, se hingga telah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, teruta-ma ibu dan anak. Dengan peningkatan mutu kesehatan, rakyat

62

lebih mampu berperan serta secara aktif dalam pembangunan sehingga pendapatannya juga meningkat. Pembangunan kesehatan serta program keluarga berencana telah berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk dari 2,32 persen pada periode 1970 – 1980 menjadi 1,66 persen pada akhir PJP I dan telah berhasil mening katkan usia harapan hidup rakyat Indonesia dari 45,7 tahun pada awal PJP I menjadi 62,7 tahun pada akhir PJP I.

Dalam PJP I peranan sektor industri dalam perekonomian nasional makin besar. Peningkatan peran sektor industri memper luas lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi angkatan kerja yang terus meningkat jumlahnya. Kelompok industri kecil, terma suk industri kerajinan dan rumah tangga, telah berkembang dan berperan besar dalam peningkatan pendapatan rakyat. Di samping itu, program padat karya, program pengerahan tenaga kerja, dan program-program lain untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, termasuk bagi generasi muda dan wanita, makin diting katkan sehingga tekanan pengangguran dapat dikurangi.

Sektor bangunan yang tumbuh sangat pesat khususnya di kota kota, merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, termasuk penduduk miskin dari daerah perdesaan. Bersamaan dengan perkembangan sektor bangunan, di kota juga tumbuh dengan cepat usaha informal yang mendukungnya. Berkembangnya usaha informal terutama di Jawa – Bali telah banyak menciptakan lapangan kerja, yang turut meringankan beban kemiskinan di perdesaan.

Pengembangan dunia usaha dalam PJP I juga telah turut memberi sumbangan pada perluasan lapangan kerja dan kesempat an berusaha bagi masyarakat luas. Usaha menengah, usaha kecil, termasuk usaha informal dan usaha tradisional, telah berperan dalam perekonomian nasional. Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat makin berkembang, baik jumlahnya yang telah mencapai sekitar 39.000 buah, maupun jenis usaha dan asetnya. Koperasi unit desa (KUD) telah terbentuk sekitar 8.700 buah dan beroperasi

63

sampai ke pelosok daerah perdesaan di seluruh wilayah tanah air, dan pada saat ini sebagian besar telah menjadi KUD Mandiri.

Untuk meningkatkan kegiatan usaha kecil, termasuk usaha informal dan usaha tradisional, dikembangkan berbagai kemudahan kredit bersyarat ringan, antara lain pemberian kredit investasi kecil (KIK) dan kredit modal kerja permanen (KMKP). Jumlah dana yang disalurkan meningkat dari tahun ke tahun dan jangkauan pelayanannya juga makin meluas sampai ke perdesaan. Pada awal Repelita V penyediaan dana bagi pengembangan usaha kecil ditingkatkan dengan penyisihan 1 sampai 5 persen laba yang diraih BUMN. Bersamaan dengan itu, koperasi dan usaha kecil, juga      telah mendapat kesempatan untuk ikut melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah. Dengan tersedianya sumber dana dan kesempatan usaha ini, koperasi dan usaha kecil, termasuk usaha informal dan usaha tradisional yang menampung banyak warga masyarakat lapisan bawah, makin berkembang.

Upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya didukung oleh makin tersebarnya pembangunan prasarana dan sarana fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, dan berbagai sarana perhubungan. Prasarana irigasi, yang terdiri dari bendungan dan saluran irigasi, pembangunannya telah menjangkau areal yang luas, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Pembangunan jalan dan pengembangan sarana perhubungan telah memperlancar mobilitas barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lain, sehingga kebutuhan hidup masya rakat makin mudah diperoleh. Sementara itu, dengan makin terse barnya sarana dan luasnya jangkauan komunikasi, maka kebutuhan informasi bagi masyarakat makin terpenuhi, yang menunjang berkembangnya perekonomian sehingga membuka kesempatan kerja lebih luas.

Upaya pembangunan di berbagai sektor telah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, termasuk generasi muda dan kaum wanita. Dalam PJP I melalui berbagai program, pemuda dan wanita telah makin berperan di semua sektor pembangunan dan di segenap aspek kehidupan bangsa.    Khususnya

64

melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), wanita berperan sangat besar dalam berbagai kegiatan.

Pembangunan yang dilaksanakan melalui program sektoral, regional, dan khusus, termasuk Inpres Bantuan Pembangunan Daerah dan Desa, di samping makin meningkatkan penyebaran investasi di berbagai sektor, juga memperluas jangkauan wilayah pembangunan dan sekaligus makin merangsang swadaya dan krea tivitas masyarakat di daerah. Peningkatan pembangunan daerah telah makin mendorong berkembangnya otonomi daerah secara lebih nyata, lebih dinamis, dan lebih bertanggung jawab. Dalam kaitan ini, pelaksanaan program transmigrasi dalam PJP I telah berhasil membuka lahan pertanian pangan dan komoditas pertanian lainnya, serta telah berhasil menyediakan lapangan kerja baru bagi sekitar 1,5 juta kepala keluarga (KK) dan menghidupi lebih kurang 8 juta jiwa. Dengan demikian, program transmigrasi telah mengembangkan potensi daerah, khususnya wilayah di luar Jawa dan perdesaan, sehingga memberikan sumbangan bagi upaya pemerataan pembangunan antardaerah dan sekaligus mengurangi jumlah penduduk miskin.

Pembangunan regional memperkuat aspek pemerataan antar daerah dan meningkatkan efektivitas pembangunan sektoral yang pelaksanaan dan pengelolaannya makin banyak diserahkan kepada daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Inpres Bantuan Desa yang dilaksanakan mulai awal PJP I berupa bantuan uang Rp 100 ribu per desa dan terns meningkat sehingga menjadi Rp 5,5 juta pada akhir PJP I, telah meningkatkan keswadayaan dan kemandirian masyarakat desa di seluruh pelosok tanah air.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), forum dis kusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), dan kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) di berbagai tingkat, telah meningkatkan peran serta aktif dan keterpaduan pem bangunan, dan mewujudkan pembangunan dari bawah. Selain Inpres Bantuan Desa, program-program bantuan lain dalam bentuk Inpres seperti Inpres Peningkatan Jalan Propinsi, Inpres

65

Peningkatan Jalan Kabupaten, Inpres Pembangunan Sarana Sekolah Dasar, Inpres Pembangunan Sarana Kesehatan, Inpres Penghijauan dan Reboisasi, serta Inpres Pembangunan Pasar, telah memberi sumbangan bagi pemerataan pembangunan di daerah.

Kegiatan pelayanan sosial telah ditingkatkan baik yang dilaku kan oleh instansi-instansi pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri yang makin berkembang dengan berkembangnya keswa dayaan masyarakat, organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi kepemudaan dan wanita, keagamaan,  serta lembaga kemasyara katan lainnya di perdesaan. Peran serta masyarakat ini makin penting dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan pemerataan pembangunan, dan menanggulangi kemiskinan. Pela yanan umum kepada masyarakat dalam bidang rohani juga makin merata dengan tersebarnya sarana ibadah di perkotaan dan perde saan. Demikian pula, pelayanan administrasi pemerintahan makin meningkat baik jangkauan, efektivitas maupun kualitasnya.

Pelayanan hukum juga telah meningkat sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat antara lain dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Pembangunan bidang hankam telah dapat memberikan andil yang besar untuk menciptakan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan aman dan lan-car, termasuk dalam upaya pemerataan pembangunan dan penang gulangan kemiskinan. Sementara itu, keamanan dan ketertiban masyarakat telah terpelihara dengan mantap sehingga meningkat pula rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat.

Berbagai upaya pembangunan selama PJP I yang sebagian diantaranya diuraikan di atas telah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin. Pada tahun 1970, jumlah penduduk miskin diperkirakan sekitar 70 juta orang atau 60 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Pada tahun 1976 telah turun menjadi 54,2 juta atau sekitar 40 persen dari jumlah penduduk, dan pada tahun 1990 jumlahnya berkurang lagi menjadi 27,2 juta orang atau sekitar 15

persen dari seluruh penduduk. Di daerah perdesaan, penurunan jumlah penduduk miskin jauh lebih cepat dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Antara tahun 1976 dan tahun 1990, jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang 60 persen, sedangkan di perkotaan hanya sekitar 6 persen. Hal ini, selain disebabkan oleh pembangunan yang berhasil di sektor pertanian di wilayah perdesaan, juga disebabkan oleh arus urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk miskin ke kota-kota.

Pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan merupakan dua sisi permasalahan yang telah diusahakan untuk dipecahkan melalui berbagai pembangunan sektoral dan regional. Strategi pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan yang telah berhasil dalam PJP .I, dilanjutkan, diperluas, ditingkat kan dan diperbaharui dalam PJP II.

III. TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG PEMBANGUNAN

66

GBHN 1993 memberi petunjuk bahwa pembangunan dalam PJP I telah berhasil meningkatkan pendapatan nasional dan kese jahteraan rakyat pada umumnya walaupun masih ada ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang menuntut usaha yang sungguh-sungguh untuk mengatasinya agar tidak berkelanjutan dan berkembang ke arah keangkuhan dan kecemburuan sosial. GBHN 1993 juga menunjukkan bahwa perluasan dan penataan dunia usaha perlu ditingkatkan dalam rangka menggairahkan kegiatan ekono-mi, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mening katkan pendapatan masyarakat secara lebih merata melalui mantap nya iklim yang mendukung pembinaan dan peningkatan usaha informal, usaha kecil, golongan ekonomi lemah, dan usaha menengah, serta melalui kerja sama kemitraan antara koperasi, usaha negara, dan usaha swasta. Selain itu, GBHN 1993 mengingatkan agar dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi dalam berbagai bentuk monopoli, monopsoni, dan praktek lainnya yang merugikan masyarakat.

67

Secara mendasar GBHN 1993 mengamanatkan bahwa upaya untuk lebih memeratakan pembangunan serta menghilangkan kemiskinan dan keterbelakangan perlu dilanjutkan dan terus diting katkan dalam PJP II. Untuk melaksanakan amanat tersebut, perlu dikenali tantangan yang dihadapi, kendala yang harus diatasi, dan peluang yang harus dimanfaatkan.

1. Tantangan

Sasaran PJP I untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat banyak dengan harga yang makin terjangkau, dan membangun struktur ekonomi yang makin berimbang, sebagai landasan bagi pemba ngunan selanjutnya, pada umumnya telah tercapai. Namun, masih banyak masalah yang belum terselesaikan, antara lain masalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Untuk memeratakan pembangunan, GBHN 1993 memberi petunjuk bahwa pem bangunan ekonomi harus selalu mengarah kepada mantapnya sistem ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang harus dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan. Pembangunan kesejahteraan rakyat harus senantiasa memperhati kan bahwa setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan yang layak serta berkewajiban ikut serta dalam upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, tantangan utama dalam pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan yang berdasarkan sistem dan semangat demokrasi ekonomi, yang juga menjadi tantangan bagi seluruh upaya pembangunan dalam PJP II, adalah menumbuhkan kemampuan perekonomian rakyat yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan dalam pembangunan nasional dan menikmati hasilnya secara layak.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu, tetapi majemuk seperti dilambangkan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemajemukan ini merupakan kekuatan bangsa, tetapi sekaligus dapat menimbul kan berbagai masalah pula dalam proses pembangunan.

68

Segolongan masyarakat memiliki peluang ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan golongan lainnya. Kesempatan mendapatkan peluang dalam pembangunan tidak sama, ada golongan yang mendapat peluang lebih baik dibanding dengan yang lain. Dengan intensitas pembangunan yang makin meningkat, kesenjangan tersebut dirasakan makin melebar karena laju pertumbuhan yang berbeda. Kesenjangan antargolongan ekonomi ini apabila berlanjut dapat menghambat terwujudnya penyelenggaraan kehidupan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan yang ditujukan bagi sebesar besar kemakmuran rakyat. Berlanjutnya kesenjangan antar golongan ekonomi, yaitu golongan ekonomi yang sangat lemah dan kuat, akan menghambat meningkatnya peran serta, efisiensi, dan produktivitas rakyat yang memadai yang diperlukan dalam pembangunan. Kesenjangan antar golongan ekonomi dan strata pendapatan yang melebar juga akan meningkatkan kecemburuan sosial dan dapat menyebabkan timbulnya gejolak sosial yang pada gilirannya dapat mengancam stabilitas nasional. Dengan demikian, mengurangi kesenjangan antar golongan ekonomi dan strata penda patan dalam masyarakat sehingga pembangunan dapat berjalan di atas landasan yang kukuh dan terjamin kesinambungan dan per tumbuhannya karena makin merata dan berkeadilan, menjadi tan tangan pula.

Perkembangan ekonomi antar daerah memperlihatkan bahwa daerah di Pulau Jawa pada umumnya telah mengalami perkem bangan ekonomi yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan daerah di luar Jawa. Kondisi ekonomi antardaerah di kawasan barat Indonesia pada umumnya juga berbeda dengan yang ada di kawasan timur Indonesia. Demikian pula, kondisi ekonomi perko taan berbeda jauh dengan kondisi ekonomi perdesaan. Selanjutnya, ada daerah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang tertinggal dibanding daerah lain, yaitu daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan, dan daerah terbelakang lainnya. Pembangunan ekonomi yang telah menghasilkan pertum buhan yang tinggi selama ini belum dapat sepenuhnya mengatasi permasalahan kesenjangan antar daerah tersebut. Perbedaan  laju

69

pembangunan antar daerah menyebabkan terjadinya kesenjangan kemakmuran dan kemajuan antar daerah, terutama antara Jawa dan luar Jawa, antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia, dan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Berlanjutnya situasi kesenjangan antar daerah bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial dan Wawasan Nusantara, serta dapat menimbulkan ancaman terhadap ketahanan nasional. Dengan demikian, tantangan pembangunan dalam PJP II adalah mengu rangi kesenjangan pembangunan antar daerah sehingga pembangunan dapat menciptakan kemakmuran yang makin merata di seluruh wilayah tanah air.

Hasil pembangunan secara nyata tercermin dalam peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja dan hasil lainnya, yang semuanya merupakan hasil nyata dari seluruh upaya pembangunan. Mengingat sektor pembangunan saling terkait satu dengan lainnya, kelemahan dalam suatu sektor akan membatasi efisiensi dan produktivitas sektor lainnya. Hal tersebut pada gilir annya dapat menyebabkan rendahnya efisiensi dan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama ini merupakan cermin makin membaiknya efisiensi dan tingkat produktivitas dari sektor pembangunan. Namun, produktivitas sektor pertanian tetap jauh tertinggal dibanding sektor industri dan jasa. Hal tersebut terutama erat kaitannya dengan rendahnya nilai tukar komoditas pertanian dibandingkan dengan komoditas hasil industri dan jasa, serta tidak sebandingnya jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor pertanian dengan hasil produksi sektor ini. Kesenjangan dalam nilai tukar tersebut meru pakan unsur utama yang menyebabkan makin rendahnya produkti vitas pertanian dibanding sektor lainnya. Mengingat sekitar sepa ruh angkatan kerja di Indonesia masih bergantung hidupnya pada sektor pertanian, menurunnya produktivitas relatif antara sektor pertanian dan sektor lainnya, dapat mengakibatkan pula makin tajamnya kesenjangan antar golongan ekonomi dan kesenjangan antar daerah. Melebarnya kesenjangan antara wilayah perkotaan yang ditandai oleh kegiatan industri dan jasa dan wilayah perde saan yang menitik beratkan pada kegiatan pertanian, dengan

70

pendapatan yang relatif lebih rendah, mendorong perpindahan penduduk perdesaan ke daerah perkotaan tanpa kesiapan untuk menempuh kehidupan di perkotaan. Hal itu dapat menimbulkan permasalahan sosial-ekonomi baik bagi daerah perdesaan maupun perkotaan. Melebarnya kesenjangan antar golongan ekonomi sebagai akibat perbedaan laju pertumbuhan antar sektor juga dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Oleh karena itu, tantangan lain pembangunan nasional adalah mewujudkan keseimbangan dan meningkatkan keterkaitan, terutama antara sektor pertanian dan sektor industri dan jasa sehingga peran serta, efisiensi, dan produk tivitas semua sektor dalam pembangunan dapat meningkat secara lebih serasi dan seimbang.

Pembangunan selama PJP I berhasil secara nyata mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun, pada tahun 1990 jumlah pendu duk yang berada di bawah garis kemiskinan masih ada sekitar 27 juta orang, dan pada tahun 1993 masih terdapat lebih dari 20.000 desa tertinggal di mana sebagian besar penduduk miskin hidup. Selain itu, penduduk yang rentan terhadap gejolak ekonomi seperti yang diakibatkan oleh inflasi dan berbagai masalah lainnya seperti gangguan alam, yaitu golongan penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan, jumlahnya lebih besar lagi. Masalah kemis kinan, selain merupakan masalah sosial, juga merupakan masalah ekonomi karena kemiskinan mencerminkan produktivitas penduduk yang rendah. Di samping merupakan masalah sosial ekonomi, masalah kemiskinan juga menyangkut segala aspek lain dari kehidupan, termasuk aspek politik dan stabilitas nasional. Secara mendasar adanya kemiskinan bertentangan dengan amanat UUD 1945, yang pada Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian, menghapuskan kemiskinan dan mencegah timbulnya lapisan kemiskinan baru sehingga meningkatkan secara menyeluruh kesejahteraan rakyat lahir batin, adalah tantangan besar pula yang hams dihadapi dalam PJP II.

71

2. Kendala

Upaya pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemis kinan dalam PJP II dan Repelita VI menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan perekonomian rakyat, mengurangi kesenjangan pembangunan   antar daerah, antar sektor, dan antar golongan ekonomi, serta upaya menanggulangi kemiskinan.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki struktur geogra-fis yang khas. Letak satu pulau dengan pulau lainnya terpisah oleh laut yang luas dan terpencar dalam suatu kawasan yang sangat  luas. Kondisi ini di satu pihak merupakan modal bagi pem bangunan, tetapi di pihak lain dapat menimbulkan masalah dalam pemerataan pembangunan, terutama dalam pengembangan prasara na perhubungan yang berkaitan dengan mobilitas barang, jasa, dan manusia, yang kelancarannya sangat dibutuhkan dalam upaya pemerataan dan penanggulangan kemiskinan.

Di samping itu, potensi sumber daya alam antar wilayah juga sangat beragam. Ada wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang kaya, tetapi ada pula wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang amat terbatas. Lebih dari itu, di wilayah yang sumber daya alamnya terbatas, jumlah penduduknya besar; dan sebaliknya di wilayah yang potensi sumber daya alamnya besar, penduduknya terbatas. Dengan kondisi tersebut, upaya pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan dibatasi oleh adanya ketidak seimbangan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia antar daerah.

Indonesia memiliki pula kondisi sosial budaya antar daerah yang besar variasinya. Kondisi ini mencerminkan adanya keragam-an yang cukup tinggi dalam nilai, sikap, aspirasi, persepsi, kelem bagaan dan perilaku masyarakat antar daerah. Sebagai bangsa yang satu tetapi majemuk, perbedaan dalam unsur-unsur masyarakat tersebut dapat menjadi kendala dalam upaya pemerataan pemba ngunan dan penanggulangan kemiskinan, apabila perencanaan dan

72

pelaksanaan pembangunan tidak dijalin dengan sistem komunikasi pembangunan yang intensif dan serasi.

Secara khusus, upaya menanggulangi kemiskinan dihadapkan pada kendala berupa tersebarnya kantung kemiskinan pada lokasi yang terisolasi serta diperberat oleh kondisi kesuburan lahan yang rendah dan belum cukup dikuasainya teknologi usaha tani yang unggul. Di samping itu, upaya penanggulangan kemiskinan di perdesaan juga dihadapkan pada kendala kelembagaan dan ketim pangan dalam pemilikan aset produktif terutama lahan. Upaya penanggulangan kemiskinan di perkotaan dihadapkan pada kendala keterbatasan pasar tenaga kerja dalam menyerap dan meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang berasal dari penduduk miskin.

3. Peluang

Pembangunan dalam PJP I telah menghasilkan landasan yang kuat bagi pembangunan tahap berikutnya. Hasil pembangunan berupa prasarana dan sarana ekonomi dan sosial, serta pengalaman membangun, merupakan modal besar untuk mengatasi ketimpangan ekonomi antar daerah, antar sektor, dan antar golongan ekonomi, serta merupakan peluang untuk menanggulangi kemiskinan. Landasan perekonomian Indonesia telah cukup kukuh dan mantap dengan ketahanan ekonomi nasional yang andal untuk membawa rakyat Indonesia ke taraf kesejahteraan yang lebih tinggi dan lebih merata. Semangat dan tekad yang meluas untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan menanggulangi kemiskinan juga merupakan peluang untuk menjadikannya sebagai gerakan nasional yang mempunyai kekuatan besar.

Kekayaan alam yang terdapat di darat, laut, udara, dan dirgan tara, jumlah penduduk yang besar sebagai sumber daya manusia yang potensial dan produktif, dan budaya bangsa Indonesia yang dinamis, merupakan modal dasar untuk menggerakkan dan mendorong upaya peningkatan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan.

73

Falsafah dan sikap hidup bangsa Indonesia yang berakar dalam nilai-nilai kepribadian bangsa tercermin dalam sifat kego tongroyongan, toleransi, tenggang rasa, dan memiliki kesetiaka wanan sosial yang tinggi. Sikap hidup ini jika dikembangkan dapat membangkitkan kesadaran yang kukuh, tanggung jawab yang kuat, dan kesanggupan untuk saling membantu secara ikhlas serta tekad untuk bekerja dengan penuh percaya diri sebagai modal untuk mewujudkan kehidupan yang maju, mandiri, adil, dan merata.

Tingkat kemajuan sosial ekonomi yang dicapai dalam PJP I yang telah meningkatkan kemampuan efektif bangsa untuk mengatasi tantangan dan kendala yang dihadapi, memberikan pula peluang untuk meningkatkan pemerataan dan menanggulangi kemiskinan.

IV. ARAHAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Arahan GBHN 1993

Upaya untuk lebih memeratakan pembangunan serta menghi langkan kemiskinan dan keterbelakangan masih perlu terus dilan jutkan dan ditingkatkan. Dalam rangka ini penataan peran pelaku ekonomi dalam ekonomi nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 masih perlu terus dilanjutkan. Perhatian secara khusus perlu diberikan kepada pembinaan usaha golongan masyarakat yang berkemampuan lemah serta upaya untuk menciptakan lapangan kerja guna menampung angkatan kerja yang terus meningkat.

Usaha nasional yang terdiri atas koperasi, usaha negara dan usaha swasta, terus dikembangkan agar menjadi kekuatan ekonomi nasional yang makin tangguh melalui penciptaan iklim usaha dan pola perdagangan yang sehat, menyuburkan semangat dan kreativi -tas usaha serta mendorong efisiensi, produktivitas, dan daya saing.

74

Tata hubungan dan kerja sama serta kernitraan usaha antara berba gai unsur ekonomi nasional terutama antara pengusaha kuat dan lemah, terus dibina dan dijalin dalam suasana saling membantu dan saling menguntungkan, sebagai suatu perwujudan kesatuan kekuat an ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan kebersamaan sesuai dengan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Cabang-cabang pro duksi yang bernilai strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan terus dikembangkan secara efektif serta dikelola secara efisien dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya memperluas peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi untuk menopang peningkatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, perlu terus dikembangkan kebijaksanaan yang memajukan golongan ekonomi lemah melalui perluasan aksesnya terhadap sumber-sumber ekonomi dan faktor-faktor produksi serta kemudahan memasuki pasar.

Usaha informal dan tradisional sebagai bagian dari ekonomi rakyat yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, serta merupakan kegiatan ekonomi nyata yang makin luas, perlu terus dibina dan dilindungi agar tumbuh menjadi unsur kekuatan ekonomi yang andal, mandiri, dan maju, serta mampu berperan dalam menciptakan kesempatan usaha dan lapangan kerja. Pembinaan usaha ekonomi rakyat diutamakan pada pengembangan kewiraswastaan, penyediaan sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan penyuluhan, serta permodalan, agar dapat meningkatkan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan koperasi didukung melalui pemberian kesem patan berusaha yang seluas-luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan pencip taan iklim usaha yang mendukung dengan kemudahan memperoleh permodalan. Untuk mengembangkan dan melindungi usaha rakyat yang diselenggarakan dalam wadah koperasi demi kepentingan

75

rakyat, dapat ditetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi. Kegiatan ekonomi di suatu wila yah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi agar tidak dima suki oleh badan usaha lainnya dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional dalam rangka pemerataan kesem patan usaha dan kesempatan kerja.

Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat agar makin adil dan merata terus ditingkatkan. Pertumbuhan ekonomi sebagai hasil pembangunan harus dapat dirasakan masyarakat melalui upaya pemerataan yang nyata dalam bentuk perbaikan pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat. Keberhasilan pembangunan yang dirasakan sebagai perbaikan taraf hidup oleh segenap golongan masyarakat akan meningkatkan kesadaran rakyat tentang makna serta manfaat pembangunan sehingga motivasi rakyat makin tergugah untuk berperan aktif dalam pembangunan.

Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia, serta ditujukan pada peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kemampuan serta kesempatan setiap warga negara untuk turut serta dalam pembangunan, dan menempuh kehidupan sesuai dengan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sektor pertanian terus ditingkatkan agar mampu menghasilkan pangan dan bahan mentah yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan rakyat, meningkatkan daya beli rakyat, dan mampu melanjutkan proses industrialisasi, serta makin terkait dan terpadu dengan  sektor industri dan jasa menuju terbentuknya jaringan kegiatan agroindustri dan agrobisnis yang produktif. Industri pertanian dan industri lain yang terkait terus didorong perkembangannya sehing-ga makin mampu memanfaatkan peluang pasar dalam dan luar negeri, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Semua itu diarahkan untuk memperbaiki taraf hidup petani dan masyarakat pada umumnya.

76

Pembangunan industri dikembangkan secara bertahap dan terpadu melalui peningkatan keterkaitan antara industri dan antar sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya, terutama dengan sektor ekonomi yang memasok bahan baku industri, melalui pen ciptaan iklim yang lebih merangsang bagi penanaman modal dan penyebaran pembangunan industri di berbagai daerah terutama di kawasan timur Indonesia, sesuai dengan potensi masing-masing dan sesuai dengan pola tata ruang nasional. Dalam rangka pemerataan kesempatan usaha serta demi terciptanya iklim usaha yang dapat memantapkan pertumbuhan industri nasional, maka perluasan usaha industri yang mengarah pada pemusatan kekuatan industri dalam berbagai bentuk monopoli yang merugikan masyarakat perlu dicegah.

Industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan dan industri rumah tangga, perlu lebih dibina menjadi usaha yang makin efisien dan mampu berkembang mandiri, meningkatkan pen dapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan makin mampu meningkatkan peranannya dalam penyediaan barang dan jasa serta berbagai komponen baik untuk keperluan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Pengembangan industri kecil dan menengah perlu diberi kemudahan baik dalam permodalan, perizinan maupun pemasaran, serta ditingkatkan keterkaitannya dengan industri yang berskala besar secara efisien dan saling menguntungkan, melalui pola kemitraan dalam usaha untuk meningkatkan peran dan kedudukannya dalam pembangunan industri.

Pembangunan perumahan dan permukiman dilanjutkan dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian, lingkungan kehi dupan, pertumbuhan wilayah, dengan memperhatikan keseimbangan antara pengembangan perdesaan dan perkotaan, memperluas lapangan kerja, serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Penciptaan dan perluasan lapangan kerja terus diupayakan, terutama melalui peningkatan dan pemerataan pembangunan

77

industri, pertanian, dan jasa, yang mampu menyerap tenaga kerja yang banyak serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya tersebut harus didukung oleh keterpaduan kebijaksanaan investasi,  fiskal dan moneter, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan dan penyuluhan, penerapan teknologi serta pengembangan dan pemanfaatan pusat informasi pasar dalam dan luar negeri. Kebijaksanaan pemerataan dan peningkatan  kesempatan kerja serta pelatihan tenaga kerja terus dilanjutkan dan ditingkatkan agar menjangkau setiap warga negara dan terarah  pada terwujudnya angkatan kerja yang terampil dan tangguh. Kesempatan kerja terbuka bagi setiap orang sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keahliannya serta didukung oleh kemudahan memperoleh pendidikan dan pelatihan, penguasaan teknologi, informasi pasar ketenagakerjaan, serta tingkat upah yang sesuai dengan prestasi dan kualifikasi yang dipersyaratkan. Pengadaan tenaga kerja yang merupakan bagian dari perwujudan kebijaksanaan perencanaan ketenagakerjaan nasional harus mendorong pemerataan kesempatan kerja antar daerah dengan memperhatikan potensi angkatan kerja setempat.

Kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan    di semua jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah terus dikembangkan secara merata di seluruh tanah air dengan memberikan perhatian khusus kepada peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, penyandang cacat, serta yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Pembangunan pendi dikan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualitas sumber daya manusia Indonesia, dan memperluas serta meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidik- an termasuk di daerah terpencil.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kuali tas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dan usia harapan hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyara kat, serta untuk mempertinggi kesadaran masyarakat akan penting nya hidup sehat. Perhatian khusus diberikan pada golongan masya rakat yang berpenghasilan rendah, daerah kumuh perkotaan,

78

daerah perdesaan, daerah terpencil dan kelompok masyarakat yang hidupnya masih terasing, daerah transmigrasi, serta daerah permu kiman baru.

Jasa, termasuk pelayanan infrastruktur dan jasa keuangan, terus dikembangkan menuju terciptanya jaringan informasi, perhu bungan, perdagangan, dan pelayanan keuangan yang andal, efisien, dan mampu mendukung industrialisasi dan upaya pemerataan. Perdagangan harus mampu menunjang peningkatan produksi dan memperlancar distribusi sehingga mampu mendukung upaya pemerataan, serta memperkuat daya saing melalui pengembangan kemampuan untuk memperkirakan dan memanfaatkan pengaruh perkembangan ekonomi dunia.

Kebijaksanaan fiskal, moneter, dan neraca pembayaran, dilak sanakan secara serasi dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang makin meluas dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. Kebijaksanaan keuangan harus mendukung dan mengembangkan hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang serasi dalam mencapai keseimbangan pembangunan antar daerah yang mantap dan dinamis,

Pengembangan perangkat fiskal yang meliputi perpajakan dan berbagai bentuk pendapatan negara lainnya dilaksanakan berdasar kan asas keadilan dan pemerataan dengan meningkatkan peran pajak langsung sehingga mampu berfungsi sebagai alat untuk menunjang pembangunan dan meningkatkan serta memeratakan kesejahteraan rakyat. Sistem dan prosedur perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat, dan kemampuan masyarakat, melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang tercermin dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi, serta melalui penyempur naan sistem administrasi.

79

Kebijaksanaan moneter diarahkan untuk mendukung pemera taan pembangunan dan hasil-hasilnya yang makin luas, pertum buhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi yang mantap. Kebijaksanaan moneter yang meliputi kebijaksanaan pengendalian uang beredar, termasuk kebijaksanaan perkreditan  dan kebijaksanaan nilai tukar uang, dilaksanakan secara terpadu untuk memantapkan kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja dengan mengembangkan perangkat moneter dan devisa.

Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahte raan rakyat diupayakan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta senantiasa memperhitungkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi yang akan datang. Penganekaragaman pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha memacu pertumbuhan yang mendukung pemerataan ekonomi serta peningkatan ketahanan ekonomi, telah diupayakan sejalan dengan kemampuan alam Indonesia yang beraneka ragam dan kebutuhan masyarakat yang makin beraneka ragam pula.

Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu. Dalam upaya pemerataan pem bangunan di seluruh wilayah tanah air, pembangunan daerah dan kawasan yang kurang berkembang, seperti di kawasan timur Indonesia, daerah terpencil, dan daerah perbatasan, perlu diting katkan sebagai perwujudan Wawasan Nusantara.

Untuk memperkukuh negara kesatuan dan memperlancar penyelenggaraan pembangunan nasional, pelaksanaan pemerintahan di daerah didasarkan pada otonomi yang nyata, dinamis, serasi,  dan bertanggung jawab, serta disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi, dekon sentrasi, dan pembantuan. Pelaksanaan pemerintahan otonomi di

80

daerah hendaknya memacu peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh tanah air dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara dan memperkukuh ketahanan nasional.

Peranan wanita dalam pembangunan masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan, perlu terus ditingkatkan terutama dalam menangani berbagai masalah sosial dan ekonomi yang diarahkan pada pemerataan hasil pembangunan, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, dan pemeliharaan ling kungan.

Pelayanan dan bantuan hukum terus ditingkatkan agar masya rakat pencari keadilan memperoleh perlindungan hukum secara lancar dan cepat. Dalam rangka mewujudkan pemerataan memper oleh keadilan dan perlindungan hukum perlu terus diusahakan agar proses peradilan lebih disederhanakan, cepat, dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

2. Sasaran

a. Sasaran PJP II

Secara umum sasaran pemerataan pembangunan dan penang gulangan kemiskinan dalam PJP II adalah terwujudnya perekono mian nasional yang mandiri dan andal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk menumbuhkan perekonomian rakyat dan mening katkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil dan merata; terwujudnya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan perkem bangan dan kemajuan antara satu daerah dengan daerah lain, dan antara sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa; serta makin meratanya kemakmuran dan berkurangnya kesenjangan antargo longan ekonomi, terutama antara golongan berpendapatan rendah dengan golongan berpendapatan lebih tinggi, sehingga berkurang ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang dapat menim bulkan keangkuhan dan kecemburuan sosial.

81

Secara khusus, sasaran penanggulangan kemiskinan dalam PJP II adalah teratasinya secara tuntas masalah kemiskinan absolut, baik di perdesaan maupun di perkotaan, serta meningkatnya kemampuan desa sehingga tidak ada lagi desa tertinggal di seluruh tanah air.

b. Sasaran Repelita VI

Sasaran pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemis kinan dalam Repelita VI adalah meningkatnya kemampuan, kemandirian, ketangguhan peranan usaha rakyat terutama koperasi dan usaha kecil termasuk usaha tradisional dan informal, serta usaha menengah yang tumbuh dari usaha kecil sehingga menjadi kekuatan ekonomi nasional; meningkatnya kemampuan daerah, baik aparat pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat maupun masyarakat secara keseluruhan, serta berkembangnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab; berkurangnya kesenjangan kemajuan antara perkotaan dan perdesaan dan meningkatnya pembangunan di kawasan timur Indonesia dan daerah tertinggal lainnya; meningkatnya keterkaitan antara sektor-sektor ekonomi terutama sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa; makin seimbang dan meningkatnya nilai tukar komoditas pertanian terhadap komoditas industri dan jasa; tumbuh dan berkembangnya usaha menengah, usaha kecil, terma suk usaha informal dan tradisional yang tangguh dan mandiri sebagai kekuatan utama perekonomian nasional; serta meningkat nya pemerataan dalam kesempatan usaha, lapangan kerja, pendapa tan dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran penanggulangan kemiskinan dalam Repelita VI adalah berkurangnya penduduk miskin absolut menjadi sekitar 12 juta orang, atau 6 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Pada Repelita VII masalah kemiskinan absolut, seperti tercermin dari jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, sebagian besar sudah dapat diatasi. Demikian pula pada akhir Repelita VII desa-desa tertinggal telah dapat dibebaskan dari kondisi kemis kinan.

82

3. Kebijaksanaan

Kebijaksanaan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan dalam Repelita VI menegaskan arah pembangunan nasional menuju tercapainya sasaran umum PJP II, yaitu tercipta-nya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir dan batin dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeseimbangan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya, serta antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Upaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui kebijaksanaan di seluruh bidang pembangunan dan dilaksanakan secara serasi dan terpadu dalam berbagai kebijaksanaan ekonomi makro, kebijaksa naan sektoral dan regional.

Dalam pembangunan bidang ekonomi, segenap upaya pem bangunan diarahkan untuk lebih memeratakan pembangunan dan mengatasi masalah kemiskinan, sejalan dengan upaya meningkat kan pertumbuhan dan memelihara stabilitas. Melalui pem bangunan yang makin merata, akan dihasilkan gerak pertumbuhan yang makin kuat dan berkelanjutan serta stabilitas yang makin         mantap.

Kebijaksanaan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan dalam bidang ekonomi meliputi upaya meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat, terutama melalui pengembangan koperasi dan pembinaan pengusaha kecil, memperluas lapangan kerja, memperluas lapangan usaha, serta meningkatkan pendapatan dan taraf kesejahteraan rakyat pada umumnya. Kebijaksanaan ekonomi dalam bidang fiskal dan moneter, perdagangan, investasi,

83

ketenagakerjaan, industri, pertanian, transmigrasi, pengembangan usaha nasional, dan jasa-jasa, diarahkan untuk mewujudkan peningkatan pemerataan dan penanggulangan kemiskinan. Erat kaitannya dengan hal itu, ditempuh pula kebijaksanaan pemeliha raan sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk memberi kesempatan yang luas bagi pembangunan ekonomi rakyat yang berkelanjutan.Pengembangan sarana dan prasarana baik fisik seperti jalan, jaringan transportasi, listrik, pengairan, air bersih, kesehatan,      dan pendidikan, maupun non-fisik seperti kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat ditingkatkan secara lebih merata. Pengem bangan sarana dan prasarana tersebut diutamakan yang langsung menyentuh kepentingan golongan masyarakat berpendapatan rendah seperti jalan desa, transportasi perintis, pengairan desa, dan pelabuhan rakyat, yang diupayakan untuk dapat dimanfaatkan secara optimal, berkelanjutan dan merata oleh semua golongan masyarakat.

Kebijaksanaan di bidang ekonomi juga ditujukan, baik untuk meningkatkan keterkaitan antara industri hulu, industri antara, dan industri hilir, serta antara industri besar, industri menengah, dan industri kecil maupun diversifikasi pertanian, dan penataan serta pemantapan kelembagaan koperasi sehingga berperan utama dalam perekonomian rakyat.

Pembangunan dalam bidang kesejahteraan rakyat, merupakan ujung tombak upaya pemerataan pembangunan  dan penanggu langan kemiskinan karena pada dasarnya merupakan upaya membangun manusia dan sumber daya manusia. Upaya pemerataan pembangunan di bidang ini meliputi peningkatan pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan antara lain dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Selain itu, ditingkatkan pula upaya untuk mengatasi masalah pendidikan anak-anak putus sekolah, serta yang tidak mampu dan hidup di daerah terpencil. Kegiatan pelatihan untuk memperluas kemungkinan memperoleh

84

pekerjaan dan menciptakan serta mengembangkan usaha, juga merupakan upaya peningkatan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, yang dalam Repelita VI diperluas untuk mencakup juga wilayah perdesaan.

Di bidang kesehatan diupayakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara makin merata melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam hal itu, perha tian khusus diberikan kepada golongan masyarakat yang berpeng hasilan rendah, yang hidup di daerah kumuh perkotaan, di daerah perdesaan yang terbelakang, di daerah terpencil, dan kelompok masyarakat yang hidup terasing, serta daerah permukiman baru termasuk transmigrasi. Pengendalian pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga sejahtera merupakan upaya pemerataan dan penanggulangan kemiskinan yang amat strategis, sehingga akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Demikian pula, pelayanan sosial kepada masyarakat ditingkatkan dengan memberi perhatian khusus kepada fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, pembinaan anak dan remaja, penduduk usia lanjut, masyarakat yang terpencil, serta peningkatan kualitas hidup seperti penyediaan perumahan, dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Peran serta wanita dalam pembangunan ditingkatkan sehingga wanita benar-benar menjadi mitra sejajar pria, dengan tetap memperhatikan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai wanita. Kebijaksanaan ini diupayakan melalui peningkatan kualitas, kesempatan, dan perlindungan termasuk kesehatan, kesejahteraan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja wanita. Dalam upaya me nanggulangi kemiskinan, peranan wanita amat penting dan akan terus ditingkatkan, antara lain melalui PKK. Selain itu, pemuda didorong untuk makin berperan dalam pembangunan, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, politik maupun pertahanan keamanan. Secara khusus potensi kepemimpinan dan kepelo -poran pemuda dalam pembangunan dan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, ditingkatkan termasuk dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

85

Dalam bidang agama, diupayakan untuk memeratakan kesem patan beribadah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaq waan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, diupayakan pula untuk mendorong peran serta aktif masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana peribadatan, menyediakan penyuluh keaga maan terutama bagi daerah terpencil, daerah yang padat penduduk nya, dan lokasi permukiman yang barn berkembang seperti daerah transmigrasi, serta meningkatkan pemerataan pendidikan agama dan keagamaan. Kesemuanya itu adalah untuk meningkatkan peran serta aktif umat beragama dalam pembangunan.

Pembangunan dalam bidang iptek diupayakan untuk turut memecahkan berbagai masalah yang dihadapi dalam upaya pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Dengan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan iptek, berbagai kebutuhan pokok rakyat dapat dihasilkan dengan biaya yang lebih rendah sehingga makin terjangkau oleh rakyat banyak terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan kemajuan iptek, kebutuhan prasarana dan sarana dapat diupayakan makin meluas dan makin menjangkau seluruh lapisan masyarakat  terutama yang hidup di wilayah terpencil. Secara khusus kegiatan iptek diupayakan untuk mengembangkan teknologi yang tepat bagi masyarakat perdesaan sehingga mendorong produktivitas. sektor pertanian dan menunjang pengembangan agroindustri dan agrobis nis di tengah-tengah masyarakat desa.

Pembangunan di bidang hukum, diupayakan untuk menjamin terpenuhinya rasa keadilan masyarakat, perlindungan dan pengayoman yang makin meluas dan makin merata, serta mening katkan kepastian dan ketertiban hukum yang akan memberi ke tenteraman kepada rakyat, sebagai bagian dari upaya membangun kesejahteraan lahir dan batin. Secara khusus pembangunan di bidang hukum diupayakan untuk memperluas pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan serta bantuan hukum yang diberi -kan kepada masyarakat terutama pada golongan masyarakat yang tidak mampu.

86

Pembangunan di bidang politik diupayakan untuk meningkat kan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara berdasarkan UUD 1945. Dengan demikian, akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan politik secara demokratis, konstitusional, dan berdasarkan hukum. Pembangunan politik juga diupayakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, yang mencerminkan pening katan pengamalan demokrasi Pancasila yang dilaksanakan dengan kesadaran masyarakat yang makin meluas, makin tinggi dan makin merata. Selain itu, diupayakan pula untuk meningkatkan kualitas dan peranan organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasya rakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya, yang mencerminkan pula makin terbukanya kesempatan masyarakat untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembangunan aparatur negara diupayakan untuk menciptakan aparatur negara yang selain makin andal, profesional dan efisien, juga tanggap terhadap aspirasi rakyat. Sejalan dengan itu, diupa yakan pula untuk meningkatkan semangat pengabdian dan kemam puan serta keteladanan aparatur pemerintah di pusat maupun di daerah dalam melayani, mengayomi, mendorong, dan menumbuh kan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam pembangun an. Dengan aparatur yang demikian, upaya pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pembangunan di bidang penerangan, komunikasi, dan media massa pada umumnya, diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar informasi, yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi secara makin merata. Pembangunan di bidang ini diarahkan untuk mendukung upaya pemerataan dengan memperluas dan memeratakan informasi mengenai pembangunan, serta mengembangkan interaksi dalam proses komunikasi yang berlang sung dua arah, sehingga secara keseluruhan akan makin mencer daskan kehidupan bangsa. Dengan pembangunan penerangan,

87

komunikasi, dan media massa, diupayakan terciptanya kondisi sosial budaya yang makin mantap dan dinamis, yang mendukung berkembangnya segenap potensi masyarakat bagi pembangunan.

Pembangunan di bidang pertahanan keamanan, diupayakan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang damai, aman, tertib dan tenteram, sehingga masyarakat dapat mencurahkan perhatian sepenuhnya pada upaya pembangunan kesejahteraan yang ber keadilan sosial. Keikutsertaan seluruh rakyat dalam upaya perta-hanan keamanan merupakan aspek yang hakiki, karena kekuatan dan kemampuan pertahanan keamanan adalah berdasarkan pada sistem pertahanan rakyat semesta. Pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pemerataan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban konstitusional setiap warga negara dalam bela negara. Rakyat terlatih (ratih)       dan perlindungan masyarakat (linmas) sebagai komponen kekuatan pertahanan keamanan negara (hankamneg) mencerminkan peran serta rakyat dalam upaya peningkatan pertahanan dan keamanan. Kegiatan bakti ABRI melalui program ABRI Masuk Desa (AMD) dan bakti sosial lainnya dilanjutkan dan ditingkatkan sebagai salah satu upaya untuk mempercepat pemerataan, baik di bidang sosial ekonomi, sosial-budaya, maupun hankam dalam wujud pembinaan masyarakat tentang kehidupan berbangsa, bernegara, dan berma syarakat, serta pembangunan desa, pembinaan keamanan dan keter tiban masyarakat (kamtibmas), tegaknya hukum, dan pembinaan disiplin nasional.

Kebijaksanaan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di berbagai bidang dan sektor tersebut, di samping bersifat umum, juga ada yang secara khusus diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah kesenjangan dan ketimpangan, antara lain adalah penumbuhan perekonomian rakyat dan pengurangan kesenjangan antargolongan ekonomi, penyerasian pertumbuhan antarsektor ekonomi, penyerasian pertumbuhan antardaerah, dan penanggulangan kemiskinan.

88

a. Penumbuhan Perekonomian Rakyat dan Pengurangan Kesenjangan Antargolongan Ekonomi

Kebijaksanaan menumbuhkan perekonomian rakyat serta mengatasi kesenjangan antargolongan ekonomi ditujukan untuk membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam rangka itu, peranan koperasi ditingkatkan se hingga benar-benar menjadi sokoguru dan pemeran utama dalam perekonomian rakyat. Pengusaha kecil, termasuk pengusaha tradi sional dan informal, dibina sehingga tumbuh menjadi lapisan usaha yang andal dan kuat. Struktur dunia usaha ditata pula sehingga tercipta lapisan usaha kecil yang banyak dan kukuh yang saling menyangga dengan lapisan menengah yang tangguh dan saling mendukung dengan usaha besar. Dalam upaya ini dikembangkan kemitraan usaha antara usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar, yang sejajar, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Upaya untuk memperkecil kesenjangan berarti juga meningkatkan taraf pendapatan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dalam rangka pemerataan pendapatan, upah karyawan harus terus dise suaikan sehingga benar-benar adil dan layak bagi martabat kema nusiaan, dan seirama dengan upaya peningkatan produktivitas.

Kebijaksanaan mendasar untuk menumbuhkan perekonomian rakyat dan mengatasi kesenjangan antargolongan ekonomi, dilaksanakan melalui penataan kembali berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang menyentuh kehidupan ekonomi rakyat banyak seperti kepemilikan hak atas tanah, hak  dan kewajiban karyawan termasuk sistem pengupahan, bantuan perlindungan hukum, dan mekanisme sistem ekonomi pasar yang berdasarkan demokrasi ekonomi Pancasila.

Kebijaksanaan yang mendukung perkembangan ekonomi rakyat dilakukan pula melalui peningkatan pemberian kemudahan  di bidang perkreditan, investasi, perpajakan, asuransi, akses terha dap pasar dan informasi, serta dalam memperoleh pendidikan,

89

pelatihan keterampilan, bimbingan manajemen, dan alih teknologi. Dengan demikian, ekonomi rakyat dapat berkembang secara mantap dan berperan makin besar dalam perekonomian nasional. Dalam rangka itu dikembangkan bidang kegiatan ekonomi yang diprioritaskan bagi usaha ekonomi rakyat, yaitu koperasi dan usaha kecil termasuk usaha informal dan tradisional, dan jika perlu ditetapkan wilayah usaha yang menyangkut perekonomian    rakyat, terutama yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi dan usaha kecil untuk tidak dimasuki oleh usaha lainnya. Kebijak sanaan pemberian prioritas, dapat pula diberikan kepada usaha ekonomi rakyat untuk turut berperan secara efektif dalam penga daan barang dan jasa yang dibiayai pemerintah, disertai upaya penyediaan tempat usaha yang terjamin khususnya bagi koperasi dan usaha kecil, dan peningkatan peran serta masyarakat antara  lain melalui koperasi dalam pemilikan saham perusahaan besar.

Selaras dengan itu upaya mencegah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi yang menuju pada bentuk monopoli, monopso ni, dan praktek usaha yang merugikan masyarakat, dan upaya membangun kerja sama kemitraan usaha yang sejajar antara koperasi, BUMN, dan swasta, diatur dalam peraturan perundangan yang sesuai, yang dapat mendorong pula peningkatan peran serta, efisiensi dan produktivitas rakyat secara maksimal.

b. Penyerasian Pertumbuhan Antarsektor Ekonomi

Kebijaksanaan pemerataan pertumbuhan antarsektor ekonomi adalah menyerasikan secara bertahap peranan dan sumbangan masing-masing sektor ekonomi, terutama sektor pertanian, Indus-tri, dan jasa, dalam rangka menciptakan nilai tambah dan produk tivitas ekonomi nasional yang tinggi, serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, dengan memperlancar proses perpindahan tenaga kerja antarsektor ekonomi tersebut, serta memadukan perencanaan dan pelaksanaan program antarsektor dan program regional, sehingga dapat mewujudkan kegiatan pembangunan yang terpadu serta berdaya guna dan berhasil guna

90

yang memungkinkan penyelenggaraan ekonomi yang makin mencerminkan rasa keadilan. Untuk itu, produktivitas di sektor pertanian ditingkatkan antara lain dengan penerapan teknologi yang tepat serta pendekatan baru dalam produksi dan pemasaran hasil pertanian termasuk pengembangan agroindustri dan agrobisnis. Pembangunan sektor industri diupayakan untuk makin terkait dengan sektor pertanian dan pembangunan di sektor jasa diarah kan terutama untuk mendukung sektor pertanian. Dalam rangka ini termasuk pula upaya untuk memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan nilai tukar hasil produksinya termasuk melalui peningkatan peran koperasi, mengembangkan sarana dan prasarana usaha yang dibutuhkan, serta iklim yang mendukung, termasuk kemudahan dalam memperoleh permodalan dan dalam memperoleh pelatihan keterampilan dan bimbingan manajemen, serta alih tek nologi bagi usaha di bidang pertanian terutama dalam rangka mengembangkan usaha ekonomi rakyat, khususnya bagi petani.

c. Penyerasian Pertumbuhan Antardaerah

Pemerataan pembangunan antardaerah dimaksudkan untuk lebih menyerasikan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan dalam tingkat kemajuan antardaerah, baik antarpropinsi, antar daerah di dalam propinsi, maupun antara perkotaan dan perdesaan. Kebijaksanaan pemerataan dalam pembangunan daerah harus dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antarsektor maupun antara pembangunan sektoral dengan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh tanah air. Pemba ngunan desa dan masyarakat perdesaan ditingkatkan melalui koor dinasi dan keterpaduan yang makin serasi dalam pembangunan sektoral, pengembangan kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga mempercepat peningkat an perkembangan desa. Di perkotaan, penataan penggunaan tanah

91

ditingkatkan dengan lebih memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah, serta pencegahan penelantaran tanah termasuk upaya mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepenting -an rakyat.

Dalam rangka pemerataan pembangunan antar daerah ditempuh berbagai upaya, antara lain dengan meningkatkan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah yang dikembangkan berdasarkan pendekatan wilayah atau kelompok propinsi dalam satu pulau atau gugus pulau dengan menciptakan keterkaitan fungsional antar daerah, antar wilayah, antar desa, antarkota, dan antara desa dan  kota. Selanjutnya diupayakan pula dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah dengan memberikan kemudahan dalam rangka deregulasi di      daerah tingkat I dan II untuk menciptakan iklim usaha yang makin baik. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan investasi, perda gangan antar daerah, ekspor nonmigas, dan lapangan kerja, serta mengembangkan prakarsa, keswadayaan, dan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan dengan mendorong dan membina organisasi kemasyarakatan serta lembaga-lembaga perekonomian rakyat termasuk koperasi, lembaga tradisional, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Untuk mempercepat pengembangan kawasan timur Indonesia dan daerah tertinggal lainnya, diupayakan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana ekonomi guna mendorong per kembangan ekonomi daerah, sesuai dengan prioritas dan potensi daerah yang bersangkutan. Perhatian lebih besar diberikan pula kepada pengembangan sumber daya manusia di kawasan tersebut. Dalam rangka mengejar ketertinggalan wilayah perdesaan di bandingkan wilayah perkotaan, diupayakan untuk mengembangkan sarana dan prasarana perdesaan dan meningkatkan fungsi dan peranan lembaga ekonomi serta lembaga kemasyarakatan desa.

92

d. Penanggulangan Kemiskinan

Dalam Repelita VI di samping berbagai kebijaksanaan sektoral dan regional yang telah dilakukan dalam PJP I dan akan dilanjutkan serta ditingkatkan, diluncurkan program khusus pe nanggulangan kemiskinan dengan mendorong semangat keswa dayaan dan kemandirian penduduk miskin untuk bersama-sama melepaskan diri dari kemiskinan dalam kelompok-kelompok swadaya dengan semangat kooperatif yang dikembangkan di kalangan dan oleh masyarakat itu sendiri, khususnya di desa-desa tertinggal.

Kebijaksanaan tersebut dalam Repelita VI dituangkan dalam program yang disebut Inpres Desa Tertinggal atau IDT.

IDT merupakan kebijaksanaan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan membuka keterisolasian dan mengembang kan kesempatan berusaha. IDT diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi untuk mewujudkan kemandirian masyara kat miskin di desa tertinggal, dengan menerapkan prinsip-prinsip gotong-royong, keswadayaan, dan partisipasi, serta menerapkan semangat dan kegiatan kooperatif. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan pemasaran dengan pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi yang tepat terutama yang sumber dayanya tersedia di lingkungan masyarakat setempat. Guna mempercepat upaya itu, ditingkatkan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan serta disediakan dana sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk membangun dan mengembangkan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam kerangka itu program  IDT diupayakan pula untuk memantapkan segi-segi kelembagaan sosial ekonomi masyarakat perdesaan termasuk koperasi sehingga upaya meningkatkan taraf hidup dapat berlangsung secara berkelanjutan.

93

IDT merupakan kebijaksanaan terpadu untuk meningkatkan potensi dan dinamika ekonomi masyarakat lapisan bawah. Dengan upaya penguatan ekonomi rakyat tersebut, diharapkan dapat diha silkan landasan yang lebih kukuh bagi perekonomian nasional karena meningkatnya daya beli, dan dengan demikian ketahanan ekonomi masyarakat secara menyeluruh juga meningkat.

Penanggulangan kemiskinan ditempatkan secara utuh dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional. Dalam kerangka itu, berbagai hal yang berkaitan dengan perencanaan, pengang garan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi akan dikaji dalam perspektif jangka pendek dan jangka panjang.

Penanggulangan kemiskinan yang bertumpu pada peran serta aktif dan produktivitas rakyat diupayakan untuk menumbuhkan kemandirian penduduk miskin. Hal itu bersifat mendasar yang menyatu dengan struktur sosial ekonomi dan sosial budaya masya rakat serta bersifat lestari yang didasarkan pada adanya kesempatan dan peluang untuk berperan serta dalam pembangunan yang terbu ka secara merata bagi seluruh rakyat, menuju makin meratanya tingkat kemampuan rakyat dalam memanfaatkan kesempatan, dan dilandasi oleh semangat kebersamaan, kesetiakawanan, serta persa tuan yang kuat diantara warga negara. Dalam hal ini, diupayakan untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat terutama yang mampu serta dukungan aparat pelaksana yang andal, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan sekaligus mencegah timbulnya penduduk miskin baru.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, kebijaksanaan peningkatan desentralisasi dan otonomi daerah dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan memberi kewenangan kepada daerah untuk mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan berbagai program pembangunan yang diarahkan pada penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini, warga masyarakat miskin diberikan kepercayaan

94

penuh untuk merumuskan kebutuhan yang mendesak dan mendasar bagi mereka. Ini berarti pula mendorong penduduk yang hidup di desa-desa tertinggal agar memahami dan mampu menangani masalahnya sendiri.

Kebijaksanaan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan menanggulangi kemiskinan yang garis besar dan pokok-pokok nya diuraikan di atas, dikembangkan secara lebih rinci dalam kebi jaksanaan pembangunan di semua bidang dan sektor dalam Repeli -ta VI. Dengan usaha yang sungguh-sungguh disertai tekad untuk membantu memperbaiki kesejahteraan mereka yang lemah, mempercepat pembangunan daerah yang tertinggal, dan mengurangi kesenjangan, maka pembangunan dalam PJP II yang akan dimulai dalam Repelita VI dapat menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang makin merata, dalam upaya mewu judkan cita-cita keadilan sosial.

V. PROGRAM PEMBANGUNAN

Upaya pembangunan untuk menumbuhkan perekonomian rakyat dan mengatasi kesenjangan antar golongan ekonomi, menyerasikan pertumbuhan antar sektor ekonomi, menyerasikan pertumbuhan antar daerah, dan menanggulangi kemiskinan, dalam Repelita VI dilaksanakan melalui berbagai program di semua sektor pembangunan, yaitu dalam bidang ekonomi; kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan; agama dan kepercayaan terha dap Tuhan Yang Maha Esa; ilmu pengetahuan dan teknologi; hukum; politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi, dan media massa; serta pertahanan dan keamanan. Dalam penanggu langan kemiskinan pada Repelita VI dilaksanakan program khusus yaitu program Inpres Desa Tertinggal.

Penemu “Biofar SS” Juara 1 Dunia Medis China Muhammad Ja’far Hasibuan, Lepas Masa Lajang

TRIBUNUSBANYUASIN | SIDIMPUAN – Tepatnya pada tanggal 20 Februari 2021 Pemuda Inspiratif Segudang Prestasi Dunia  yang akrab disapa Ja’far Hasibuan” atau Muhammad Ja’far Hasibuan asal Padang Lawas Utara Provinsi  Sumatera Utara Republik Indonesia 23 Kali Juara 1 Tingkat Nasional,2 Kali Juara 1 Tingkat Asean,Juara 1 Tingkat Asia dan 2 Kali Juara 1 Dunia.

Ilmuwan Kelas Dunia Sudah Sembuhkan Miliaran Sakit Kulit  Manusia Dan Hewan di 7 Benua Juara 1  Dunia di China yang mengalahkan 193 Negara pada 2019 lalu, kini akhirnya lepas lajang dan melangsungkan resepsi pernikahannya di hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021.

Pemuda inspiratif yang memiliki segudang prestasi (ilmuwan) yang membawa harum nama bangsa Indonesia ini, jelang resepsi pernikahannya mendapatkan banyak ucapan karangan bunga.

”Hampir Seluruh 194  Negara di Dunia Baik dari kalangan Akademisi,Birokrasi,Pengusaha dan Ilmuwan Dunia Ucapin Selamat Buat Pemuda Ini. salah satunya ucapan dari Putra Mantan Presiden RI ke 3 Prof. Dr BJ Habibie, Dr. Ilham Habibie ,DPR RI Marwan Dasopang, Mayjen TNI (Purn) H. Dahler S. Hasibuan beserta Keluarga dan Kabid Layanan Kepemudaan Dispora M. Tohir. SPd.

Diketahui, setelah melalang buana di 194 Negara  atas temuannya berupa obat herbal Biofar Shrimp Skincare obat yang dipresentasikan pada penyakit kulit luar maupun dalam bagi manusia dan hewan yang sudah berhasil menyembuhkan miliaran  orang di Tujuh Benua, Kini Muhammad Ja’far Hasibuan menempuh hidup baru dengan pasangan Ade Noviyanti Siregar, Amd Keb SKM yang digelar pada Sabtu 20 Februari 202.

Acara pernikahan Muhammad Ja’far Hasibuan dengan Ade Noviyanti Siregar digelar di Jl. DR. KH. Zubeir Ahmad N9.20 Di MAN 1 Padangsidimpuan  Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota PSP Sumatera Utara.

Menjelang hari pernikahannya ,ucapan Karangan Bunga dan doa memenuhi lokasi acara.

Dalam kesempatannya, Muhammad Ja’far Hasibuan berharap, di tahun ini obat herbal Biofar Shrimp Skincare hasil temuannya itu bisa lebih bermanfaat lagi bagi bangsa dan negara ini, terutama dapat membantu masyarakat Indonesia dalam mengatasi berbagai penyakit kulit.

Ia berharap juga kepada Pemerintah Daerah hingga pemerintah Pusat untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak bangsa Indonesia yang berprestasi dan berhasil mengharumkan nama bangsa.

” Begitu pula Kami Muhammad Ja’far Hasibuan penemu obat herbal Biofar Shrimp Skin Care untuk penyakit kulit luar-dalam bagi manusia dan hewan, pada kejuaraan tingkat Dunia Medis di China pada tahun 2019 lalu, ” Ungkap Muhammad Ja’far Hasibuan.

Di pernikahannya hari ini , Muhamad Ja’far Hasibuan dan Pasangan Pengantin beserta keluarga juga memohon do’a restu kepada segenap masyarakat Indonesia, agar dalam meniti kehidupan rumah tangga yang baru nanti dapat menjadikan keluarganya yang Sakinnah Mawaddah Warohmah Dunia dan Akhirat,”Harapnya.

Nampak terlihat hadir memberikan ucapan selamat antara lain, anggota  DPR RI Marwan Dasopang,Putra Mantan Presiden RI BJ Habibie  yakni  ILHAM HABIBIIE, dan banyak lagi yang tak sempat disebutkan satu persatu.

Berikut beberapa rekanan yang memberi ucapan karanga bunga atas pernikahan Muhammad Ja’far Hasibuan (Peraih Juara 1 Medis di China) antara lain ucapan dari Keluarga Besar Muhammad Ja’far Hasibuan yakni Dra. Hj. Titin Nurbaini. S. Ag, MM ( Ibu angkat Muhammad Ja’far Hasibuan) ,Kemudian Duta Oristak Internasional (Raja Huristak) Patuan Tondi Hasibuan ,Kabaharkam Polri Komjen Pol . Drs. Agus Andrianto SH. MM, Afder Sayuti Hsb dari Karawang Jawa Barat.

Ketua Prima DMI se Tabangsel (Muhammad Fajar Dalimunthe SH), Dari Rekan Banten, Ceo Digtara.Com, Losung Batu, KPRI SMP Negeri 5 Kota PSP ,Wakil Ketua Umum Kadin Sumatera Utara bapak Usman Hasibuan.

Keluarga Armadan Siregar, Koperasi Parsub Medan, Direktur PT. Dinda Arkan Raya Jakarta Selatan, Direksi PT. Batang Pane Baru ,Dirut RS.Sibuhuan,Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas ,Para Menteri,PBB dan masih banyak ucapan karangan bunga yang lainnya hampir di seluruh 194  negara. (Rn).

Kapolri Keluarkan Surat Edaran Penanganan Kasus UU ITE, Ini Isinya

TRIBUNUSBANYUASINLIVE | JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Surat Edaran itu bernomor: SE/2/11/2021 ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada Jumat, 19 Februari 2021.

Dalam Surat Edaran tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

“Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujar Kapolri dalam Surat Edaran tersebut.

Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaskud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Penyidik Polri pun diminta memedomani hal-hal sebagai berikut:

a. mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya

b. memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat

c. mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.

d. dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.

e. sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.

f. melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada

g. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

h. terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme

i. korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali

j. penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan

k. agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

“Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri,” ujar Kapolri dalam Surat Edaran. (Rn/Red).

BPK Periksa Penggunaan Dana BLT dan BSP Kabupaten Banyuasin Sumsel

Foto Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Alamsyah Saat ditemui di ruang kerjanya tadi Senin 22/02/2021 Ghending Sriwijaya Roni Paslah

TRIBUNUSBANYUASINLIVE | BANYUASIN.- Penggunaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Pangan (BSP) serta bantuan kegiatan lainnya untuk dampak Covid-19 saat ini tengah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

“Iya benar lagi diperiksa BPK, ”Ujar Alamsyah Rianda Kepala Dinsos Banyuasin, Senin (22/02/2021) Kemarin.

Soal penyerapan anggaran, Alamsyah belum bisa menjelaskan secara rinci penggunaan dana bantuan dampak covid-19 yang ada di dinasnya.

Pihaknya sudah berusaha untuk bekerja profesional dan berhati-hati dalam penggunaan dana tersebut. Jika salah langkah akan konsekuensinya tanggung sendiri.

“Nanti akan diinformasikan jika sudah selesai diperiksa BPK, apabila ada temuan dana itu tidak terserap akan kita kembalikan ke kas daerah,”katanya.

Alhamdulillah, kata dia selama penyaluran dana BLT dan BSP serta kegiatan lainnya tidak ada masalah yang urgent saya merasa untuk penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin Pandemi COVID-19 khususnya di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan ini sudah maksimal jelasnya pada media.

Hanya ia tak menampik ada gejolak sejumlah desa saat pembagian BLT karena ada kesalahan teknis.

“Tapi bisa kita atasi dan berjalan kondusif, dengan adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak,”ujar, (Rn).

JENJANG KEPANGKATAN DI DALAM INSTITUSI KEPOLISIAN RI

TRIBUNUSBANYUASINLIVE | KEPOLISIAN RI – Jenjang Kepangkatan untuk naik satu tingkat pada golongan Tamtama & Bintara adalah selisih jarak 3 s.d 6 tahun Masa Dinas.

Sedangkan Kepangkatan untuk naik satu tingkat pada golongan Perwira adalah dengan selisih jarak 3 s.d 15 tahun lebih Masa Dinas.

A. PANGKAT TAMTAMA (MERAH/RED)

    1. BHARADA : 1 garis merah 

        (Bhayangkara Polisi Tingkat Dua)

    2. BHARATU : 2 garis merah 

        (Bhayangkara Polisi Tingkat Satu)

    3. BHARAKA : 3 garis merah

        (Bhayangkara Polisi Kepala)

    4. ABRIBDA : 1 bengkok merah

        (Ajun Brigadir Polisi Tingkat Dua)

    5. ABRIPTU : 2 bengkok merah

        (Ajun Brigadir Polisi Tingkat Satu)

    6. ABRIP: 3 bengkok merah

        (Ajun Brigadir Polisi)

B. PANGKAT BINTARA (PUTIH/SILVER)

    1. BRIPDA : 1 bengkok silver

        (Brigadir Polisi Tingkat Dua)

    2. BRIPTU : 2 bengkok silver

        (Brigadir Polisi Tingkat Satu)

    3. BRIGADIR : 3 bengkok silver

        (Brigadir Polisi)

    4. BRIPKA : 4 bengkok silver

        (Brigadir Polisi Kepala)

• Bintara Tinggi

    5. AIPDA : 1 W silver

        (Ajun Inspektur Polisi Tingkat Dua)

    6. AIPTU : 2 W silver

        (Ajun Inspektur Polisi Tingkat Satu)

C. PANGKAT PERWIRA (EMAS/GOLD)

• Perwira Pertama / PAMA

    1. IPDA : 1 balok gold

        (Inspektur Polisi Tingkat Dua)

    2. IPTU : 2 balok gold

        (Inspektur Polisi Tingkat Satu)

    3. AKP : 3 balok gold

        (Ajun Komisaris Polisi)

• Perwira Menengah / PAMEN

    4. KOMPOL : 1 melati gold

        (Komisaris Polisi)

    5. AKBP : 2 melati gold

        (Ajun Komisaris Besar Polisi)

    6. KOMBES : 3 melati gold

        (Komisaris Besar Polisi)

• Perwira Tinggi / PATI

   7. Brigjend: 1 Bintang gold

       (Brigadir Jenderal Polisi)

   8. Irjend : 2 Bintang gold

       (Inspektur Jenderal Polisi)

   9. Komjend : 3 Bintang gold

       (Komisaris Jenderal Polisi)

   10. Jenderal Polisi : 4 Bintang gold 

       (Hanya KAPOLRI)

Kepangkatan Polri dibagi menjadi Perwira, Bintara dan Tamtama. Perbedaan mencolok dari ketiganya bisa dilihat dari warna lambang kepangkatan. Lambang golongan Perwira berwarna Kuning/Emas/Gold dan Bintara lambangnya berwarna Putih/Silver/Perak. Sedangkan Tamtama lambangnya berwarna Merah.

1. Tamtama adalah lulusan Pendidikan Polri atau disingkat DIKTUKTA atau SECATA selama 5 bulan dengan pangkat Pertama adalah BHARADA.

2. Bintara adalah lulusan Pendidikan Polri atau disingkat DIKTUKBA atau SECABA selama 7 bulan dengan pangkat Pertama adalah BRIPDA.

3. Perwira adalah lulusan Pendidikan AKPOL (Akademi Kepolisian) selama kurang lebih 4 tahun dengan Pangkat Pertama adalah IPDA + gelar S.trK dan/atau S.iK.

Lulusan Perwira tidak hanya dari AKPOL saja, bisa juga melalui jalur SIPSS dengan lama pendidikan 7 bulan dengan syarat minimal Sarjana setingkat STRAKTAT 1 sebelum usia 29 tahun.

Dan Lulusan Perwira bisa ditempuh oleh Bintara Polisi melalui Pendidikan SECAPA/SETUKPA dengan syarat Minimal Brigadir Polisi Gelar Straktat 1 dan usia masa dinas minimal 2 tahun.

Bidang tugasnya pun berbeda. Golongan Perwira lebih kepada bidang Manajemen, Taktik atau pekerjaan di belakang meja. Sedangkan golongan Bintara dan Tamtama bekerja langsung di lapangan, berhadapan dengan konflik atau kendala lainnya.

Masa Dinas Rata² Anggota Polri Paling muda 18 tahun hingga Pensiun di Usia 58 – 60 tahun adalah sekitar 40 tahun s.d 42 tahun lamanya.

1. Gologan Tamtama POLRI

Dari BHARADA ke ABRIPKA bisa saja butuh waktu masa Dinas hingan 15 tahun atau lebih, bahkan pensiun di Pangkat ABRIPKA jika tidak lulus seleksi Sekolah Alih golongan dari Tamtama ke Bintara.

2. Golongan Bintara POLRI

Sedangkan dari BRIPDA ke AIPTU bisa saja butuh waktu masa Dinas hingan 25 tahun atau lebih, bahkan pensiun di Pangkat AIPTU jika tidak lulus seleksi Sekolah Alih golongan dari Bintara ke Perwira.

3. Golongan Perwira POLRI

Perwira Pertama dari pangkat IPDA hingga ke KOMBES bisa saja butuh waktu masa Dinas hingan 35 tahun atau lebih, bahkan pensiun di Pangkat KOMBES jika tidak lulus seleksi Sekolah Alih golongan dari Perwira Menengah ke Perwira Tinggi.

Perwira Tinggi (atau biasa disingkat PATI) merupakan rangkaian pangkat perwira tertinggi dalam organisasi militer. Di Indonesia, tanda pangkat terendah perwira tinggi adalah dengan satu bintang dan pangkat tertingginya adalah empat bintang. Tanda pangkat perwira tinggi dengan lima bintang adalah pangkat perwira tinggi kehormatan.

Berikut adalah gambar lambang lengkap urutan kepangkatan Anggota Kepolisian Republik Indonesia :

PRESIDEN JOKOWI, Perintahkan Kapolri Basmi Mafia Tanah, Listyo Sigit Prabowo Memerintahkan Anak Buahnya Jangan Ragu

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) memberikan salam usai memberi keterangan kepada wartawan saat berkunjung ke Mabes TNI AD, di Jakarta, Selasa, 2 Februari 2021. Pertemuan tersebut membahas program kerjasama untuk lebih mengeratkan sinergitas TNI-Polri. Ghending sriwijaya Roni Paslah

TRIBUNUSBANYUASINLIVE | JAKARTA – Presiden Perintahkan Kapolri Basmi Mafia Tanah, masalah ini yang menjadi poin besar dan tugas utama mengawali kedinasan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pemberangusan mafia tanah merupakan bagian dari program Presisi atau prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. “Sebagaimana program Presisi, proses penegakan hukum harus diusut tuntas tanpa pandang bulu,” ucap Sigit.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan anak buahnya tidak ragu mengusut kasus tindak pidana mafia tanah. Dia mengatakan perintahnya sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta memberangus adanya praktik tindak pidana mafia tanah di Indonesia.

“Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian khusus Bapak Presiden, dan saya diperintahkan Bapak Presiden untuk usut tuntas masalah mafia tanah,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 17 Februari 2021, Kemarin.

Langkah mafia tanah dalam melancarkan aksinya selalu rakyat kandas di Srtepikat kepemilikan tanah

Salah satu dugaan kasus mafia tanah yang saat ini menjadi sorotan adalah kasus Zurni Hasyim, ibu dari Dino Patti Djalal. Dino menyebut seseorang bernama Fredy Kusnadi telah menyerobot rumah milik ibunya. Sebaliknya, Fredy melaporkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu ke polisi.

Baca juga Kejahatan mafia tanah di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan ini daftar Perusahaan perkebunan Kelapa Sawit dan Karet yang terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan :

https://id.scribd.com/document/377601221/260334777-Daftar-perusahaan-Perkebunan-kelapa-sawit-dan-karet-yang-terdaptar-di-Pemerintah-daerah-Sumsel-1

Pelanggaran Perusahaan PT. MAR : Diketahui PT SHS PT Surya Hutama Sawit. Pangkalan Balai

https://tribunus-antara.com/2018/04/03/bpn-dan-polda-sumsel-berkomitmen-kembalikan-hak-ulayat-adat.html

Ini sering kali melakukan perbuatan melawan hukum (Pemalsuan Dokumen SPH, SKT) yang dilakukan oleh Kepala Desa beserta Camat.

Baca juga :

https://www.tribunus.co.id/2020/01/surat-pengaduan-pemalsuan-dokumen-dan.html?m=1

Mantan Kabareskrim ini juga meminta anggota kepolisian untuk menindak pihak yang melindungi dan menjadi aktor intelektual dari sindikat mafia tanah. “Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian Bapak Presiden, saya minta untuk jajaran tidak perlu ragu proses tuntas, siapapun ‘bekingnya’,” ucap Sigit.

Baca juga :

https://tribunusbanyuasin.wordpress.com/2021/01/10/sabotase-kriminalisasi-dan-rekayasa-kasus-masyarakat-banyuasin-menggugat-mbm/

https://id.scribd.com/document/380166967/Pt-Sumatera-Anugerah-Jaya-Desa-Lubuk-Karet-Dan-Desa-Meranti

Kapolri mengatakan, pemberangusan mafia tanah merupakan bagian dari program Presisi atau prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. “Sebagaimana program Presisi, proses penegakan hukum harus diusut tuntas tanpa pandang bulu,” ucap Sigit. (Rn/Tpo).

Rapim TNI-Polri 2021 Solidkan Barisan Kawal Vaksinasi Hingga Pulihkan Ekonomi Nasional

Rapim TNI-Polri 2021 Solidkan Barisan Kawal Vaksinasi Hingga Pulihkan Ekonomi Nasional

TRIBUNUSBANYUASINLIVE | JAKARTA – Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2021 dengan mengambil tema  ‘Dilandasi Profesionalisme, Soliditas, dan Sinergitas TNI Polri Siap Mendukung Penanggulangan Paripurna COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Menuju Indonesia Maju’ bertujuan untuk mesolidkan barisan untuk mengawal kebijakan pemerintah mulai dari mengawal vaksinasi hingga membantu pemulihan ekonomi. 

Demikian ditegaskan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto usai Rapim TNI-Polri di Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (15/2/2021) Kemarin.

Panglima menekankan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi di Istana Negara pagi tadi, TNI-Polri diminta untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan penegakan disiplin protokol kesehatan termasuk juga mendukung 3 T (Tasting, Tracing, Treatment), pelaksanaan PPKM skala mikro hingga mendukung pelaksanaan vaksinasi.

“Rapim TNI-Polri adalah wadah untuk menyatukan pola sikap dan pola tindak, termasuk strategi dalam mendukung kebijakan pemerintah sesuai dengan perintah bapak Presiden,” kata Panglima TNI. 

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menambahkan, dalam Rapim kali ini juga membahas bagaimana TNI-Polri dapat membantu pemulihan ekonomi nasional. Misalnya, tekan Sigit, melakukan pengawalan terhadap pengembangan UMKM dalam rangka menumbuhkan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 

“Pengawalan terhadap program-program nasional yang bersifat padat karya, baik itu infrastruktur ataupun program-program lain yang perlu kita kawal,” tekan Sigit. 

Disisi lain, Kapolri mengatakan, TNI-Polri dalam mengawal program PPKM Mikro sebagai upaya menekan laju penularan Covid-19 telah menyebar Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak hingga sampai ke tingkat RT/RW. 

“Diharapkan betul-betul bisa jadi pelopor, bekerjasama dengan Linmas, kemudian ketua RT ketua RW atau Lurah untuk betul-betul bisa melakukan penegakan aturan terkait dengan 3T (Testing, Tracing, Treatment) dengan tidak melupakan program 3m,” tandas Listyo Sigit. (Rn).

SUMSEL,, Masuk 10 Besar Provinsi Termiskin di Indonesia Masa Pandemi Covid-19

TRIBUNUSBANYUASINLIVE | PALEMBANG Sepanjang masa Pandemi Covid-19 ini tentunya membuat roda perekonomian mengalami penurunan, baik dari kalangan menengah kebawah hingga kalangan atas sekalipun. Maka dari itu pastinya membuat angka penduduk miskin meningkat.

Di Provinsi Sumatera Selatan angka penduduk miskin mengalami peningkatan sepanjang tahun 2020. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS), kemiskinan di Sumatera Selatan meningkat 12,98 persen pada 2020. 

Sementara, pada tahun 2019, angka penduduk miskin sebesar 12,56 persen. Adanya peningkatan jumlah penduduk miskin itu, menempatkan Sumatera Selatan dalam urutan ke 10 provinsi miskin di Indonesia. Sementara, untuk wilayah Sumatera, Sumatera Selatan berada di urutan ketiga, setelah Aceh di urutan pertama dan Bengkulu urutan kedua.

Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya saat dikonfirmasi mengatakan, adanya penerapan protokol (Prokes) serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat kegiatan perekonomian menjadi terhenti. Hal itu menjadikan jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan pun otomatis menjadi bertambah.

Dikutip dari Kompas.com “Ini masalahnya bagaimana kita meningkatkan ekonomi dan aktivitas masyarakat kita harus terus berjalan. Tapi dihambat oleh protokol kesehatan. Faktor ini yang menjadikan kegiatan ekonomi terhambat,” kata Mawardi, Kamis (18/2/2021) Kemarin.

Menurut Mawardi, saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan upaya agar perekonomian kembali berjalan. Sehingga menekan angka kemiskinan. Namun, semua aktivitas harus tetap mematuhi protokol kesehatan karena pandemi Covid-19 masih berlangsung. “Sudah saatnya prihatin wabah. Tidak ada jalan lain, kalau dibiarkan begini, yang rugi siapa? kita sendiri. Terlebih lagi ekonomi masyarakat kita, bagi orang kaya mungkin tidak apa-apa, tapi yang miskin?” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Statistik Sosial (BPS) Sumatera Selatan Timbul P Silitonga menjelaskan, terdapat 597.880 masyarakat di Sumatera Selatan kehilangan pekerjaan selama Pandemi Covid-19. Jumlah itu membuat persentase penduduk miskin pada September 2020 meningkat sebesar 12,98 persen. 

“Jumlah penduduk miskin di Sumsel pada periode September 2020 sebanyak 1,11 juta jiwa. Akibat dampak dari pandemi,” Jelasnya. (Rn).

SEDIH, Nasib Petani, Kelompok Miskin Pedesaan yang Topang Ekonomi RI

Foto Babinsa melihat tanaman padi warga (Kab, Banyuasin) Kejujuran Data dan Dokumen (manipulasi) Penentu Nasib Bangsa (Data Pemerintah Daerah)

TRIBUNUSBANYUASINLIVE | JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok minus 2,07 persen pada 2020 akibat pandemi covid-19 kontraksi merupakan yang pertama sejak krisis moneter 1998 silam, kala itu ekonomi RI minus 13 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyebut pandemi menyebabkan berbagai sektor lumpuh hanya tujuh dari 17 sektor yang mencatatkan kinerja positif.

Dari catatan BPS, yang paling parah adalah sektor transportasi dan pergudangan yang minus 15,04 persen lalu, diikuti sektor akomodasi dan makanan yang mencapai negatif 10,22 persen.

Dari segelintir sektor yang berhasil bergerak positif, salah satunya adalah sektor pertanian yang tumbuh 1,71 persen dikutip dari media fnn.

Meski tumbuh lambat dibandingkan 2019, namun Suhariyanto menyebut koreksi bakal jauh lebih dalam jika tidak ditopang oleh sektor pertanian.

Pasalnya, kontribusi sektor pertanian cukup besar terhadap perekonomian Indonesia bayangkan, lanjutnya, di tengah lesunya ekspor Indonesia yang minus 2,61 persen tahun lalu, ekspor sektor pertanian mampu mencetak pertumbuhan 14,03 persen.

Belum lagi besarnya penyerapan tenaga kerja di sektor terkait. Ia mengatakan dari total seluruh angkatan tenaga kerja, 29,8 persen di antaranya diserap oleh sektor pertanian.

“Tidak terbayangkan kalau sektor pertanian kontraksi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi yang sangat dalam karena besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi,” ujar Suhariyanto pada diskusi daring INDEF bertajuk ‘Daya Tahan Sektor Pertanian: Realita atau Fatamorgana?’ pada Rabu (17/2).

Keberhasilan sektor pertanian ini harus diapresiasi.

Menurut dia, pertanian yang menjadi sektor penyelamat di tengah resesi ini harus mendapat perhatian bersama.

Tidak hanya berkonsentrasi pada output atau hasil pertanian saja, tapi juga kesejahteraan para petani karena mirisnya petani menjadi kelompok paling rentan.

BPS menemukan mayoritas kelompok rumah tangga miskin menurut sumber penghasilan utama berasal dari kelompok pertanian, yakni 46,3 persen.

Sisanya, berasal dari kelompok menganggur 15,02 persen, industri 6,58 persen, dan lainnya 32,1 persen.

Tingkat kemiskinan yang masih terpusat di pedesaan menjadi salah satu faktor pendorong kemiskinan di kalangan petani, mengingat mayoritas petani berada di pelosok daerah.

“Persentase penduduk miskin di desa jauh lebih tinggi dari di kota dan tingkat kedalaman juga lebih tinggi. Kemudian tingkat keparahan juga lebih memprihatinkan,” ujarnya.

Selama pandemi, pengangguran RI mengalami kenaikan sebanyak 2,67 juta orang.

Banyak diantaranya pulang ke kampung untuk menjadi petani karena tidak menemukan pekerjaan di perkotaan.

Hal ini tercermin dari data tenaga kerja sektor pertanian yang mengalami kenaikan dari 27,53 persen pada 2019 menjadi 29,76 persen pada 2020. Data temuan BPS per Agustus 2020.

Suhariyanto mengatakan kenaikan ini menjadi beban bagi sektor pertanian.

Pasalnya, kontribusi pertanian terhadap PDB hanya 13 persen, sementara harus menanggung hampir 30 persen dari total angkatan kerja.

Ia menilai ini akan membuat produktivitas pertanian menurun.

Rendahnya produktivitas pertanian juga disebabkan oleh dominasi pekerja berpendidikan rendah dan kelompok berusia senja. 

Karenanya, ia menyebut pemerintah harus mencari cara agar anak muda mau dan bisa masuk ke sektor pertanian.

“Di sisi lain SDM pertanian itu kurang menguntungkan karena mayoritas didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dia membeberkan kalau seringnya harga komoditas pangan jatuh saat panen menjadi faktor yang berkontribusi pada rendahnya tingkat kesejahteraan petani. 

Dia mencontohkan harga gabah atau beras yang cenderung turun pada Maret-April atau saat panen.

Di tengah rendahnya nilai tukar petani yang diperparah dengan turunnya harga saat panen membuat petani kerap menjerit karena merugi.

Peran pemerintah, menurut dia, adalah menjaga stabilitas harga agar meski stok melimpah saat panen, namun harga tetap normal sehingga petani tidak menanggung rugi.

Sedangkan, upah riil buruh tani cenderung flat atau hanya naik 0,01 persen pada Januari 2021 dibandingkan Desember 2020 (mtm). 

Jika menghitung inflasi, petani malah tekor. 

Ini menjadi salah satu penyebab daya beli petani sangat rendah.

Namun lain hal yang dirasakan petani di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan M. Ali (60) petani yang berada di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur ia mengeluhkan susahnya hidup sekarang ini apalagi kalau berharap perhatian dari pemerintah seingat saya dari dulu sampai sekarang belum ada perhatian pemerintah terhadap pertanian padi di tempat kita ini walaupun ada itu hanya kepentingan dan keuntungan segintil orang saja jelasnya Jumat (19/02/2021).

Perlu pembuktian khususnya di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan :…!!! 

Kejujuran Data dan Dokumen (manipulasi) Penentu Nasib Bangsa (Data Pemerintah Daerah)

“Upah riil buruh naiknya tipis sekali dan bisa dibilang agak flat dan itu semua habis ditelan inflasi. Kata lain dari sini bisa melihat daya beli buruh tani sangat rendah sekali. Yang terjadi buruh tani tidak menarik dan banyak yang pindah ke buruh bangunan,” jelasnya.

Melihat itu, Suhariyanto memberikan beberapa catatan kepada pemerintah agar menunjukkan keberpihakan kepada petani. 

Pertama, diperlukan upaya menjaga harga beli produk petani terutama di periode musim panen.

Kedua, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya berfokus pada konsumen tapi tetap memperhatikan keberpihakan bagi petani.

“Karena pada akhirnya mereka lah yang menyediakan pangan bagi kita semua, tanpa meningkatkan kesejahteraannya, semua orang akan meninggalkan pertanian dan kita akan terpuruk dan ketahanan pangan akan semakin lemah,” tutupnya. (Rn).

SEDIH, Nasib Petani, Kelompok Miskin Pedesaan yang Topang Ekonomi RI

Foto Anggota Babinsa mengkroscek tanaman padi petani”

TRIBUNUSBANYUASINLIVE | JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok minus 2,07 persen pada 2020 akibat pandemi covid-19 kontraksi merupakan yang pertama sejak krisis moneter 1998 silam, kala itu ekonomi RI minus 13 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyebut pandemi menyebabkan berbagai sektor lumpuh hanya tujuh dari 17 sektor yang mencatatkan kinerja positif.

Dari catatan BPS, yang paling parah adalah sektor transportasi dan pergudangan yang minus 15,04 persen lalu, diikuti sektor akomodasi dan makanan yang mencapai negatif 10,22 persen.

Dari segelintir sektor yang berhasil bergerak positif, salah satunya adalah sektor pertanian yang tumbuh 1,71 persen dikutip dari media fnn.

Meski tumbuh lambat dibandingkan 2019, namun Suhariyanto menyebut koreksi bakal jauh lebih dalam jika tidak ditopang oleh sektor pertanian.

Pasalnya, kontribusi sektor pertanian cukup besar terhadap perekonomian Indonesia bayangkan, lanjutnya, di tengah lesunya ekspor Indonesia yang minus 2,61 persen tahun lalu, ekspor sektor pertanian mampu mencetak pertumbuhan 14,03 persen.

Belum lagi besarnya penyerapan tenaga kerja di sektor terkait. Ia mengatakan dari total seluruh angkatan tenaga kerja, 29,8 persen di antaranya diserap oleh sektor pertanian.

“Tidak terbayangkan kalau sektor pertanian kontraksi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi yang sangat dalam karena besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi,” ujar Suhariyanto pada diskusi daring INDEF bertajuk ‘Daya Tahan Sektor Pertanian: Realita atau Fatamorgana?’ pada Rabu (17/2).

Keberhasilan sektor pertanian ini harus diapresiasi.

Menurut dia, pertanian yang menjadi sektor penyelamat di tengah resesi ini harus mendapat perhatian bersama.

Tidak hanya berkonsentrasi pada output atau hasil pertanian saja, tapi juga kesejahteraan para petani karena mirisnya petani menjadi kelompok paling rentan.

BPS menemukan mayoritas kelompok rumah tangga miskin menurut sumber penghasilan utama berasal dari kelompok pertanian, yakni 46,3 persen.

Sisanya, berasal dari kelompok menganggur 15,02 persen, industri 6,58 persen, dan lainnya 32,1 persen.

Tingkat kemiskinan yang masih terpusat di pedesaan menjadi salah satu faktor pendorong kemiskinan di kalangan petani, mengingat mayoritas petani berada di pelosok daerah.

“Persentase penduduk miskin di desa jauh lebih tinggi dari di kota dan tingkat kedalaman juga lebih tinggi. Kemudian tingkat keparahan juga lebih memprihatinkan,” ujarnya.

Selama pandemi, pengangguran RI mengalami kenaikan sebanyak 2,67 juta orang.

Banyak diantaranya pulang ke kampung untuk menjadi petani karena tidak menemukan pekerjaan di perkotaan.

Hal ini tercermin dari data tenaga kerja sektor pertanian yang mengalami kenaikan dari 27,53 persen pada 2019 menjadi 29,76 persen pada 2020. Data temuan BPS per Agustus 2020.

Suhariyanto mengatakan kenaikan ini menjadi beban bagi sektor pertanian.

Pasalnya, kontribusi pertanian terhadap PDB hanya 13 persen, sementara harus menanggung hampir 30 persen dari total angkatan kerja.

Ia menilai ini akan membuat produktivitas pertanian menurun.

Rendahnya produktivitas pertanian juga disebabkan oleh dominasi pekerja berpendidikan rendah dan kelompok berusia senja. 

Karenanya, ia menyebut pemerintah harus mencari cara agar anak muda mau dan bisa masuk ke sektor pertanian.

“Di sisi lain SDM pertanian itu kurang menguntungkan karena mayoritas didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dia membeberkan kalau seringnya harga komoditas pangan jatuh saat panen menjadi faktor yang berkontribusi pada rendahnya tingkat kesejahteraan petani. 

Dia mencontohkan harga gabah atau beras yang cenderung turun pada Maret-April atau saat panen.

Di tengah rendahnya nilai tukar petani yang diperparah dengan turunnya harga saat panen membuat petani kerap menjerit karena merugi.

Peran pemerintah, menurut dia, adalah menjaga stabilitas harga agar meski stok melimpah saat panen, namun harga tetap normal sehingga petani tidak menanggung rugi.

Sedangkan, upah riil buruh tani cenderung flat atau hanya naik 0,01 persen pada Januari 2021 dibandingkan Desember 2020 (mtm). 

Jika menghitung inflasi, petani malah tekor. 

Ini menjadi salah satu penyebab daya beli petani sangat rendah.

Namun lain hal yang dirasakan petani di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan M. Ali (60) petani yang berada di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur ia mengeluhkan susahnya hidup sekarang ini apalagi kalau berharap perhatian dari pemerintah seingat saya dari dulu sampai sekarang belum ada perhatian pemerintah terhadap pertanian padi di tempat kita ini walaupun ada itu hanya kepentingan dan keuntungan segintil orang saja jelasnya Jumat (19/02/2021).

Perlu pembuktian khususnya di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan :…!!! 

Kejujuran Data dan Dokumen (manipulasi) Penentu Nasib Bangsa (Data Pemerintah Daerah)

“Upah riil buruh naiknya tipis sekali dan bisa dibilang agak flat dan itu semua habis ditelan inflasi. Kata lain dari sini bisa melihat daya beli buruh tani sangat rendah sekali. Yang terjadi buruh tani tidak menarik dan banyak yang pindah ke buruh bangunan,” jelasnya.

Melihat itu, Suhariyanto memberikan beberapa catatan kepada pemerintah agar menunjukkan keberpihakan kepada petani. 

Pertama, diperlukan upaya menjaga harga beli produk petani terutama di periode musim panen.

Kedua, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya berfokus pada konsumen tapi tetap memperhatikan keberpihakan bagi petani.

“Karena pada akhirnya mereka lah yang menyediakan pangan bagi kita semua, tanpa meningkatkan kesejahteraannya, semua orang akan meninggalkan pertanian dan kita akan terpuruk dan ketahanan pangan akan semakin lemah,” tutupnya. (Rn).